MTerkini.com, JAKARTA – Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) terhadap rencana PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV cabang Bitung yang akan melakukan pengembangan pelabuhan Bitung, lewat Adendum Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantapan Lingkungan hidup (RPL) mendapat kritikan-kritikan sekaligus masukan baik dari intansi terkait seperti Badan Lingkungan Hidup (BLK), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK), Dinas Pekerjaan umum (PU), Dinas Tata ruang, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Bitung dalam rapat bersama tim Komisi penilai AMDAL Pusat, Selasa (22/03/2016) di Griya Ardya Garini Halim Perdana Kusuma.
Dalam Pertemuan itu baik instansi terkait, tokoh masyarakat bahkan LSM bayak memberikan rekomendasi berupa kritikan terhadap Adendum RKL dan RPL namun juga memberikan masukan.
Dalam rapat bersama ini, Ary Sidijanto selaku pimpinan rapat sekaligus Direktur pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkesimpulan bahwa pada dasarnya pemerintah daerah bersama masyarakat mendukung pengembangan ini namun tetap kritis dalam pelaksanaannya.
“Bapak/Ibu yang berada di daerah (pemerintah Daerah dan Masyarakat red) selalu Mendukung pengembangan pelabuhan Bitung yang dikelolah oleh PT Pelindo IV, meskipun mendukung Namun tetap kritis menyampaikan pandangan, komplen namun tetap memberikan jalan keluar untuk kendala-kendala yang ada,” ujar Sidijanto
Pengembangan Pelabuhan Bitung sendiri, yang nantinya dilakukan oleh PT Pelindo IV cabang Bitung adalah untuk menunjang International Hub Port (IHP) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ada di Kota Bitung. (ref)
