Selasa, 12 November 2019

Besok, AMPB Bakal Duduki Kantor DPRD Boltim

boltim

Buhari Latodjo

MTerkini.com, TUTUYAN – Pasca melakukan aksi damai dikantor Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) beberapa waktu lalu yang nyaris ricu, kini ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Boltim (AMPB) kembali melakukan aksi serupa namun kali ini aksi yang dikoordinir oleh Buhari Latodjo tersebut memilih Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim sebagai tempat untuk melakukan aksi mereka.

“Aksi kali ini kami akan pusatkan di kantor DPRD Boltim, dengan agenda meminta kepada mereka agar mengawal perjuangan kami,” kata Buhari Latodjo, Koordinator AMPB kepada manadoterkini.com, (26/4) siang tadi.

Adapun aksi kali ini kata Latodjo, untuk memfollow up hearing yang pernah mereka lakukan beberapa waktu yang lalu.

“Kami melihat DPRD Boltim seperti membiarkan perjuangan kami, karena sebelumnya hearing pernah kami lakukan dengan DPRD terkait hal yang sama namun hingga kini tidak ada langkah apapun yang dilakukan oleh mereka terkait aspirasi yang kami sampaikan,” ungkapnya.

Dalam aksi yang akan dilaksanakan pada Rabu, (27/4) besok.

Latodjo Cs telah mempersiapkan tuntutan kepada DPRD Boltim untuk memanggil Bupati Boltim terkait pernyataan-pernyataannya yang kontroversial yang dianggap bisa memecah belahkan persatuan yang ada di Boltim.

“Jangan menghadiri hajatan yang dilakukan oleh lawan politiknya, akan memberhentikan para tenaga honorer yang tak memilihnya saat Pilkada, itu semua ucapan yang keluar dari mulut Bupati dan hal itu bisa memecah belahkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat,” jelasnya.

Selain itu Dia menambahkan, DPRD harus mempertanyakan aksi mutasi pejabat eselon II,III dan IV yang terkesan merupakan aksi balas dendam bagi para pejabat yang tak mendukungnya saat Pilkada.
“DPRD seharusnya menegur penempatan pejabat daerah yang dilatar belakangi dendam politik,” tandasnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Boltim Sehan Mokoagow ketika dikonfirmasi mengatakan, jika tugas DPRD tak lain hanyalah kontroling, budgeting, dan legislasih.

“Silahkan rakyat menyampaikan aspirasi mereka, itu tidak dilarang, namun tugas DPRD pada intinya hanyalah pengawasan, anggaran dan pembuat perda,” jelas Mokoagow.

Namun selain itu, Dia mengatakan, ada hal-hal yang akan dicampuri oleh legislatif terkait kinerja eksekutif dalam hal ini melalui rapat dengar pendapat.

“Teknisnya komisi I bidang hukum dan pemerintahan melapor ke kami jika ada laporan dari masyarakat terkait hal-hal menyangkut kebijakan eksekutif yang dianggap merugikan masyarakat,” tukas mantan Wabup Bolaang Mongondow ini.(wan/dav)

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*