MTerkini.com, MANADO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado mendapatkan dana bantuan pemerintah sebanyak 213 Miliar.
Terkait dana bantuan tersebut, anggota DPRD Kota Manado memberikan tanda awas kepada BPBD agar menggunakan Dana bantuan tersebut sesuai dengan peruntukannya. “Hukuman seumur hidup jika ada penyalagunaan anggaran. Apalagi ada aturan terbaru 2 hal kategori Korupsi yakni Korupsi dana bencana atau korupsi berulang-ulang,” ujar Personel Komisi A Sjarifudin Saafa, ST diruangan Komisi A DPRD Kota Manado.
Ia mengatakan dana bantuan bencana alam banyak dipertanyakan warga, termasuk bantuan Water Front City. “WFC ini Jangan tumpang tinggi antar anggaran bantuan kerja sama dengan pihak lain dan dana bencana,” katanya.
Politisi PKS ini menyentil masalah serapan anggaran. Ia mengatakan saat kegiatan kordinasi dengan Pemprov Sulut waktu lalu, terungkap bahwa Kota Manado merupakan daerah dengan serapan anggaran lemah karena menurut penilaian nanti dikebut diakhir tahun. “Penyerapan anggaran harus dimulai pada bulan Januari, jangan di akhir,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Personel Komisi A Arthur Paath. Ia malah berencana mengusulkan kepada pimpinan agar memanggil Kepala BPBD Kota Manado terkait dengan kucuran dana 213 Miliar ini. “Sebagai fungsi pengawasan kami berencana akan memanggil Kaban BPBD untuk mengetahui pengelolaan anggaran ini. Jangan sampai di kemudian hari ada warga melapor ke DPRD terkait dana 213 Miliar ini,” katanya.
Selain mengawasi dana tersebut, DPRD juga berencana melihat berapa jumlah penerima dan layak menerimanya atau tidak sesuai dengan kategori penerima, jangan sampai rusak ringan dikategorikan berat dan begitu juga sebaliknya. “Sudah ada laporan kepada saya di Kecamatan Tikala sekitar 7 Keluarga tidak menerima, tapi menurut informasi ada pala dan Lurah menerima. Jangan sampai Pala atau Lurah turut bermain dengan data penerima atau anggaran ini,” katanya. (chris)
