MTerkini.com, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulut sedang memantapkan pembuatan peraturan daerah (Perda) zonasi. Hal ini diungkapkan Karo Hukum Setda Prov Sulut Glady Kawatu kepada manadoterkini.com, diruang kerjanya.
“Perda zonasi sebenarnya sudah diajukan ke legislatif ,hanya saja ditarik kembali (Pengajuan tahun 2015 dan belum sempat dibahas) dengan alasan, pertama karena sesuai dalam permendagri no 80 tahun 2016 dalam kaitan penyusunan perda, mengharuskan harus ada satu syarat lagi yang mengharuskan ada tenaga perancang undang-undang,” kata Kawatu.
Kurang optimalnya koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), jadi belum harmonisasi, sementara dalam Permendagri baru mengharuskan mingsingkronisasikan dulu antara SKPD yang ada.
“Hari ini kami selesaikan teknis kontruksi hukum serta bentuk perdanya, Rabu centralisasi dan harmonisasi selesai dan pada hari Jumat SKPD pemarkarsa masuk pada tahap finalisasi termasuk dengan perancang undang, sehingga siap untuk di ajukan ke Dewan,” kunci Kawatu.(alf/tim)
