MTerkini.com, AMURANG-Kepemimpinan kedua periode ini dalam membangun Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE fokus untuk infrkastruktur publik.
Tetty sapaan akrab bupati Minsel ini sepertinya memahami akan kemauan masyarakat yang ada di 17 Kecamatan yang ada di Minsel.
Pasalnya, periode kedua ini dalam memimpin Minsel, kesempatan terakhir memacu pembangunan infratsruktur dan paket kebijakan kesejahteraan masyarakat. Tidak mau jumawa dengan prestasi pembangunan periode sebelumnya, Tetty menegaskan pentingnya distribusi anggaran dan pengetatan pengawasan lapangan, agar target dan sasaran pembangun periode ini kecil kemungkinan meleset.
“Saya memang sedang fokus infrasruktur semisal jalan, jembatan, pasar maupun sekolah. Dalam banyak perjumpaan dengan warga, itu yang diminta. Tentu pemerintah harus di jawab, apalagi ini janji saya waktu Pilkada lalu,” ujar Tetty.
Kemudian, pelebaran Jalan Trans sulawesi, sepanjang Kecamatan Amurang hingga Tumpaan, Jalur Boulevard dianggap penting.
“Target pemerintah, semua jalan harus di hotmix untuk periode ini, apalagi ini adalah kepemimpinan terakhir Saya,” ungkapnya.
Lanjut Dia, Akses jalan yang menghubungkan desa-desa dan kecamatan juga, jadi sasaran dirinya dan Wakil bupati Frangky Donny Wongkar SH.
“Karena itu sarana yang amat menyokong aktifitas ekonomi masyarakat Minsel,” tukasnya.
Ia juga mengingatkan, pentingnya menjaga kualitas jalan dengan konstruksi yang benar – benar kuat. Tetty juga menerangkan, di semua rencana pembangunan itu, butuh sokongan anggaran yang memadai. Itu diperoleh dari upaya negosiasi dan kerjasama eksekutif dengan legislatif.
“Prinsip mendukung pembangunan dari segi anggaran, eksekutif dan legislatif harus sepaham. Dengan begitu, roda pembangunan berjalan,” katanya.
Demi mendorong terwujudkan rencana pembangunan fisik itu, Tetty tidak segan-segan menegur kontraktor sekalipun. Ia mengisyaratkan, Dinas PU harus berani membuat daftar hitam kontraktor yang tidak tidak bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan.
“Dalam mengerjakan suatu proyek, harus kerja sesuai aturan. Kwalitas yang diutamakan. Sehingga masyarakat dan pemerintah tidak dirugikan,” tandasnya.(dav)
