Rabu, 17 Juli 2019

Waspada, Oknum Manfaatkan Nama ODSK, Modus Jabatan dan Proyek

manadomanadoterkini.com, SULUT - Ketua Barisan Militan Olly Dondokambey (BM-OD) Sulut, Robby Dondokambey menghimbau masyarakat agar tidak percaya serta melayani manuver jabatan dan proyek ataupun iming-iming materi oleh oknum mengaku tim sukses Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Manuver sejumlah oknum dengan mencatut nama Gubernur dan Wakil Gubernur telah meresahkan dan merugikan nama baik Olly Dondokambey dan Steven Kandouw,” ujar Dondokambey.

Modus oknum dimaksud, yakni mengatur jabatan pemerintahan serta proyek dengan meminta uang panjar (fee) kepada kontraktor. Bahkan ada oknum yang meminta tiket kepada pejabat dengan menjual nama gubernur.

“Saya bahkan menemukan oknum berinisial LR mencatut nama Gubernur untuk melepas barang di institusi Bea Cukai beberapa waktu lalu. Oknum LR bilang perintah Gubernur. Ini gila, ” geram Dondokambey.

Perilaku sejumlah oknum mengaku tim sukses dan orang dekat Gubernur.
“Ini mencoreng citra Pemerintah Provinsi Sulut dan nama baik Dondokambey. Nama Wagub juga dijual para oknum untuk mendapatkan proyek di sejumlah dinas antara lain Dinas PU, tandasnya.

Oknum-oknum ini juga ditemukan mencatut nama Gubernur mengaku dapat mengatur nama-nama direksi Bank Sulut. Malah ada yang meminjam mobil dinas Bank Sulut dan meminta fee untuk dapat mengatur jabatan direksi.

“Akan hal ini, sejumlah kepala SKPD juga memanfaatkan situasi abu-abu ini dengan modus mengelabui sejumlah kontraktor yang ikut tender. Mereka bilang paket proyek milik Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujar Ketua BM-OD ini.

Menurut Robby, Gubernur pernah memanggil seorang pejabat kepala dinas, kepala badan dan kepala balai mengancam akan mengganti dinilai ikut mencatut nama Gubernur.

“Pak Gubernur sudah tahu pejabat yang nilai bermain proyek” tandasnya.

Pengamat politik dan pemerintahan dari Fisip Unsrat Effendy Sondakh mengatakan, ini persoalan leader ship, bagaimana seorang kepala SKPD atau Kadis memposisikan dirinya sebagai pejabat publik bukan pejabat politik. Jadi soal oknum oknum yang memanfaatkan nama Gubernur dan Wagub, tinggal bagaimana cara kepala SKPD atau Pejabat menanggapinya, disinilah kredibilitas, karakter, serta tugas dan fungsi pejabat publik diujih. Secara etika untuk melaksanakan tenderpun memiliki regulasi.
“Bagaimana seorang seorang pejabat atau kadis memposisikan diri sebagai pejabat publik, bukan pejabat politik, ” tandasnya.

Kalau dia pejabat politik bisa saja terjadi take and give disitu, terjadi transasional.
Tapi bagaimana pejabat menjalankan fungsinya didalam instansi yang dipimpinnya.

“Ini perbuatan yang tidak terpujih, dan menyalagunakan tanggung jawab. Kalaupun ada oknum Kepala SKPD dan Pejabat publik yang berprilaku seperti itu, patutnya Gubernur dan Wagub harus selektif menempatkan orang orang yang tidak bertanggung jawab ini, yang hanya memainkan kepercayaan, ” ujarnya.

Terlebih mencari keuntungan sendiri, diakan disumpah agar menjalankan tugas dengan sebaik baiknya, tidak ada penyimpangan, ini nilai. Kalau oknum oknum terbukti, kanapa lagi dia diangkat berikut.

SDM bisa mumpuni, tapi harus berbanding lurus dengan prilaku. Ketika SDM melekat didiri kita tetapi dalam pelaksanaan tugas tidak berbanding lurus, artinya prilaku yang jelek.

Jadi para petinggi Gubernur dan Wagub, diharapkan menempatkan orang di posisi ini, harus objektif menentukan tempat dan memili yang punya SDM yang hadal yang juga di barengi dengan prilaku yang baik untuk kemajuan Sulut.

“Diharapkan cepat diroling atau dinonjobkan. Karena mereka pejabat publik, yang menilai masyarakat kemudian pimpinan juga berhak menilai, ” kunci Sondakh.(*/alfa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*