manadoterkini.com, SULUT – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah (PMDD) Provinsi Sulawesi Utara, Drs. Royke Mewoh, DEA menyatakan pemerintah petunjuk teknis soal dana desa (Dandes) telah turun dan akan memfokuskan 3 prioritas utama penanganan.
“Tiga prioritas utama penanganan dana desa pertama padat karya tunai, kedua penanganan COVID-19 dan Ketiga bantuan langsung tunai atau BLT,” kata Roy Mewoh, Rabu (22/4/2020) di Kantor Gubernur Sulut.
Lanjut Mewoh padat karya tunai dimaksudkan karena usaha masyarakat yang terhenti (mati) sehingga pemerintah memberikan prioritas pada masyarakat yang benar-benar Terdampak dengan COVID-19 ini. Padat karya tunai itu langsung bayar.
Sementara untuk penanganan COVID-19 yaitu setiap desa wajib menyediakan sarana prasarana berkaitan dengan penanggulangan COVID-19, seperti tempat cuci tangan, masker dan sebagainya.
“Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu diberikan kepada masyarakat yang juga berdampak dari COVID-19 ini. Dalam arti dia diluar jangkauan dengan programnya Dinas Sosial yaitu bantuan non pangan dengan PKH. Jadi diinventarisir dengan masyarakat yang kena bantuan langsung tunai sebesar Rp 600.000 perbulan selama tiga bulan dan menunggu petunjuk selanjutnya apa diperpanjang atau tidak,” jelas Mewoh.
Sementara itu menjadi pertanyaan karena ini bantuan langsung tunai bagaimana dengan Kepulauan yang sulit menerapkan pemberian bantuan melalui bank dengan situasi pandemi COVID-19.
“Nah ini ada dua, harus ada pertimbangan-pertimbangan sosial, pertimbangan – pertimbangan lokasi terutama yang ada di kepulauan misalnya Marore, Miangas, karena sangat tidak memungkinkan kalau dia harus membuka rekening terpaksa ada kemungkinan mereka itu (diberikan) tunai bukan melalui rekening, karena program ini harus melalui rekening tapi karena keadaan situasi dan kondisi tidak memungkinkan jadi boleh langsung tunai,” jelas Roy Mewoh. (Rizath)
