Kamis, 14 November 2019

Bupati Talaud Terancam Diberhentikan Sementara

manalip

Bupati Kabupaten Kepualauan Talaud Sri Wahyuni Manalip.(ist)

manadoterkini.com, SULUT – Ketidakhadiran Bupati Kabupaten Kepualauan Talaud Sri Wahyuni Manalip saat kunjungan kerja DPR RI di daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Philipina beberapa waktu lalu, berbuntut panjang. Gubernur Olly Dondokambey SE “marah besar” kemudian menegur sang Bupati ini dengan melayangkan surat teguran secara resmi. Surat tersebut menurut Kepala Biro Pemerintahan dan Otda DR Jemmy Kumendong, Jumat (10/11/2017) sudah ditandatangani Gubernur Sulut dan sudah dikirim.“Iya, surat teguran tersebut sudah dikirim,”ungkap Kumendong.

Diketahui, kunjungan DPR RI ke Kabupaten Kepulauan Talaud sangat strategis berikut program Nawacita dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun dari daerah pinggiran. Apalagi, daerah kabupaten kepulauan Talaud merupakan daerah perbatasan yang rawan terhadap berbagai ancaman, termasuk ancaman masuknya teroris.

Dilayangkannya surat tersebut, berdasarkan UU RI nomor 22 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU RI nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang mana dalam pasal 77 ayat 2 menyebutkan, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan keluar negeri tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf (i) dikenai sanksi PEMBERHENTIAN SEMENTARA.

Dalam lanjutan pasal (3) menyebutkan, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut atau tidak berturut turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf (j) dikenai sanksi teguran tertulis oleh Presiden untuk gubernur dan atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan atau wakil bupati atau walikota dan atau wakil walikota.

Kemudian dalam pasal 91 ayat (6) gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan kepada penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten kota.

Sampai berita ini diturunkan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip, tidak berhasil dikonfirmasi.Diketahui, saat kunjungan DPR RI ke Talaud, bupati tidak berada ditempat menyusul keberangkatannya ke Amerika Serikat meski tidak memberitahukan kepada Gubernur Sulut sebagai perpanjangan tangan atau wakil pemerintah pusat di daerah. Fungsi gubernur dalam hal ini adalah melakukan pengawasan pemerintahan di daerah termasuk di Kabupaten/Kota.(*/mlz)

Tags: , , , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

  1. mantap ini bupati no…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*