MTerkini.com, SULUT – Sikap kurang terpuji yang dilakoni Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Tomohon, Trusye Kaunang yang kehadirannya bertindak atas nama Walikota Tomohon, dimana saat melakukan penyelesaian segmen batas Tomohon-Minahasa yang difasilitasi Pemprov Sulut, yang bersangkutan meninggalkan lokasi.
Alasanmya sepeleh “so lama batunggu”, hal ini tentu sangat disayangkan, karena hanya ulah seorang seorang sehingga masalah tapal batas yang seharusnya bisa diselesaikan saat itu, terabaikan. Saat itu hadir dari Tomohon, hanya Kabag Pemerintahan, Camat Tomohon Tengah dan Lurah Matani, sedangkan dari Minahasa langsung dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra DR Denny Mangala MSi, Kabag Pemerintahan, Camat Tondano Barat dan Lurah Tataaran.
Perlu diketahui, batas wilayah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena dampaknya sangat mempengaruhi berbagai kebijakan strategis pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu penataan batas daerah sangat penting dalam rangka tertib administrasi.
Gubernur Sulawesi Utara melalui Kepala Biro Pemerintahan Dr. Jemmy S. Kumendong, MSi menyampaikan bahwa prestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai Fasilitator Penyelesaian Batas Daerah terbaik se-Indonesia agar tetap di pertahankan bahkan ditingkatkan.
Menurut Doktor jebolan UGM ini munuturkan bahwa apa yang menjadi arahan Gubernur harus ditindaklanjuti dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Hebat. “Saat ini kami sementara menyusun dan menganalisis berdasarkan kajian teknis terkait segmen batas Kabupaten Minahasa dengan Kota Tomohon yang sampai saat ini belum menemui kata sepakat”, ujarnya.
Gubernur Sulut melalui Tim Penegasan Batas Provinsi akan mengundang khusus Bupati Minahasa Jantje W Sajow dan Walikota Tomohon Jimmy Eman untuk membahas dan menyelesaikan batas kedua daerah sesuai dengan kesepakatan dan kajian dari Tim Penegasan Batas Provinsi berdasarkan Permendagri 76 tahun 2012.
Untuk itu Pemerintah Provinsi berharap kedua daerah dapat mengikuti jejak dari daerah lain yang sudah sepakat bahkan telah terbit Permendagri.
Kejadian diatas membuat Kabag Pemerintahan Pemprov Boslar Sanger SE angkat bicara. “Semestinya pejabat yang ditugaskan pimpinan harus lebih sabar menunggu, karena masalah batas kedua daerah tersebut sangat penting dan sesuai arahan Bapak Gubernur tahun ini kedua segmen batas tersebut harus tuntas, agar masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan kedua daerah itu bisa hidup aman dan tentram, tandasnya.(alfa)
