manadoterkini.com, SULUT – Meski terbilang tinggi, namun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menargetkan zero stunting pada 2024.
Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Steve Kepel, mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat memberikan laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy pada kegiatan Roadshow Daring dari Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Jumat (17/3/2023).
Kegiatan ini membahas agenda Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menuju Target RPJMN 2020-2024.
Pada kesempatan itu Kepel menjelaskan untuk menjawab target yang direncanakan, telah digagas sejumlah strategi dan alokasi dana.
“Pemprov Sulut menargetkan penurunan angka stunting dari 14 persen menjadi 0 persen di tahun 2024, dengan alokasi dana sebesar Rp.17,2 miliar,” tegas Kepel.
Mantan Kepala Dinas PU Sulut ini menyebut, sejumlah program percepatan juga direncanakan yang mencakup tata kelola hingga perencanaan dan penganggaran yang perlu diperkuat.
“Juga jangkauan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku terhadap pola asuh anak dan balita serta pemberdayaan masyarakat perlu diperluas,” katanya.
Selain itu, lanjut Kepel pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang berkualitas pada remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga beresiko dan bayi stunting perlu diintensifkan, serta pengukuran, pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran.
Oleh karena itu, kerja sama dengan lembaga, badan usaha, serta non pemerintah untuk percepatan penurunan stunting perlu dioptimalkan, kata Kepel.
Kepel juga merinci berbagai sarana yang diunggulkan untuk penanganan stunting, yakni, 2.287 posyandu, 198 Puskesmas, 54 rumah sakit, 605 ahli gizi, 2.778 bidan dan 522 tim pendamping keluarga.
“Tak kalah pentingnya, sejumlah dana yang disiapkan meliputi alokasi DAK non fisik dana alokasi khusus bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) se Sulut tahun 2022 sebesar Rp.24,5 miliar.”
“Kemudian pada 2023 sebesar Rp.54,9 miliar. Juga lokasi APBD 2022 sebesar Rp.12,6 miliar, dan tahun 2023 sebesar Rp.12,9 miliar,” kata Kepel.
Kepel menambahkan, untuk menurunkan stunting, Pemprov Sulut membentuk tim Satgas, mengukuhkan bapak asuh anak stunting (BAAS) kepada Komandan Korem 131/Santiago.
Kemudian, mengukuhkan bunda pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada Ir Rita Maya Dondokambey Tamuntuan, mengukuhkan duta generasi berencana (Genre) kepada remaja berprestasi, mengampanyekan gerakan bersama stop perkawinan anak, mengedukasi masyarakat melaui dapur sehat atasi stunting (Dashat) tentang pemenuhan gizi seimbang dan pola asuk anak dalam keluarga.
“Ada 15 strategi yang dirancang untuk mencapai target penurunan stunting, mulai mendampingi calon pengantin, keluarga berisiko, ibu hamil dan pasca persalinan serta balita stunting di desa, melakukan surveilans stunting dan pengukuran balita secara periodik di tingkat desa, juga sosialisasi pemberian ASI eksklusif hingga audit kasus stunting,” jelas Kepel. (*/Rizath)
