Kamis, 18 Oktober 2018

Mendagri: Seminggu Tak Kembalikan SK Mutasi, Bupati Talaud Dipecat

manadoterkini.com, SULUT - Direktur Jendral (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Dr. Soni Sumarsono menegaskan agar Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Manalip (SWM) segera membatalkan Surat Keputusan (SK Bupati) mutasi pejabat di lingkup Pemkab Talaud, bila tidak, SWM dipastikan dipecat.

manadoMutasi Pejabat besar-besaran di Kabupaten Kepulauan Talaud yang dilakukan Sri Wahyumi Manalip berbuntut panjang hingga hari ini Kementerian Dalam Negeri mengambil tindakan agar Sri Wahyumi Manalip mencabut SK mutasi pejabat tersebut dalam waktu selama satu Minggu.

“Intinya (Sri Wahyumi Manalip) harus batalkan seluruh SK yang telah diterbitkan untuk mengganti semua mutas, kita beri waktu satu minggu. Satu minggu tidak ada proses pembatalan SK, maka DPRD segerah Paripurna Pemberhentian Bupati. Kalau DPRD tidak mau membuat Paripurna, Provinsi ambil alih, usulkan ke Kemendagri untuk pemberhentian bupati Talaud,” kata Soni Sumarsono.

Kepada Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS) di bilangan Megamas Manado, Minggu (23/9/2018) Soni Sumarsono menuturkan ancaman sanksi pemberhentian tetap akan dilakukan mengingat apa yang dilakukan Sri Wahyumi Manalip dikategorikan pelanggaran yang sangat berat.

“Saya kira ini sebuah pelanggaran Undang-Undang yang sangat serius, itu adalah bentuk dari pada seorang kepala daerah yang tidak tegak lurus kepada pusat dengan cara mengindahkan aturan-aturan yang ada, sehingga sanksi yang dulu adalah pemberhentian sementara, sanksi yang sekarang ini adalah pemberhentian tetap,” tegas Sumarsono.

sumarsonoSoni Sumarsono melanjutkan, bila hal itu (pemberhentian bupati Talaud) sampai terjadi, maka Plt Bupati akan langsung diangkat menjadi bupati definitif Talaud sampai dilantiknya bupati Talaud yang baru.

Sementara itu Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut Dr Jemmy Kumendong kepada manadoterkini.com lewat WhatsApp mengatakan pihaknya telah memberikan surat dari gubernur Sulut terkait permintaan pengembalian para pejabat Talaud yang telah dimutasi oleh bupati beberapa waktu lalu agar segera dikembalikan.

“Penyerahan surat dari Mendagri dan Surat dari Gubernur yang menyatakan bahwa Sri Wahyumi Manalip melanggar UU, dan yang bersangkutan harus mengembalikan para pejabat yang dimutasi dalam jangka waktu satu minggu sejak surat diterima, jika tidak maka yang bersangkutan akan diberhentikan oleh Mendagri dan sudah diterima Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip secara langsung terhitung sejak hari ini Senin, 24 September 2018,” jelas Jemmy Kumendong. (Rizath)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*