MTerkini.com, MANADO – Walikota Manado Dr. GS.Vicky Lumentut dan Wakil Walikota Manado Mor Dominus Bastiaan menghadiri paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang digelar DPRD Kota Manado, Jumat (13/5/2016) sekitar pukul 16.00 WITA. Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua dr. Richard Sualang didampingi Ketua Nortje Henny Van Bone dan Wakil Ketua Denny Sondakh.
Dalam laporan penilaian Pansus DPRD Kota Manado yang dibacakan ketua Pansus Deasy Joulanda Roring memberikan penilaian kepada Pemerintah Kota Manado. Penilaian tersebut tertuang dalam pembahasan LKPJ dengan instansi terkait. Beberapa catatan tersebut diantaranya Dinas Tata Kota harus lebih efektif dalam pemberian rekomendasi ijin. “Kajian teknis harus sesuai RTRW,” kata Roring.
DPRD juga menyorot agar Pemkot Manado menata kembali perparkiran di Taman Kesatuan Bangsa (TKB). “Kalau bisa pakai teknologi dan uji petik kendaaran,” jelas Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Manado.
Sementara itu, DPRD Manado juga memberikan catatan untuk Dinas kebersihan harus memiliki ruang terbuka hijau dan Tempat Pemakaman Umum (TPU). “Manado belum mendapat Adipura karena TPA Sumompo tidak memenuhi standar lagi. Kita harus mencari solusi TPA Sumompo agar Manado bisa mendapatkan Adipura kedepan,” katanya.
Selain itu, Dinas Pendidikan diminta melakukan pemerataan pendidikan di daerah tertentu. Deasy saat membacakan laporan Pansus mengatakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) ada yang tidak layak. selain itu Pemkot Manado harus memperhatikan belum sesuainya tuntutan kesejahteraan guru seperti rumah dinas dan Tenaga pendidik di Kepulauan.
Dibidang Kesehatan Pemkot Manado diminta serius dalam sarana dan prasarana di bidang kesehatan termasuk penyediaan tenaga kesehatan dan administrasi. “Termasuk didalamnya program UC harus segera dibayar hutangnya serta penanganan penyakit menular seperti HIV/AIDS,” ucap Roring.
DPRD juga menekankan sesuai hasil Pokja pansus LKPJ, sosialisasi program keluarga berencana kurang dan harus banyak disosialisasikan. Selain itu masalah KDRT ibu dan anak juga turut menjadi catatan pansus.
Legislator gedung Tikala juga merekomendasikan agar Dinas Sosial Kota Manado untuk menyediakan rumah khusus anak terlantar dan anak jalanan. “Selain bantuan khusus lansia dan bencana harus juga diperhatikan rumah khusus anak terlantar dan jalanan,” jelasnya.
Pemkot Manado diminta agar pro aktif dalam pengawasan komphrensif. DPRD meminta agar Dinas Tenaga Kerja Kota Manado melakukan pengawasan dan membentuk K3. Bahkanpun Roring turut membacakan pandangan mengenai Pembangunan sarana olahraga di kecamatan-kecamatan.
Bahkanpun beberapa anggota DPRD melakukan interupsi kepada pimpinan sidang dikarenakan beberapa catatan mereka tidak dibacakan. “Kami berharap Walikota Manado memperhatikan pembayaran Honor PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada Kota Manado,” kata Stanley Tamo dan Sjarifudin Saafa.
Artur Paat anggota DPRD Komisi A mengatakan pembagian dana banjir harus sesuai dengan mereka yang kena dalam pembagian ini. “Pemkot harus memberikan bantuan ini tepat sasaran jangan seperti lalu,” kata Paat.
Paat juga menyorot soal lampu solar cell. Ia mengatakan hasil monitoring dilapangan 90 persen mati. “Dengan anggaran besar, hanya menerangi seminggu dan kemudian dianggarakan kembali. Ini kan uang rakyat,” jelas Paat. (chris)
