MTerkini.com, SULUT – Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dari Partai Demokrat Netty Pantouw, meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulut agar taati aturan yang berlaku. Dimana dalam proses menghibahkan aset daerah ke masyarakat harus jelas.
Pantouw berharap ke pimpinan DPRD agar usulannya bisa diterima dan dijadikan rekomendasi dalam peraturan daerah (Perda) yang dalam beberapa waktu dekat ini diupayakan akan rampung.
Dalam kesempatan ini Pantouw mengingatkan ke seluruh jajaran personil DPRD termasuk Ketua Andre Anggouw, bahwa sampai saat ini pemerintah terus lakukan pengawasan terhadap lahan, namun hal itu baginya tidak berlaku di Sulut.
Sebagaimana lahan yang berada di Kairagi tepatnya di kawasan Markas TNI AL yang sudah terlanjur diberikan ke masyarakat. Dirinya tidak mempersoalkan mau dikemakan lahan milik daerah asalkan melalui prosedur, minimal ada surat keterangan.
“Pemerintah kita sedang galak melakukan pengawasan terhadap semua lahan daerah yang ada, tetapi lahan yang ada di Kairagi tepatnya di belakang Angkatan Laut saya rasa tidak melalui prosedur,” ungkapnya.
“Saya usulkan agar pemerintah tidak memberikan lahan ini secara cuma-cuma, kalaupun ada kiranya disertai surat berupa keterangan. Demikian, ini usulan saya semoga bisa dimasukan dalam rekomendasi,” tutup Pantouw. (Jef )
