Minggu, 26 Mei 2019

Capai 187 Triliun Dana Desa, Jokowi Titip Pengawasan Korpri

manadoterkini.com JAKARTA - Pengalokasian dana desa yang berasal dari APBN terus meningkat dari tahun ketahun. Dalam 4 tahun terakhir ini, setidaknya pemerintah dibawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) telah menyalurkan dana desa (DD) sebesar Rp 187 triliun untuk percepatan pembangunan desa.

manado

Oleh karenanya, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Salah satunya adalah tentang pengawasan dana desa.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat kerja nasional Korpri yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/2/2019), yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE, MS.

sulut

Jokowi menegaskan, dana desa yang disalurkan oleh pemerintah sangat besar, bahkan mencapai Rp187 triliun hingga akhir 2018, dan disalurkan kepada 74.900 desa di seluruh Indonesia.

manado

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar sistem pengawasan, sistem monitoring, betul-betul harus dijaga agar Dana Desa ini menetas betul, menjadi barang, bermanfaat.

“Sampai akhir tahun ini Rp. 257 triliun. Sistem pengawasan betul-betul dijaga, agar dana desa pas betul. Jadi, barang apakah jalan, posyandu, irigasi, embung, semua harus betul-betul dimonitor dan diawasi,” kata Jokowi.

sulut

Selain pengawasan terkait Dana Desa, Jokowi juga meminta Korpri berkontribusi dalam menurunkan stunting. Dia menegaskan, rasio gizi buruk balita harus dapat terus diturunkan hingga di bawah 20 persen.

“Berkaitan dengan stunting, saya ucapkan terima kasih, karena angka stunting kita turun dari 37 persen menjadi 30 persen. Saya minta harus anjlok lagi jadi di bawah 20 persen, anjlok lagi,” ucap Jokowi.

sulut

Lebih jauh, Jokowi mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terjun dan dekat dengan masyarakat.

“Terakhir, mari tingkatkan sisi pelayanan masyarakat. Semua PNS harus dekat pada masyarakat. Sering ke lapangan, masalah betul-betul bisa dikuasai. Bukan terjebak hal-hal administratif sehingga manfaat pelayanan bisa dirasakan masyarakat,” beber Jokowi.

sulut

Rakernas Korpri turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dan Kepala BKD Sulut Femmy Suluh. (Advetorial/Rizath)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*