manadoterkini.com, AMURANG – Pasca kenaikan tunjangan hingga puluhan juta rupiah rupanya belum mampu menjadikan para legislator untuk bekerja maksimal. Terbukti, para wakil rakyat terkesan malas datang ke kantor DPRD Minahasa Selatan (Minsel). Padahal, banyak tugas telah menanti mereka.
Mulai dari tindak lanjut reses hasil serapan aspirasi rakyat hingga puluhan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) belum juga diselesaikan.
Berdasarkan pantauan manadoterkini.com, sejak pekan lalu, sedikit anggota DPRD yang meluangkan waktu datang ke kantor. Hanya Ketua DPRD Jenny Johana Tumbuan SE yang terlihat sering meluangkan waktu, meskipun dia sendiri sedang dalam proses pemulihan sakit. Sisanya, hanya datang sesekali.
Hari ini datang, besok hingga seterusnya tidak lagi terlihat. Bahkan, ada yang sama sekali tidak terlihat. Menurut salah seorang staf, tanpa kehadiran anggota DPRD sudah jadi hal biasa.
“Kalau mereka suka datang ya datang. Kalau datang pun hanya baca koran lalu pulang. Tapi minggu ini memang banyak yang lagi tugas luar,” kata salah satu staf yang enggan namanya ditulis.
Soal produktivitas, masyarakat boleh kecewa. Data didapat, ada 20 ranperda usulan eksekutif yang belum tuntas hingga kini. Diungkapkan Kepala Bagian Risalah dan Persidangan Sekretariat Dewan Sonny Sondakh, sepanjang tahun ini, baru satu Ranperda yang dituntaskan menjadi perda. Itu pun APBD 2017 yang sudah menjadi bahasan rutin tahunan.
“Ada tiga ranperda inisiatif dewan, satu sudah selesai. Sedangkan sisanya ditargetkan selesai akhir tahun. Pembahasannya sudah masuk tahap satu,” ungkapnya.
Lanjut dia, dua ranperda yang dimaksud diantaranya, terkait hibah pihak ketiga, instansi atau lembaga ke pemerintah. Dan pengaturan tower jaringan telekomunikasi.
“Kalau yang usulan eksekutif, itu banyak yang belum dibahas karena dari pemkab menyampaikan ada beberapa yang akan ditarik lagi. Semua tergantung kepentingan dan kemauan daerah,” jelasnya.
Sementara itu, menurut Sekwan Lucky Tampi SH mengatakan, penetapan peraturan daerah (perda) Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD beberapa waktu lalu, pendapatan para wakil rakyat telah naik berkali lipat. Dia merinci, total tunjangan legislator Minsel hampir Rp 40 juta. Kini, peningkatan kinerja mereka ditunggu masyarakat.
Dijelaskan Tampi, Oktober masuk bulan kedua penerapan tunjangan. Para legislator telah menerima tunjangan itu sejak bulan lalu, pasca ditetapkan.
Sementara itu, Tonny Lumenta SH warga Minsel menilai masyarakat sebagai konstituen para legislator yang berhak mengambil sikap. Kata dia, perlu adanya reformasi sistem parlementary yang dilakukan dewan.
“Kalau kinerja legislator baik, tentu perlu diapresiasi. Kalau buruk ya harus dikritisi. Makanya harus ada transparansi dan keterbukaan informasi agar masyarakat diberikan pengetahuan,” tandasnya.(dav)
