manadoterkini.com, MANADO – Ada hal menarik yang menjadi kritikan dan masukan bagi Pemkot Manado saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, dalam rangka pembahasan tingkat II Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, Jumat (24/11/2017) malam.
Dimana dalam rapat yang dihadiri Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA dan dipimpin Ketua DPRD Manado Nortje Henny Van Bone didampingi Wakil Ketua DPRD Drs Danny RWF Sondakh MA MTh, komisi-komisi menyampaikan laporan terkait pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2018 dengan Perangkat Daerah dijajaran Pemerintah Kota Manado.
Komisi A lewat juru bicaranya Syarifuddin Saafa menyatakan retribusi pemadam kebakaran harus ditangani Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan bukan petugas Damkar.
Selain itu, perlu diperhatikan masalah penanganan kebersihan di kecamatan. Sementara, Komisi B lewat juru bicaranya Benny Parasan meminta agar penyusunan APBD Kota Manado harus sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota (Pemkot) Manado.
Disamping itu, menurut Komisi B Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus mampu melakukan terobosan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat demi kesejahteraan masyarakat Kota Manado.
“Kami tahu banyak bantuan-bantuan pemerintah pusat bagi daerah. Kami mendorong agar Dinas Perikanan dan Kelautan harus mampu melobby, demikian pula dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan,” tukas Parasan.
Berbeda dengan Komisi C. Lewat jurubicaranya Lily Binti SE, Komisi C meminta kepada Pemkot Manado melalui Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup agar menganggarkan lahan pemakaman pada tahun anggaran 2018 nanti.
Selain itu, pengadaan perahu sampah harus disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan Komisi D mendapat bagian terakhir menyorot penanganan masalah sosial.
Menurut Komisi D melalui juru bicaranya Diana Pakasi, mengatakan sudah saatnya Pemkot Manado membangun rumah singgah bagi mereka yang terjaring razia.
“Sudah saatnya di Kota Manado ada rumah singgah sebagai tempat pembinaan mereka yang terjerat masalah sosial,” ujar Pakasi.(Pra)
