manadoterkini.com, SULUT – Banyak pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berbondong-bondong keluar negeri meski ada diantaranya tidak masuk dalam program kerja.
Bukannya berang dengan ulah pejabat Pemprov yang keluar negeri, Gubernur Sulut Olly Dondokambeymbahkan merekomendasikan agar pejabat khususnya eselon II perlu meliahat “dunia luar”.
“Eselon II itu harus melihat dunia luar kalau tidak tertutup dia pe pikiran,” kata Olly Dondokambey.
Namun Olly berdalih tidak semua pejabat memakai APBD dan sudah diijinkan atasan untuk berangkat keluar negeri.
“Hanya beberapa pakai APBD, yang lain biaya sendiri karena di pos (anggaran) tidak ada biaya perjalanan dinas keluar negeri,” ujar Olly Dondokambey.
Kunjungan beberapa pejabat eselon Iai ke luar negeri menurut Olly Dondokambey dikarenakan memenuhi undangan investor, bahkan sebagian pejabat dibiayai oleh investor.
“Kita dapat undangan dari luar negeri seperti Dinas Kelautan di Hawai, yang bayar para investor. Hanya saja supaya berjalan baik, investasi ini bukan cuma Dinas Kelautan (yang hadir), ada keterlibatan (Biro) Permodalan, keterlibatan (Dinas) Lingkungan Hidup, keterlibatan (Dinas) Tenaga Kerja dan menggunakan biaya sendiri karena itu sudah keterkaitan dengan pekerjaan,” jelas Olly.
Sesuai dengan aturan, setiap pejabat pemerintahan atau kepala daerah yang ingin pergi ke luar negeri harus mendapatkan izin dari atasannya. Seorang bupati atau gubernur sekalipun harus izin jika ingin ke luar negeri.
Peraturan yang mengatur kepala daerah atau pejabat ke luar negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 11 tahun 2011, Tentang pedoman perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat/pegawai di lingkungan kementerian dalam negeri, pemerintah daerah, dan pimpinan serta anggota DPRD. (Rizath)
