Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Berita PilihanPemerintahan

Pemprov Sulut Dapat Penghargaan Dari Kemenkumham RI

×

Pemprov Sulut Dapat Penghargaan Dari Kemenkumham RI

Sebarkan artikel ini

sulutmanadoterkini.com, MAKASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (OD-SK), kembali mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.

Kali ini, penghargaan didapat dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI) yang diberikan langsung kepada Pemprov Sulut karena dinilai sebagai Pemerintah Daerah yang telah memacu Pertumbuhan Kreativitas dan Inovasi Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

Penghargaan itu sendiri diserahkan pada kegiatan bertajuk ‘Yasonna Mendengar’ oleh Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna H Laoly kepada Gubernur Olly Dondokambey yang diwakili Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulut, Flora Krisen di Universitas Negeri Makassar (UNM), Rabu (28/9/2022).

“Yasonna Mendengar” merupakan kegiatan untuk meningkatkan ekonomi kreatif di daerah serta jemput bola mensosialisasikan pentingnya melindungi Kekayaan Intelektual dengan konsep Town Hall Meeting kental dengan nuansa anak muda.”

“Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual sangat penting dan menjadi perhatian serius pemerintah. Selain dilindungi negara secara hukum, perlindungan Kekayaan Intelektual akan memberi manfaat secara ekonomi karena dapat mengomersialisasikan ciptaan, menerbitkan dan menggandakan ciptaan, mendistribusikan, atau menampilkan ciptaannya sebagai pertunjukan,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Menkumham Yasonna Laoly juga berdiskusi dengan komunitas-komunitas penghasil Kekayaan Intelektual di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan.

Hal ini juga dilakukan supaya Kemenkumham dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bisa menghasilkan produk-produk hukum dan pelayanan publik yang efektif dan relevan.

Kegiatan ini melibatkan peserta dari berbagai komunitas, seperti komunitas musik, literasi, dan illustrator. Selain itu hadir pula perwakilan dari pemerintah Provinsi/kabupaten/kota di Wilayah Indonesia Timur. (*/Rizath)