Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Lifestyle

OKP-OKP Dukung Musda KNPI Sulut

×

OKP-OKP Dukung Musda KNPI Sulut

Sebarkan artikel ini

Sulutmanadoterkini.com,  SULUT – Diterbitkannya SK Carateker DPD KNPI Sulawesi Utara kepada Rio Dondokambey oleh Ketua Umum KNPI Noer Fahjrieansah pada Senin, 11 November 2019 langsung mendapat respon yang positif dari OKP-OKP di Sulut.

Menurut beberapa pimpinan OKP di Sulut bahwa dukungan mereka terhadap pelaksanaan KNPI yang dipimpin Fahjri ini datang dari OKP-OKP yang ada di Sulawesi Utara.

“Kami sejak awal menghendaki agar KNPI yang di Sulut memiliki legitimasi. Salah satu legitimasi terhadap KNPI yakni memiliki SK Kemenkumham atau tidak”, jelas Ketua GP Anshor Yusra Al Habsyi.

Menurut legislator Deprov Sulut ini, syarat eksistensi KNPI harus memiliki dasar hukum.

“Karena dalam menjalankan roda organisasi, KNPI butuh dukungan dari pemerintah termasuk masyarakat”, tambahnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPD GMNI Sulut Farland Lengkong ikut mendukung turunnya SK Carateker DPD KNPI Sulut.

“Supaya OKP-OKP saat berhimpun di KNPI memiliki dasar dan pegangan yang kuat”, tuturnya.

Selain itu dikatakannya, Musda KNPI bisa menjadi momentum untuk menata kembali KNPI.

“Artinya KNPI harus betul-betul menjadi organisasi kader, laboratorium calon-calon pemimpin”, tambahnya.

Terkait dengan terbitnya SK Carateker DPD KNPI, dijelaskan Ketua DPC GAMKI Manado Fransiscus Enoch, bukan tanpa dasar.

“Karena DPD KNPI Sulut yang dibekukan adalah kepengurusan yang SK-nya dikeluarkan oleh Rifai Darus yang tercatat periodenya dari 2016 sampai 2019”, bebernya.

Atas dasar itu, Enoch berharap agar musda bisa secapatnya digelar.

“Supaya tidak lagi ada polemik terhadap keabsahan KNPI di Sulut”, tandasnya.

Penerbitan SK Carateker DPD KNPI Sulut juga mendapat dukungan dari Pemuda Katolik Sukut.

Termasuk rencana pelaksanaan musda yang akan digelar dalam waktu dekat.

“Kami menginginkan agar KNPI selain memiliki legtimasi secara hukum lewat SK, juga harus memiliki legitimasi dari OKP-OKP yang ada di Sulawesi Utara”, ujar Ketua Komda Pemuda Katolik Sulut Lexi Mantiri.

Termasuk juga harus mendapatkan pengakuan dari pemerintah, karena organisasi kepemudaan (KNPI) akan berjalan efektif apabila mengantongi SK Kemenkumham.

“Untuk legitimasi di tengah masyarakat, biarlah nanti dibutkikan lewat program dan kerja setelah pengurus terpilih”, pungkasnya. (*/Rizath)