Senin, 9 Desember 2019

Bahas Persoalan ‘Pungli’, OD Hadiri Rakor Gubernur di Istana Negara

Gubernur Sulut

Gubernur Sulut Olly Dondokembey dalam rakor bersama Presiden Joko Widodo terkait persoalan Pungutan Liar (Pungli)

manadoterkini.com, JAKARTA – Persoalan pungutan liar menjadi salah satu perhatian serius Presiden Joko Widodo. Alhasil, guna menseriusi persoalan tersebut, Kamis (20/10/2016) Presiden Jokowi mengumpulkan para Gubernur untuk mendengarkan arahan terkait pungutan liar di Istana Negara.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey, yang sehari sebelumnya mendampingi Presiden Jokowi meresmikan Badar Udara Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, tak ketinggalan mengikuti rapat koordinasi ini.

Rakor

Rakor Gubernur se Indonesia bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara

OD mendengarkan langsung arahan yang disampakan presiden terkait pungutan liar (Pungli) yang sering terjadi di masyarakat yang perlu diseriusi dan dituntaskan.

Dalam arahannya Jokowi mengatakan persoalan tersebut bukan masalah kecil besar namun saat ini keluhan kepada dirinya itu memang sudah puluhan ribu banyaknya. Baik yang kecil-kecil urusan Rp10 ribu, Rp50 ribu, Rp100 ribu, bahkan ada yang urusan jutaan rupiah.

Gubernur Sulut“Melihat keluhan dan informasi yang diberikan kepada saya, ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi bukan masalah urusan Rp10 ribu tetapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu, atau misalnya di jalan dicegat, dimintai pungutan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar.

Presiden mengingatkan, masalah pungli itu pada akhirnya akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang nanti akibatnya akan menurunkan daya saing ekonomi Indonesia.

Diakui Presiden, bahwa pungli ini sudah bertahun-tahun, dan sudah dianggap sebuah hal yang normal, biasa, serta bangsa Indonesia permisif terhadap pungli itu. Oleh sebab itu, Presiden mengajak para Gubernur seluruh Indonesia untuk membicarakan itu langkah-langkah konkrit di daerah dalam rangka pemberantasan pungutan liar.

“Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan izin-izin, tidak hanya urusan yang ada di jalan raya, tidak hanya urusan yang berkaitan dengan di pelabuhan, di kantor, di instansi, bahkan di rumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama-sama untuk mulai kurangi dan mulai hilangkan,” tegas Presiden Jokowi.

Menanggapi arahan Presiden Joko Widodo itu, Pemerintah Provinsi Sulut langsung merespon secara baik arahan Presiden Jokowi, melalui Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw mengungkapkan, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengingatkan seluruh jajaran SKPD lingkup Pemprov, utamanya SKPD yang memiliki pelayanan publik.
“Gubernur berpesan, supaya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, sejak kita dilantik harus menjadikan Good Government sebagai panglima. Semua punggutan tidak ada. Jangan main-main dengan punggutan liar (Pungli),” tegas orang nomor dua di Sulut ini, saat Rakor bersama guru-guru SMA/SMK se-Sulut, Kamis (20/10) pagi kemarin di ruang Mapalus Kantor Gubernur.

Rakor dengan Gubernur seluruh Indonesia itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.(tim/mlz)

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*