manadoterkini.com, AMURANG – Impian Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu SE, untuk mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal pupus, karena kurang pekanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pasalnya, tindaklanjut asset yang belakangan dikebut berbuntut pada kurang maksimalnya Perangkat Daerah (PD). Padahal penyelesaian persoalan asset menjadi salah satu penyebab belum jalanya anggaran di sejumlah Perangkat Daerah.
“Jika tidak selesaikan asset, maaf PD tersebut belum bisa mengurus berkas untuk pencairan dana,” kata Kabid Aset BPKAD Minsel Hendra Pandeynuwu SE.
Menanggapi hal tersebut, Karel Lakoy warga Minsel meminta agar Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE dan Wakil Bupati (Wabup) Franky Donny Wongkar SH segera mengevaluasi pejabat – pejabat yang “kumabal”.
“Jika tidak mampu, tolong Bupati segera mengevaluasi pejabat yang ada di SKPD tersebut, jangan mempertahankan pejabat yang hanya Asal Ibu Senang (AIS),” pintanya.
Diketahui, hingga masuk pada bulan ketiga di triwulan pertama, banyak SKPD yang mengeluh akibat belum adanya pencairan anggaran. Diduga diakibatkan belum selesaikan asset yang ada.(dav)
