manadoterkini.com, SULUT – Pengamat Pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut) Taufik Tumbelaka kepada wartawan akhir pekan lalu menyarankan agar Gubernur Sulut mengevaluasi kinerja kehumasan di Pemprov Sulut yang dinilainya mengalami kemunduran drastis dan melemah.
“Saya sarankan Gubernur, Wagub dan Sekprop Sulut mengevaluasi kinerja beberapa oknum pejabat di OPD yang mengurus tentang kehumasan,” tegas Tumbelaka.
Alasannya menurut jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini karena banyak informasi yang terlambat yang disampaikan kepada publik yang membuat masyarakat resah. Salah satu contoh soal isue Virus Corona.
“Sekarang muncul soal media abal-abal yang disampaikan Pemprov ke media nasional. Soal muncul anggapan ada media massa abal-abal, sebaiknya anggapan miring itu diredam, karena kalau tidak bisa merugikan Gubernur dan Wagub terlebih khusus ditahun politik.”
“Bagi saya kalau ada yang melempar issue pemahaman media massa abal-abal, maka saya berani tantang beri ke saya sekitar 10 media massa yang dianggap abal-abal, saya akan memberi pernyataan-pernyataan kritik tajam kepada Pemprop Sulut dan saya yakin dalam tempo sekitar 14 hari pandangan masyarakat tentang Pemprop Sulut akan “miring”,” tegas pemerhati media ini.
Namun Taufik Tumbelaka memberikan apresiasi bagi media lokal di Sulut yang tetap menunjukkan sikap profesional, dimana pemberitaan masih tetap berjalam meski ada pernyataan media abal-abal.
“Selama ini (saya) sudah hampir 500 kali tampil di tv antau radio, untuk media cetak sudah tak terhitung dengan hampir 100 kali berita utama atau HL, untuk media onlie mungkin ada lebih dari 1000 pernyataan. Khusus saya menjadi narasumber politik dan pemerintahan Sulut untuk media pos liputan Pemprop Sulut, saya tidak merasa ada media massa abal-abal, karena mereka ada perusahaan dan membayar pajak penghasilam secara resmi kepada negara dan bekerja sama dengan Pemprop Sulut secara resmi,” jelas Tumbelaka.
Lanjut Taufik jika ada pihak yang mengangkat media massa abal yang pos liputan Pemrov Sulut, itu sama dengan mempermalukan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Sulut plus jajarannya.
“Karena mereka selaku pejabat melayani wawancara serta melibatkan rekan-rekan jurnalis pos liputan Pemprop Sulut dalam pemberitaan. Bagi saya yang berbahaya adalah bukan masalah media massa yang dicap abal-abal atau lainnya tapi yang lebih penting adalah masalah pemberitaan abal-abal,” tegasnya lagi.
Taufik menambahkan, hal itu mesti disikapi, karena disisi lain saat ini dia melihat kehumasan di Pemprov Sulut melemah, ada beberapa peristiwa terakhir menjadi issue liar di kalangan masyarakat karena kehumasan Pemprop Sulut.
“Berangkat dari sana saya meragukan kompetensi beberapa pejabat di OPD terkait. Patut beberapa oknum pejabat di OPD itu dipertanyakan kemampuan pemahaman terhadap tupoksi terlebih khusus masalah kehumasan,” kata Taufik lewat WhatsApp.
Taufik pun tak ragu-ragu menyarankan Gubernur, Wagub dan Sekprov Sulut untuk segera mengevaluasi kinerja beberapa oknum pejabat di OPD yang mengurus tentang kehumasan. (Rizath)
