manadoterkini.com, MAKASAR-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Jenny Johana Tumbuan SE, Rabu (29/3) siang tadi menghadiri sosialisasi UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa kontruksi yang digelar oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di Makasar.
Tumbuan sendiri pada acara tersebut mengatakan, peran pemerintah daerah (Pemda) akan banyak dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi.
Sebab, Pemda menjadi ujung tombak peningkatan kapasitas dan kompetensi sektor konstruksi, salah satunya melalui pelatihan uji kompetensi dan sertifikasi.
“Perlu kita ingat bahwa dengan adanya UU Nomor 2 tahun 2017 maka usaha untuk meningkatkan kualitas sektor konstruksi dalam menghadapi persaingan era global akan lebih terjamin,” ujar Tumbuan.
Keterangan juga mencantumkan penjelasan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Panani Kesai yang menjabarkan pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah bukan sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap pembinaan konstruksi di daerah, tetapi untuk memperluas dan mempercepat pelaksanaan pembinaan konstruksi nasional.
Pada sosialisasi ini disampaikan pula tentang kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi.
Harus diakui dalam penyelenggaraan pekerjaan bidang konstruksi terkadang ditemui penyimpangan sehingga merambah ke ranah hukum
Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya pemahaman substansi atas kejadian kegagalan bangunan pada pekerjaan konstruksi.
“Pada UU tentang Jasa Konstruksi yang baru ini yang diatur bukan kegagalan pekerjaan konstruksi, melainkan kegagalan bangunan. Hal ini sebagai perlindungan antara pengguna dan penyedia jasa saat melaksanakan pekerjaan konstruksi,” jelasnya.
Acara tersebut akan dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 29 dan 30 Maret 2017.(dav)
