manadoterkini.com, AMURANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) pada Senin (8/5) tadi malam menggelar Rapat Paripurna Penetapan Masa Persidangan Kesatu dan Pembukaan Masa Persidangan kedua tahun 2017.
Rapat Paripurna yang dilaksanakan diruang rapat DPRD ini dipimpin Ketua DPRD Minsel Jenny J Tumbuan SE dan didampingi Wakil Ketua Rommy Pondaag SH MH dan Franky Lelengboto ST, serta dihadiri Bupati Minsel Christiany E Paruntu dan Wakil Bupati (Wabup) Franky D Wongkar, Forkopimda dan para undangan.
Menurut Ketua DPRD Minsel Jenny J Tumbuan SE, rapat paripurna ini juga membahas pembicaraan tingkat kesatu terhadap Rancanagan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 serta Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah kepada DPRD akhir tahun anggaran 2016.
“Rapat paripurna ini juga akan menetapkan keputusan DPRD tentang perubahan kedua atas keputusan DPRD Minsel nomor 7 tahun 2014 tentang penetapan susunan keanggotaan, alat kelengkapan DPRD, serta penetapan keputusan DPRD tentang panitia khusus pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2016-2021,” ungkap Tumbuan.
Personil DPRD Minsel Steva Waleleng dari Derah Pemilihan (Dapil) 1 Kecamatan Modoinding, Maesaan dan Tompasobaru yang mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan hasil reses satu, menyampaikan tiga garis besar aspirasi yang disampaikan masyarakat yang ada di Dapil 1.
“Berdasarkan hasil kunjungan yang dilakukan pada 25 hingga 29 April di Dapil 1 meliputi Kecamatan Modoinding, Maesaan dan Tompasobaru, masyarakat yang ada menyampaikan aspirasi agar pemerintah memperhatikan kualitas pekerjaan jalan dari Desa Lowian menuju Desa Temboan yang saat ini sementara dibangun agar pengerjaan yang dilakukan maksimal dan berkualitas,” ungkapnya.
Selanjutnya terkait dengan bantuan kepada kelompok tani yang ada, masyrakat meminta bantuan yang diberikan harus tepat sasaran. “Khusus untuk alat-alat pertanian, kelompok tani yang menerima bantuan ini harus benar-benar kelompok tani jelas dalam hal ini punya lahan pertanian. Kelompok tani yang menyalahgunakan bantuan harus diberikan sanksi,” tukasnya.
Sementara itu, Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Frangky Donni Wongkar, SH mengayampaikan terimakasih serta apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Minsel yang boleh menerima laporan keterangan pertanggungjawaban atas LKPJ tahun anggaran 2016 Kepala Daerah.
Mewakili Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE, Wakil Bupati Franky Donni Wongkar SH mengajak para Anggota DPRD Minsel untuk bersama pemerintah daerah selaku pihak eksekutif, untuk menopang program pemerintah daerah dalam memajukan Minsel dari segala sektor, dengan begitu apa yang menjadi visi serta misi pemerintah menjadi Minsel yang Hebat dan Terdepan boleh diraih,” tandasnya.(dav/adv)
