Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Minahasa Selatan

Waspada Calo CPNS, Rindengan : Tidak Ada Penerimaan PNS Daerah

×

Waspada Calo CPNS, Rindengan : Tidak Ada Penerimaan PNS Daerah

Sebarkan artikel ini

manadoterkini.com, AMURANG-Saat ini pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Kementerian Hukum dan HAM yang meliputi petugas Imigrasi dan Sipir mulai dilakukan. Hal ini membuka celah untuk oknum calo CPNS.

Modusnya, calo akan menyasar korban yang tidak mendengar berita penerimaan CPNS secara menyeluruh. Kemudian, dengan membawa pengumuman penerimaan CPNS yang beredar di media, akan menawarkan kursi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan meminta imbalan. Padahal, korban tidak membaca untuk penerimaan hanya untuk sejumlah posisi di KemenkumHAM.

Hal ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel). Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE melalui Sekdakab Minsel Drs Danny Rindengan MSi menegaskan, hingga saat ini belum ada penerimaan CPNS daerah.

“Untuk CPNS daerah tidak ada. Masih moratorium,” ujar Rindengan.

Mantan Asisten I Pemkab Minsel ini mengakui, momen-momen penerimaan CPNS ini kerap dijadikan ajang mencari keuntungan.

“Kan sudah dimuat di media-media bahwa ada penerimaan CPNS. Namun banyak orang yang hanya membaca sepenggal-sepenggal saja. Mereka tidak tahu jika penerimaan CPNS hanya untuk KemenkumHAM,” ujarnya lagi.

Dengan informasi sepenggal-sepenggal ini, lanjut mantan Kepala Disperindakop Minsel ini, calo akan beraksi.

“Para calo mencari orang yang tidak tahu secara penuh tentang penerimaan CPNS. Mereka tahu hanya ada penerimaan. Di sinilah calo masuk. Dengan iming-iming akan diangkat, maka korban akan dimintai uang,” katanya.

Untuk itu Rindengan kembali menegaskan bahwa, untuk penerimaan CPNS yang sementara dimulai, hanya dikususkan CPNS nasional dari KemenkumHAM.

“Sekali lagi, tidak ada penerimaan CPNS daerah. Untuk penerimaan CPNS KemenkumHAM dilakukan secara online, jangan sampai dibodohi para calo,” tukasnya.

“Belum ada penerimaan. Kita masih terkendala dengan anggaran belanja pegawai yang tinggi,” terang Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD)) Minsel Drs Roy F Tiwa.

“Yang pasti jika nanti moratorium dicabut maka kita akan mengusulkan formasi. Dan pasti akan diinformasikan,” tutupnya.(dav)