Sabtu, 7 Desember 2019

Pemkab Boltim Mulai Bahas RPJMD 2016-2021

manadoterkini.com, TUTUYAN – Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tahun 2016-2021 saat ini mulai dibahas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilantai tiga kantor bupati dan itu dilakukan sejak pekan lalu.

Pelaksanaan forum SKPD tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Boltim Ir H Muh Assagaf dan didampingi oleh Asisten II Dr. Astony Angmalisang Ph.D, Kepala Bappeda Boltim Mat Sunardi, S.PKP, sejumlah pimpinan SKPD dan PNS dilingkup Pemda Boltim serta perwakilan Bappeda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

Kepala Bappeda Boltim Mat Sunardi S.PKP menjelaskan bahwa, maksud dilaksanakan forum SKPD yakni untuk menyepakati dan mensinergikan program pembangunan rancangan awal RPJMD 2016-2021, menetapkan prioritas pembangunan Rencana Strategi (Renstra) SKPD dan mengkomunikasikan sesama pelaku pembangunan serta mengidentifikasi fungsi SKPD.
“Dalam pelaksanaan forum SKPD ini, mempunyai sasaran yakni adanya rumusan awal RPJMD secara transparan, responsive, akuntabel serta partisipasitif,” ujarnya.

Sementara itu, Sekdakab Boltim Ir M Assagaf mengatakan, dimana penyusunan RPJMD merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah sebagai pelaksana visi dan misi kepala daerah agar keberhasilan proses pembangunan di kabupaten Boltim dapat berjalan saling terkait, terpadu dan terjadi interkoneksi dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Untuk itu, saya mengapresiasi Bappeda, tim penyusun, tenaga ahli dari provinsi Sulut yang telah memulai proses penyusunan RPJMD melalui tahapan tahapan, dengan harapan melalui kegiatan ini kita dapat mengevaluasi capaian sebelumnya dan dapat dimantapkan pada Pembangunan lima tahun kedepan sehingga kabupaten Boltim lebih baik,” kata Assagaf

Lanjutnya, RPJMD merupakan dokumen penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Selain memuat program pembangunan yang merupakan jabatan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tetapi juga memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah  dan arah pembangunan.

“Dalam implementasinya Rencana Strategis (Renstra) akan dituangkan dalam peraturan bupati dan RPJMD akan ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga pemikiran dan masukan dari SKPD sangat dibutuhkan, karena SKPDlah yang akan menjalankan program sesuai tugas pokok dan fungsinya,” jelasnya.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan, kata dia, harus sesuai mekanisme dan prosedur,yakni mengacu pada Undang Undang nomor 25 tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional,.

“Rencana Pembangunan dibagi dalam tiga tahapan yakni, RPJPD dan RPJMD serta RKPD. Saya tekankan bagi tim penyusun harus memahami mekanisme dan prosedur dengan ketentuan yang berlaku,sehingga perencanaan pembangunan dapat terarah, terukur dan mudah dievaluasi. Selain itu dalam penyusunan RPJMD perlu diakomodir berbagai kepentingan masyarakat umum dengan melihat kondisi nyata sosial ekonomi masyarakat serta potensi sumber daya lokal, melaksanakan skala prioritas program dan kegiatan secara realistis sesuai potensi dalam mengimplementasikan kegiatan tersebut dan juga SKPD dapat melakukan analisis SWOT dan memperhatikan arah kebijakan nasional provinsi dan daerah agar terjadi sinergitas,” tandasnya.(wan/dav)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*