manadoterkini.com, AMURANG – Dunia pendidikan diduga menjadi lahan basah praktik korupsi. Dugaan korupsi yang sering mencuat adalah dugaan penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan (BOP).
Menurut Ketua LSM Anti Korupsi Indonesia (AKI) Sulawesi Utara (Sulut) Noldy Poluakan, guliran dana BOS yang distor ke rekening sekolah banyak yang di-mark up.
Dia mengatakan, praktik penyelewengan dana BOS itu dilakukan hampir di seluruh sekolah, yakni manipulasi laporan keuangan atau surat pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS.
”Laporan SPJ BOS yang dibuat sekolah-sekolah itu ada, tapi masalahnya banyak di antara itemnya yang fiktif. Tercantum di SPJ, tapi bukti fisiknya tidak ada,” ujar Poluakan.
Dia juga menyayangkan, SPJ dana BOS yang dibuat sekolah tersebut umumnya tidak diverifikasi oleh dinas pendidikan setempat.
Lebih lanjut dia menjelaskan, dana BOS itu diperuntukkan bagi sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP) hingga Sekolah Menengah dan Kejuruan (SMA/SMK) yang dialosikan tiap bulan atau tiap tahun per siswa.
Per tahunnya, Dia mengatakan, perhitungannya per siswa dapat menerima dana BOS untuk SD di kabupaten Minsel sampai ratusan juta per tahun.
”Sedangkan siswa SMP dan SMA/SMK ada yang mencapai miliaran rupiah per tahun,” jelasnya.
Lebih jauh, Dia juga mengungkapkan, korupsi yang dilakukan di sekolah kerap terjadi karena adanya dugaa intimidasi dari pihak dinas pendidikan.
Dia mencontohkan, pihak dinas mengintimidasi pihak sekolah untuk bekerja sama dengan penerbit untuk pengadaan buku, padahal sekolah dapat memfasilitasi sendiri dengan biaya yang lebih murah.
“Pihak sekolah banyak yang menuruti intimidasi oknum diknas karena takut, atau misalnya akan dipermasalahkan kenaikan pangkatnya,” jelasnya.(dav)
