Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Launching Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Pemerintah Kota Manado bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Tinggi Manado, Pengadilan Negeri Manado, Polres Manado, dan Rutan Manado optimis bangun wilayah kerja yang bersih dan baik. Kegiatan yang dihadiri Forkopimda Kota Manado, Rabu (08/05/2018) pagi tadi di Aula Serba Guna Kantor Walikota.
Lanjut dikatakan, kerja keras untuk memperbaiki sistem birokrasi dan penegakan hukum tidak boleh berjalan secara parsial antara masing-masing institusi saja. Tanpa ada upaya kolektif untuk menyelaraskan langkah dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan dokumen aksi pencegahan korupsi tahun 2019-2020 di Istana Negara. Bahwa, penegakan hukum dan reformasi birokrasi harus dilakukan secara terintegrasi dengan mengesampingkan ego sektoral dari masing – masing instansi.
“Kerja sama yang telah kita bangun melalui penandatangan MoU pembentukan sistem penanganan perkara pidana terpadu berbasis teknologi informasi di Kota Manado harus benar-benar menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyrakat. Saya optimis, dengan adanya inovasi disertai implementasi yang tepat dan konsisten, Kota Manado mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, sesuai dengan harapan masyarakat,” ucap Walikota Vicky Lumentut.
Ketua PN Manado : Aksi Menuju WBK dan WBBM Sudah Ada, Salah Satunya Lewat PTSP Mencegah Pungli
Ketua Pengadilan Negeri Manado Lukman Bachmid, SH, MH, mengatakan aksi kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sudah ada dan itu dimulai dari Mahkamah Agung, yang mana menjadi patokan penyelarasan capaian kerja.
“Tentunya ini semua harus berimbang. Untuk mencapainya kita harus ciptakan salah satunya yaitu good government. Termasuk membangun managemen perubahan, peningkatan SDM, serta akuntabilitas pelayanan. Untuk nilai lebih yang ditawarkan pengadilan, yaitu sudah membuat PTSP untuk mencegah pungli,” ujarnya.
Kapolres Manado : Pangkas Jalur Birokrasi Yang Ribet, Demi Pelayanan Yang Maksimal
Dalam kesempatan itu juga, Kapolresta Kota Manado, Kombes Pol. Benny Bawensel, S.IK, MH, mengatakan lewat pencanangan zona integritas ini, Polres Manado akan lebih tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terutama, akan memotong jalur-jalur birokrasi yang ribet, demi percepatan pelayanan yang efektif dan efisien. Termasuk juga, akan dilakukan pemasangan baliho bentuk komitmen dalam menciptakan wilayah yang bersih melayani.
Berbeda dengan Kepala Kejaksaan Negeri Manado, Maryono, dengan tegas mengingatkan kepada masyarakat untuk hindari pertemuan-pertemuan yang bisa menimbulkan masalah hukum.
“Pencanangan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sudah dilaksanakan Kejagung dan Kejari. Dimana kondisi ini dilakukan untuk menciptakan perubahan dalam iklim kerja yang bersih melayani. Untuk itu, kami menghimbau masyarakat untuk tidak mengimingi atau melakukan pertemuan dalam kepentingan tertentu, yang pada akhirnya bisa berdampak buruk. Jika ada yang salah silahkan lapor, apalagi penanganan bisa melalui sistem aplikasi. Cobalah hindari pertemuan-pertemuan yang tidak masuk akal, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
Kepala Rutan Manado : Inovasi Rutan Manado Ada Kunjungan Berbasis HAM
Kepala Rumah Tahanan Negara Manado, Budiman P. Kusumah, Amd. IP, SH, MH mengatakan sudah merespon bentuk-bentuk pelayanan kepada masyarakat yang bersih dalam melayani. Dimana, hal tersebut sudah dipacu dalam program prioritas di tahun 2019 ini. “Sekarang ini sudah ada prospek perencanaan pelayanan kepada masyarakat, yang nantinya juga akan mendapat penilaian dari MenpanRB. Untuk Rutan Manado ada jargon pelayanan, seperti kunjungan berbasis HAM, serta beberapa pelayanan lainnya yang tentunya merupakan inovasi demi meningkatkan pelayanan yang maksimal.
Hadir dalam acara tersebut, Wakil Walikota Manado, Mor. D Bastiaan, SE, Ketua DPRD Kota Manado, Nortje Van Bone, SH, MH, Kepala Perwakilan Ombusdman RI Provinsi Sulut Helda Tirajoh, Mewakili Ketua Pengadilan Tinggi, Ibnu Basuki Widodo, Mewakili Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado Mayor, CHK Abdul Gani, Ketua BKSAUA Kota Manado, Pdt Roy Lengkong, S.Th, Ketua FKUB Kota Manado, Pdt Renata Ticonuwu, S.Th, Sekretaris Daerah Kota Manado, Micler CS Lakat, SH, MH, Para Staf Ahli, Para Asisten, Para kepala Perangkat Daerah, Para Kabag, Para Camat dan Lurah Se-Kota Manado.
(LiputanKhusus)
