Kamis, 26 April 2018

Sejumlah Kepala PD di Minsel Diduga Masih Memindah Bukukan UP ke Rekening Pribadi

manadoterkini.com, AMURANG - Hal menarik dalam melakukan sistem pembayaran online menyisakan fakta di jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Pasalnya, sejumlah oknum kepala perangkat daerah (PD) disinyalir masih saja nakal menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Minsel Drs Denny Kaawoan SE MSi.

Dia membeberkan, masih banyak kepala PD yang memindah bukukan uang persediaan (UP) PD ke rekening pribadi. “Hal tersebut tidak dibenarkan. Padahal hal tersebut sudah seringkali disosialisasikan, hanya saja masih ada yang tidak patuh. Bendahara harus tegas, kalau tidak bisa kena,” ungkapnya.

Dia juga menegaskan, sistem pembayaran non tunai berlaku sejak 1 Januari 2018. Sehingga semua pembayaran harus melalui rekening. Sehingga semua pengeluaran harus sesuai. Bila tidak, BPKAD urung membayar kebutuhan operasional maupun kegiatan PD.
“Pencairan sesuai SPj yang diterima. Ganti uang tidak bisa lebih dari 5 juta, kalau tidak kita garis merah. Jadi semua yang direncanakan itu yang dianggarkan. Tidak ada lagi perencanaan di tengah tahun anggaran,” ungkapnya.

Warning kepada para kepala PD, camat dan UPTD turut dilontarkan Asisten III James Tombokan. Katanya, UP bukan uang pimpinan. Tetapi persediaan bagi kelangsungan operasional PD. Sehingga pengeluaran bukan semaunya kepala PD. “Jadi pada saat pertanggungjawaban, kepala PD dan bendahara tidak kelabakan. Mencari dokumen nanti sudah diperiksa,” imbaunya.

Sejumlah rekomendasi BPK harus dijadikan pelajaran di tahun anggaran berikutnya, bukan dihiraukan dan dilakukan kembali.
“Ada dokumen yang diminta tetapi tidak disiapkan. Kita harus siap jadi terperiksa. Makanya pengeluaran harus sesuai agar tidak kesulitan saat dimintai pertanggungjawaban,” tandasnya.(dav)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*