Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Berita PilihanMinahasa SelatanPolitik

FDW-PYR akan benahi Birokrasi dan Evaluasi Pembangunan di Minahasa Selatan

×

FDW-PYR akan benahi Birokrasi dan Evaluasi Pembangunan di Minahasa Selatan

Sebarkan artikel ini

minselmanadoterkini.com, AMURANG – Jika tidak ada aral melintang Bupati terpilih Franky  D Wongkar dan Wakil Bupati Terpilih Petra Y Rembang (FDW-PYR) akan dilantik oleh Gubernur  Olly Dondokambey SE, Rabu (17/2/2021) besok di Kantor Gubernur Sulut.

Awal memimpin daerah ini, FDW dengan tegas menyatakan akan langsung melaksanakan tugas sebagai Bupati.

“Kami sudah sepakat tidak ada acara seremoni tapi akan langsung action. Kami akan langsung kerja,” ujar FDW kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya.

Dikatakannya, pekerjaan yang ada sangat menumpuk. Sehingga tidak boleh ada waktu yang terbuang.

“Pilihan ini kami ambil supaya tak ada waktu yang terbuang, sebab sejak komitmen awal, kami akan langsung bekerja sesuai dengan visi dan misi,” tegasnya.

Sejumlah pekerjaan yang akan dilakukan kata FDW yaitu akan melakukan perubahan birokrasi. Mulai dari birokrasi yang berbasis pelayanan publik, hingga menata pelayanan koordinasi satu instansi dengan instansi yang lain.

Hal ini menurut Wongkar sangat penting dilakukan, sebab banyak birokrasi yang terjadi tumpang tindih sehingga memberikan output tidak maksimal.
Contoh konkrit, ada pembangunan pasar namun sayangnya pasar tak bisa dimanfaatkan lantaran tak ada akses jalan.

Selain itu juga ada program-program air bersih yang dilakukan namun di lapangan banyak Kumtua juga menganggarkan hal sama. Sehingga terjadi tumpang tindih. Apalagi sangat disayangkan jika ada yang memanfaatkan program pemerintah.

“Hal-hal seperti ini akan dibenahi sehingga setiap program dapat berjalan dengan baik. Prinsipnya semua pembangunan harus memiliki daya guna dan berkualitas dan bermanfaat,” tukasnya.

Selain itu juga lanjut Wongkar, awal menjalankan tugas ada banyak dokumen yang harus di tanda tangan.

“Dokomen-dokumen ini sangat penting demi banyak orang. Diantaranya dokumen tentang pakta integritas, disiplin kerja, siber pungli dan penanganan kemiskinan,” tutur Wongkar mantan anggota Deprov Sulut ini.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan Wongkar menghimbau seluruh ASN dan Tenaga Harian Lepas (THL) supaya melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang ada. Karena pelayanan publik harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Hal ini demi kepentingan banyak orang.

“Saya mengharapkan bahkan menghimbau supaya ASN tidak boleh santai, harus melaksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing,” tegas Wongkar lagi sambil menambahkan ASN harus bekerja, bekerja dan bekerja karena memang pembenahan birokrasi di jajaran ASN harus dilakukan agar lebih dekat dengan masyarakat.(dav)