manadoterkini.com, SULUT – Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, Sulaimansyah mengungkapkan sejumlah kendala yang biasa muncul dalam pelaksnaan anggaran.
“Sejumlah kendala dalam pelaksanaan anggaran diantaranya, kehati-hatian berlebihan terkait selfblooking, reorganisasi beberapa kementerian/lembaga (K/L), pembebasan lahan untuk konstruksi strategis, gagal lelang, keterlambatan diterimanya juknis dari K/L, Keterlambatan SK pejabat perbendaharaan, keterlambatan DIPA diterima dan kekurang pahamam proses pelaksanaan anggaran,” ungkapnya.
Untuk itu Sulaimansyah memberikan sejumlah langkah awal yang dapat diambil antara lain proses lelang sudah dapat dilaksanakan di bulan Desember. “Proses lelang sudah bisa dilaksanakan Bulan Desember ini, namun kontraknya setelah DIPA berlaku efektif,” tandasnya.
Sementara kelanjutan penyesaian infrastruktur yang tertunda dalam APBNP 2016, “Teliti kembali DIPA yang diterima, segera melakukan revisi apabila ada yang perlu diralat,” ungkapnya.(alfa/tim)
