Minggu, 17 November 2019

Sesuai Amanat UU, Kewenangan Dishutbun Boltim Diminimalisir

Soni

Soni Warokka

MTerkini.com, TUTUYAN – Mulai tahun 2016 ini, pegawasan hutan lindung di Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bukan lagi kewenangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), hal ini sesuai dengan amanat undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintah daerah (Pemda).

Kepala Dishutbun Boltim Sony Warokka kepada manadoterkini.com mengatakan bahwa, pengawasan hutan lindung sudah diserahkan ke pemerintah provinsi, sehingga Pemda hanya diberi kewenangan mengawasi hutan rakyat dan produksi.

“Ada berapa kewenangan ditarik ke Provinsi. Kalau tidak salah, ada delapan urusan tapi ada tiga urusan hutan termasuk pengawasan hutan lindung sudah menjadi tanggung jawab provinsi,” kata Sony.

Warokka menambahkan, tiap daerah akan dibangun Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dinuangi langsung provinsi yang didalamnya, ada Polisi Hutan (Polhut) dari daerah dan provinsi.

“Saat ini semua sarana kehutanan di daerah kembali diinventarisir provinsi, untuk perampungan pembentukan KPH,” bebernya.

Karena ketersedian Polhut Boltim hingga 2016 masih kurang dengan jumlah personil 23 anggota Polhut yang terbagi tenaga Honer Daerah (Honda) 17 dan PNS 6 orang Dishutbun Boltim berencana akam menambah personil Polhut.

“Dengan jumlah yang hanya 23 personil pihak kami akan kembali melakukan pengrekrutan Polhut karena sebagian akan ditugaskan di unit KPH,” tandasnya.(wan/dav)

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*