MTerkini.com, AMURANG-Ancaman akan melakukan pemogokan dan pemblokiran proyek BP2IP akhirnya dibuktikan oleh warga Tawaang Timur (Tatim) Kecamatan Tenga. Pasalnya hingga siang tadi, jasa kerja mereka termasuk pengadaan barang yang bernilai lebih dari Rp 900 juta belum juga dibayarkan oleh pihak kontraktor. Bahkan mereka mengancam akan menambah massa bila belum ada solusi.
Pihak Polres Minsel sempat berupaya melakukan upaya damai dengan mengundang perwakilan warga Lian Mandey dengan PT Nindia Karya selaku perusahaan pelaksana proyek pembangunan BP2IP. Namun perundingan menjadi buntu dikarenakan tidak adanya putusan hutang akan dibayarkan.
“Kami masih berupaya menempuh jalan damai dengan perundingan. Namun pihak kontraktor tetap tidak ada putusan apakah tuntutan kami dibayarkan. Maka dengan ini kami akan tetap melakukan pemboikotan terhadap pekerjaan di proyek BP2IP. Pemboikotan akan terus kami lakukan selama upah kerja warga belum terbayarkan,” ujar Mandey.
Begitu juga disampaikan oleh perwakilan warga lain yakni Robby Porayow Dirinya menyayangkan sikap PT Nindia Karya. Terutama karena lepas tangan dengan tuntutan warga. Meski memang kerjasama warga adalah dengan PT Konban yang merupakan sub kontraktor dari Nindia Karya.
“Seharusnya mereka tidak boleh lepas tangan begitu saja, seolah tidak ada persoalan. Sebab PT Konban merupakan sub kontraktor mereka. Kami selaku warga benar-benar merasa dipermainkan. Mungkin bagi mereka nilai tuntutan warga hanya kecil. Tapi untuk warga nilai tersebut sangat berarti. Jadi jangan salahkan kalau warga mengambil tindakan ini,” pungkas Porayow.
Selain itu dia juga menyorot DPRD yang masih enggan turun tangan. Padahal warga sudah menjerit karena dipermainkan oleh pihak kontraktor.
“Dimana wakil rakyat disaat rakyat sedang dipermainkan. Semoga mereka tidak tidur dan mau memperjuangkan nasib rakyat,” tegasnya.
Sementara itu PT Nindia Karya yang coba dihubungi tidak bersedia memberikan tanggapan. Ketika dihubungi melalui telepone selular tidak memberikan jawaban. Apalagi pekerjaan dari pembangunan BP2IP dapat terhambat, padahal pertengahan tahun sudah harus menerima siswa perdana.(dav)
