Selasa, 19 November 2019

Pejabat di Diknas Minsel Perlu Adanya Revolusi Mental

manado

Wujud komitmen Wabup Minsel terhadap Pendidikan di Minsel

MTerkini.com, AMURANG – Komitmen Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Minahasa Selatan, dalam menjalan program terus mendapat sorotan. Tak ayal, revolusi mental yang dikobarkan Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE dan Franky Wongkar SH belakangan tidak sepenuhnya ditindaklanjuti aparat di bawahnya.

Seperti halnya di Dinas yang dipimpin Ollyvia Lumi SSTP tersebut. Tak sedikit persoalan yang disebabkan oleh Kepala Bidang maupun pejabat yang lainnya, sehingga menjadi bulan-bulanan warga.

Informasi manadoterkini.com, terkait keinginan warga Minahasa Selatan untuk mendapatkan ijasah penyetaraan seperti Paket C maupun Paket B ada indikasi rawan terhadap pengutan. Bahkan ada indikasi perlambatan jika tidak ada uang pelicin. Hal ini pelak saja menjadi buah bibir warga Minsel manakalah PAKAR (Paruntu-Wongkat) sedang giat-giatnya mewujudkan revolusi mental.

“Jelas ini bertolak belakang dengan komitmen Tetty-Wongkar. Memang ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR,red) bagi Bupati dan Wakil mewujudkan revolusi mental kedepan. Karena tidak sedikit warga Minahasa Selatan yang putus sekolah berkeinginan mendapatkan ijasah penyetaraan seperti Paket C dan Paket B, tidak tercapai hanya karena ulah oknum staf maupun pejabat di Diknas Minsel. Mencerdaskan kehidapan bangsa itu tertuang dalam undang-undang,” ujar tokoh Pemuda Minsel Widdy Rorimpandey SPd MPd kepada manadoterkini.com

Lanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan melalui tiga jalur. “Tiga jalur yang dimaksudkan yaitu jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Departemen Pendidikan Nasional menyelenggarakan berbagai program kesetaraan yang salah satu diantaranya adalah Program Kejar Paket B yaitu program yang memberikan pelayanan pendidikan setara Sekolah Menengah Pertama,” jelasnya.

Sungguh memiriskan ketika program kejar paket tersebut di Minsel belakangan menjadi sorotan warga di Minahasa Selatan. Dugaan tersebut bermunculan ketika adanya pengurusan berkas terkesan diperlambat. “Kami menduga oknum-oknum di Dinas Pendidikan ini menginginkan sesuatu. Mungkin meminta biaya. Kalau pun seperti itu kami (warga,red) akan berikan asalkan sesuai mekanisme. Karena kesannya staf maupun ASN yang mengurus warga putus sekolah terkesan pilih kasih serta berbagai alasan. Jadi kami minta Bupati dan Wakil turun tangan menyikapi persoalan di Diknas,” ujar warga yang menjadi korban sembari meminta namanya tidak dipublis.

Terkait hal itu, Ever Saruan yang adalah staf di Diknas tersebut mengatakan pemasukan berkas sudah terlambat. Padahal sudah dimasukan sejak Januari. “Berkas so terlambat dimasukan,” singkatnya. Untuk diketahui sebelumnya Ever sempat meminta memasukan legalisir raport terakhir, ijasah SD serta pas photo 5 lembar.

Dilain pihak Diknas Provinsi Sulut, ketika dihubungi melalui salah satu staf mengatakan hingga pekan kemarin masih bisa dimasukan. “Pemasukan berkas masih bisa hingga pekan kemarin,” katanya.(tim)

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*