manadoterkini.com, TONDANO – Pemerintah Kabupaten Minahasa menerima kunjungan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, serta BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur beserta Rombongan pada Selasa (23/7) tadi di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa. Kehadiran tiga instansi tersebut dalam rangka studi banding tentang kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan non ASN terkait tindaklanjut peningkatan kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Ketenagakerjaan.
Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr Wilford Siagian mengapresiasi kunjungan Pemkot Blitar, Pemkab Tulungagung dan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur. Diungkapkanya, sesuai PP 49 tahun 2018 menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial non ASN dilaksanakan sesuai sistem jaminan sosial nasional (SJSN).
“Penting bagi seluruh non ASN Pemerintah Kabupaten Minahasa mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Kecelakaan kerja tidak kita harapkan tapi kepesertaan non ASN dalam BPJS Ketenagakerjaan sangatlah diperlukan,” ujar Siagian.
Karena menurutnya, semua risiko yang terjadi saat yang bersangkutan bekerja dan mengalami kecelakaan menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerajaan. “Pemerintah Kabupaten Minahasa bersyukur karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
mengalokasikan dana untuk turut mencover kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan non ASN yang ada di kabupaten Minahasa,” ungkapnya.
Sementara itu dari pihak BPJS Ketenagakerjaan mengharapkan agar seluruh pegawai non ASN dapat merasakan manfaat maksimal sebagai bentuk perwujudan hadirnya kerjasama pemerintah dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam menjamin masa depan yang sejahtera bagi seluruh masyarakat pekerja.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Yumar, ST, MM menuturkan pihaknya ingin belajar berkaitan dengan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan non ASN di Kabupaten Minahasa. “Serta bagaimana mereka bisa terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga nanti kita amati, modifikasi dan terapkan di daerah kami. Kami memiliki tekad untuk melindungi non ASN dan juga mengenai peningkatan kepesertaan non ASN dalam Program BPJS Ketenagakerjaan,” tukas Yumar. (fis)
