Selasa, 12 November 2019

AMPB Minta DPRD Boltim Gunakan Hak Interpelasi Terhadap Bupati

boltim

Suasana unjuk rasa

MTerkini.com,TUTUYAN – Unjuk Rasa (unras) kembali dilakukan oleh ratusan masa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Boltim (AMPB) di Kantor Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Unras kali kedua yang dilakukan oleh AMPB setelah sebelumnya melakukan aksi yang sama di kantor Bupati Boltim.

Unras yang merupakan bentuk kekecewaan masyarakat Boltim terhadap sikap Bupati terpilih Sehan Landjar yang seolah mendiakriminasikan sebagian masyarakat pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa waktu lalu.

“Kami datang kesini guna meminta kepada para anggota DPRD agar dapat menerima aspirasi kami yang mewakili hampir setengah rakyat Boltim yang saat ini yang tidak lagi dianggap rakyat oleh Bupati saat ini,” kata Buhari Latodjo saat menyampaikan orasinya pada Rabu (27/4) siang tadi.

Aksi dorong mendorong antara pendemo dan petugas keamanan pun terjadi ketika para pendemo memaksa untuk bertemu para Anggota DPRD Boltim yang kala itu sedang melaksanakan rapat Paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namum situasi tegang tersebut mereda ketika keempat anggota DPRD Boltim menerima para pendemo di Lobi Kantor DPRD Boltim.

Saat bersua dengan para wakilnya itu para pendemo menyampaikan tuntutan mereka yang dibacakan oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Buhari Latodjo.

“Kami meminta agar DPRD Boltim menggunakan hak interpelasi serta hak angketnya terhadap Bupati Boltim saat ini, karena tidak mengindahkan hibauan Presiden RI untuk merangkul lawan politik pasca Pilkada, bersikap arogan, tidak bisa melaksanakan prinsip tata pemerintahan karena dikendalikna Tim Sukses, serta melakukan mutasi para ASN dan menonjobkan para pejabat yang tak mendukungnya saat pilkada,” tegas Buhari saat membacakan tuntutan.

Menanggapi tuntutan para pendemo Wakil Ketua DPRD Boltim mengatakan, jika aspirasi yamg disamapaikan oleh pendemo mereka akan sampaikan pada saat paripurna antara legialatif dan Eksekutif dihelat nanti.

“Kami akan sampaikan tuntutan ini jika nanti akan diselenggarakan rapat paripurna antara legislatif dan eksekutif, jadi mohon bersabar,” ungkap Muaya.
Namun sikap yang dianggap tidak tegas dari dari para wakil rakyat itu membuat mereka (AMPB -red) kecewa.
“Kami merasa kecewa tidak ada sikap tegas yang terlihat dari para Anggota DPRD Boltim dan mereka (DPRD-red) sepertinya tidak akan melakukan Hak-hak mereka seperti dalam undang-undang,” ucap Rits Rumewo.
Jika tuntutan mereka, lanjut Rumewo tidak akan ada hasilnya, makan AMPB akan menlanjutkan aksinya ke Kantor DPRD Provinsi.
“Kami akan lanjutkan ke DPRD provinsi jika tuntutan kami tidak digubris,” pungkasnya.(wan/dav)

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*