Hadiri Konferensi Nasional di Kementerian Keuangan Jakarta
WALIKOTA Manado DR Ir G.S Vicky Lumentut SH MSi DEA menghadri acara Konferensi Nasional Pengelolaan Keuangan dan Pendanaan Pembangunan Daerah dan Desa serta Anugerah Dana Reksa 2016 dari Kementrian Keuangan RIdi Gedung Danapala, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jakarta, Rabu (7/12).
Kehadiran Walikota GSVL yang juga Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) serta mantan Ketua APEKSI itu, atas undangan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati.
“Terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian yang besar terhadap pengelolaan keuangan di daerah-daerah. Kedepan diharapkan pengeloaan keuangan kita bisa menjadi lebih baik dan lebih transparan serta bebas dari praktek-praktek korupsi dan pungli,” ujar Walikota GSVL.
Olehnya, tambah Walikota GSVL, sebagai kepala daerah dirinya selalu mewanti-wanti kepada aparatur pemerintah di Kota Manado agar mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Pengelolaan keuangan harus mengikuti aturan atau payung hukum yang ada, agar tidak bermasalah hukum dikemudian hari,” tandas Walikota GSVL.
Konferensi Nasional tersebut selain dihadiri Menteri Keuangan juga Menteri Perencananaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, diikuti para Gubernur se-Indonesia diantaranya Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE serta Walikota/Bupati seluruh Indonesia.(***)
Hadiri Kegiatan Ombudsman RI Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik
WALIKOTA Manado DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA menegaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Manado harus bekerja optimal dalam meningkatkan kinerjanya.
Pasalnya, jika kinerja SKPD lamban akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Akibatnya, tingkat kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ikut berpengaruh termasuk penilaian yang dilakukan Ombudsman sebagai lembaga negara.
Apalagi, mulai tahun 2017 sesuai instruksi Presiden, SKPD akan dirampingkan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru.
“SKPD kita perlu dipacu kinerjanya agar lebih semangat bekerja dan lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sepulang nanti dari acara ini, saya akan melakukan evaluasi sekaligus memberikan motivasi kepada para pejabat agar lebih optimal dalam bekerja melayani masyarakat. Khususnya ada sejumlah SKPD di jajaran Pemkot Manado, yang memiliki tingkat pelayanan yang dibawah rata-rata, ” beber Walikota GSVL, saat menghadiri Penganugerahan Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Jakarta, Rabu (7/12) di Hotel Borobudur Jakarta.
Menurutnya, sebagai aparatur pemerintah, pelayanan publik harus menjadi prioritas. Sehingga, apa yang diharapkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 akan tercapai.
“Saya akan pacu kinerja SKPD agar lebih semangat lagi dalam memberikan pelayanan publik. Jangan hanya ‘ABS’ Asal Bapak Senang,” tandas Walikota GSVL.
Dalam acara yang dilaksanakan Ombudsman RI dan dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut, Walikota GSVL atas nama Pemkot Manado menerima Raport atas capaian kinerja pelayanan publik yang di survey dari beberapa SKPD oleh Tim Ombudsman. Dan diantara SKPD yang dinilai dan memiliki pelayanan publik dibawah rata-rata alias mengecewakan, seperti Dinas Perikanan dan Kelautan (rekomendasi bantuan benih ikan/rekomendasi surat izin penangkapan ikan dan usaha perikanan), Dinas Pertanian (ijin rumah potong hewan/ijin usaha peternakan), dan Dinas Sosial (izin pendirian panti sosial/ijin operasional pendirian organisasi sosial).
Adapun Penghargaan Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, diserahkan langsung oleh Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai dan dihadiri sejumlah Gubernur dan walikota/bupati se Indonesia.
Terima DIPA 2017, GSVL Pastikan Untuk Program Pembangunan
WALIKOTA GS Vicky Lumentut, memastikan anggaran yang dialokasikan untuk Kota Manado, akan dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung program pembangunan pemerintah dan kemasyarakatan.
“Anggaran yang diberikan untuk Kota Manado baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung terlaksananya program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan,” terang Walikota GSVL usai menerima Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 yang diserahkan langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
Penyerahan DIPA kepada Walikota Manado dan Bupati/Walikota serta lembaga lainnya di Sulut dilakukan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE disaksikan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Sulut Sulaimansyah.
“Atas nama pemerintah Kota Manado, saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah memberikan bantuan keuangan untuk Kota Manado yang dilakukan hari ini dalam bentuk penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2017,” ujar Walikota GSVL saat diwawancara sejumlah media.
Selain itu, diserahkan pula penghargaan bagi kota/kabupaten di Sulut yang berhasil meriah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016 ini.
Sementara, Gubernur Olly Dondokambey dalam sambutannya berharap seluruh kota/kabupaten di Sulut agar memanfaatkan anggaran yang diberikan pemerintah pusat dengan semaksimal mungkin dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.
“Jangan sampai anggaran tidak digunakan dengan baik dan pada akhir dikembalikan ke kas negara, padahal masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menunjang PAD dimasing-masing daerah,” tandas Gubernur OD, seraya meminta agar pemerintah kota/kabupaten ikut pula memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer.
Tampak hadir unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut, Rektor Universitas Negeri Manado (Unima) Prof DR Julyeta P Lumentut Runtuwene MS DEA, Rektor Unsrat Prof Ir Ellen Kumaat, Direktur RSUP Prof Kandouw dr Maxi Rondonuwu,, serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemprov Sulut(ald)
(lipsus/aldi)
