Gubernur Olly Dondokambey Jual Kopra ke Bitung

Olly Dondokambeymanadoterkini.com, SULUT – Bagi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Senin (8/6/2020) dengan menyetir mobil truk, bermuatan kopra sebanyak 4,12 ton yang akan dijualnya ke PT Multi Nabati Sulawesi, Kota Bitung.

Berangkat dari kediamannya di Desa Kolongan, Kabupaten Minahasa Utara, sambil didampingi istri tercinta, Rita Tamuntuan.

Ditengah perjalanan, tepatnya di Wangurer, Bitung, Olly sendiri sempat berhenti sejenak untuk mengurus surat jalan sebelum menyopir truk hingga pabrik.

Selain menjual kopra yang ditampung pabrik dengan harga Rp 7.150 per kilogram, Olly juga berkesempatan melihat langsung proses pembelian kopra yang dilakukan pihak pabrik.

Menurut Olly oopra tersebut diangkut dari tempat fufu (tempat pengolahan kopra) dan membawa kopra ke pabrik.

“Saya datang kemari untuk melihat secara langsung mutu kopra itu sendiri dan konsultasi dengan pabrik bagaimana meningkatkan hasil mutu kopra petani sehingga harganya juga bisa maksimal dan masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih baik,” kata Olly.

Dirinya juga meminta masyarakat tidak takut menjual kopra berkualitas baik ke pabrik.

“Melihat secara langsung kegiatan ini ternyata berjalan dengan baik sehingga petani di Sulut jangan takut seluruh produk kopra mereka pasti dibeli oleh Wilmar yang penting mutunya kita akan jaga terus supaya kadar airnya tambah lebih baik sehingga manfaat buat kita semua bisa kita rasakan secara langsung,” ungkap Olly.

Lebih lanjut, Olly juga mengajak masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Sulut.

“Masyarakat jangan berhenti beraktifitas ekonomi tapi syarat-syarat yang diminta pemerintah untuk melakukan standar COVID-19 seperti hari ini pabrik ini bisa berjalan dengan baik, tapi semua menggunakan masker, semua menggunakan standar COVID-19 sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga pabrik ini tidak diam dan saya juga mengharapkan masyarakat juga begitu,” ujar Olly.

“Semua harus mengikuti standar COVID-19 agar supaya kegiatan ekonomi di Sulut itu berjalan, karena virus COVID-19 ini setali tiga uang dengan kegiatan ekonomi kita, harus berjalan bersama sama. Kita lawan virus COVID-19 ini dan ekonomi kita juga harus jaga dan jangan kita takut sambil kita memproteksi diri kita,” tegas Olly Dondokambey. (*/Rizath)

BSG Cabang Tahuna Salurkan Bantuan Terkait Covid-19

bsg2 BSGmanadoterkini.com, TAHUNA – Kepedulian pihak Bank SulutGo (BSG) cabang Tahuna pantas diakui banyak pihak. Pasalnya, baru-baru ini BSG melakukan pemberian 250 paket bantuan bahan pokok bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang berprofesi sebagai sopir luar kota dan penjual kue/makanan.

Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana SE ME bersama Branch Manager Bank Sulut Cabang Tahuna, Albert Tambariki SE didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe,

“Terima kasih atas kepedulian BSG Cabang Tahuna yang dengan tulus membantu warga,” ujar Jabes.

Sementara sejumlah warga penerima bantuan tersebut mengaku sangat berterima kasih atas kepedulian BSG. “Kami hanya mampu berdoa semoga Bank SulutGo cabang Tahuna diberkati, mereka benar-benar peduli dengan kami orang kecil, ” terang sejumlah warga antusias. (Victor Layuk)

Langgar Maklumat Walikota, Siap-siap Izin Usaha Retail Dicabut Dinas PM-PTSP

manado
Wali Kota GS Vicky Lumentut saat mengunjungi salah satu pusat retail di Kota Manado belum lama ini.

manadoterkini.com, MANADO –  Maklumat Walikota Manado GS Vicky Lumentut terkait pembatasan jam operasional sejumlah retail atau toko modern yang tersebar di Kota Manado mulai pukul 09.00 pagi sampai pukul 21.00 atau jam 9 malam, telah disepakiti bersama melalui meeting vidcom yang diikuti perwakilan retail seperti  Fresh Mart, Galaxy Mart, Multimart, Smart Store, Golden Swalayan, Transmart, Lotte Mart, Alfamart, Indomaret, Paniki Jaya, Fiesta Ria, Alfamidi, Jumbo Swalayan, Indo Grosir dan Hypermart disaksikan DPD Aprindo Sulut, Rabu (13/5/2020) sore tadi.

Pembatasan jam operasional ini diberlakukan mulai Kamis (14/5/2020) besok. Dinas PM-PSTP (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Manado sendiri siap mengedarkan dan mensosialisasi maklumat tersebut ke masyarakat luas setelah ditanda tangani wali kota.

“Diharapkan pemilik retail ikut mensosialisasi maklumat Wali Kota ini, ditempel sejumlah retail. Jangan ada lagi bilang tidak tahu soal ini maklumat itu,” tegas Kadis PM-PSTP Kota Manado, Charles Rotinsulu.

Isi maklumat wali kota terkait social dan physical distancing tersebut antara lain, tidak memperbolehkan pembeli atau pengunjung yang tidak memakai masker melakukan transaksi jual beli dalam retail.

Ada petugas khusus setiap retail untuk melakukan alat pengukuran suhu tubuh terhadap pengunjung. Dalam melakukan transaksi, memperhatikan jarak 1 meter antar pengunjung maupun kasir.

“Jadi sirkulasi udara diperhatikan. Jangan paksakan pengunjung terkumpul berlebihan dalam ruangan yang kapasitas hanya mampu melayani beberapa orang saja, karena memperhatikan jarak. Dan pastikan pengunjung memakai masker, jika tidak jangan dilayani,” pesan Wali Kota GSVL.

Ada sanksi menanti jika ditemukan toko-toko modern tersebut tidak memperhatikan maklumat wali kota tersebut. “Sanksinya ditutup, atau bisa sampai pencabutan izin usaha oleh PTSP. Maklumat ini nanti ditaruh di tempat-tempat strategis,” tegas GSVL.

Maklumat wali kota ini berlaku selama masa tanggap darurat hingga 29 Mei nanti sambil melihat perkembangan pasca pandemic covic-19. “Kasat Pol PP saya minta dikawal maklumat ini,” pesan Wali Kota dua periode.(*aldi)

1.872 Pekerja Perhotelan Dapat Bantuan BSG

Sulutgo
Kantor Utama Bank Sulutgo di Manado

manadoterkini.com, SULUT – Bank SulutGo (BSG) sebagai Bank Daerah terus aktif membantu pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 terhadap masyarakat.

Direktur Utama BSG, Jeffry Dendeng, didampingi Direktur Umum, Revino Pepah, menjelaskan pihaknya kali ini memberikan bantuan kepada 1.872 pekerja disektor perhotelan yang dirumahkan bahkan pemutusan hubungan kerja akibat terdampak COVID-19.

“Jadi kali ini BSG memberikan bantuan bahan pokok kepada 1.872 orang pekerja yang tersebar pada 18 hotel di daerah ini. Jumlah tersebut berdasarkan data dari pengurus hotel karena situasi pandemi COVID-19 sehingga banyak dari mereka yang dirumahkan,” jelas Jeffry Dendeng.

Pihaknya pun berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban kebutuhan ekonomi mereka.

Lanjut Dendeng saat ini, sesuai anjuran Pak Gubernur untuk penerapan budaya Mapalus, harus saling support moril maupun materil dan mendoakan agar kita semua bisa segera keluar dari masa sulit ini.

Sementara Direktur Umum, Revino Pepah, menambahkan bantuan BSG akan terus disalurkan kepada berbagai pihak yang terdampak COVID-19.

Diketahui sebelumnya bantuan BSG juga telah disalurkan kepada lintas sektor, diantaranya tiga ribuan ojek online, delapan ribuan pensiunan dan media.

Terkait bantuan BSG ini, Ketua PHRI Sulit, Nico Lieke, menghaturkan terima kasih atas perhatian ‘Torang Pe Bank’ terhadap pekerja perhotelan yang terdampak COVID-19. “Bantuan ini menjadi penyemangat bagi kami,” ujar Lieke. (*/Rizath)

BSG Bakal Berikan Bantuan Bagi 7.623 Pensiunan

Sulutgo
Kantor Utama Bank Sulutgo di Manado. (Foto. Ist) 

manadoterkini.com, SULUT – Ditengah situasi menghadapi masa Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh Negara termasuk di daerah Sulawesi Utara, Bank SulutGo (BSG) yang akrab dengan slogan Torang Pe Bank bakal membantu para pensiunan.

Direktur Umum BSG, Revino Pepah didampingi Pemimpin Corporate Secretary, Jane Rombepajung dan
Pemimpin Departemen Public Relation, Heince Rumende menjelaskan, pihaknya
akan segera memberikan bantuan bahan pokok kepada kalangan pensiunan yang pembayaran pensiun lewat BSG yang ada di Wilayah Sulut dan Gorontalo.

“Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat disaat wabah Pandemi COVID-19, kami akan memberikan bantuan bahan pokok kepada kalangan pensiunan PNS yang pembayaran pensiun mereka melalui Bank Sulut di wilayah Sulut dan Gorontalo,” ungkap Pepah melalui Rumende, Rabu (29/04/2020).

Lebih lanjut Rumende menjelaskan, pihaknya telah melakukan pendataan jumlah pensiunan tersebut berjumlah total 7.623 orang, yang terbagi pada Wilayah Sulut sebanyak 5.869 orang dan Wilayah Gorontalo 1.754 orang.

Kegiatan bantuan tersebut akan dilaksanakan saat pembayaran Pensiun bulan Mei 2020 ini.

“Kegiatan di laksanakan 4 hari mulai Senin tgl 4 s/d 8 mei 2020,” jelas Rumende seraya menambahkan kegiatan bantuan juga sebelumnya juga telah dilaksanakan untuk lebih dari 2000 ojek online yang tersebar di Manado dan sekitarnya. (*/Rizath)

Cegah Covid-19, Pemkab dan DPRD Bolmong Sidak Aktifitas Pelabuhan PT CONCH

Bolmongmanadoterkini.com, LOLAK- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Bolaang Mongondow (Bolmong) Pada Kamis (26/3/2020) kemarin melakukan inspeksi mendadak kepada para karyawan PT Conch North Sulawesi Cement (CONCH) di Kabupaten Bolmong.

Mengingat di perusahan tersebut mempekerjakan sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina yang melakukan aktifitasi di perusahan semen tersebut.
Apalagi saat ini indonesia sangat rawan terkait dengan penyebaran Virus Corona (COVID-19). Untuk itu, tim gugus tugas COVID 19  turun langsung di lokasi pelabuhan PT CONCH.

“Dari hasil inspeksi kami, untuk TKA dan pekerja lokal  masih aman dari penyebaran COVID-19, sebab PT Conch juga melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan SOP perusahaan,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolmong, melalui Kepala Bidang Pengendalian Pencegahan Penyakit Yusuf Detu kepada sejumlah wartawan.

Dia mengatakan bahwa, para TKA tidak diizinkan keluar masuk perusahaan. Dan setiap saat mereka dilakukan pemeriksaan kesehatan, serta suhu badan.

Selain itu perusahaan juga melakukan penyemprotan desinfektan.
“Oleh sebab itu masyarakat seputar perusahaan tidak perlu panik,” jaminnya.

Sementara itu, Plt Asisten I Bolmong Deker Rompas mengatakan saat melakukan pemantauan pihaknya dijemput oleh managemen PT Conch di pintu masuk atau pos penjagaan.

“Saat masuk, kami dari tim diwajibkan mengunakan masker standar. Selanjutnya dilakukan test suhu badan serta penyemprotan disinfektan baik anggota tim maupun kendaraan yang masuk. Sesuai penjelasan dari pihak PT Conch, perusahan telah melakukan upaya antisipasi terhadap Covid-19 ini,” ungkapnya.

BolmongRompas juga menjelaskan, bagi karyawan PT CONCH telah memeberlakukan larangan bagi mereka yang keluar daerah. Terutama yang melakukan perjalanan antar daerah dan propinsi.

“Jadi semua  karyawan diwajibkan tinggal dalam  mess. Sedangkan bagi karyawan yang keluar setelah masuk, wajib test suhu badan serta disemprot disinfektan. Semua tamu perusahaan termasuk sopir angkutan barang yang masuk juga  wajib mematuhi SOP perusahaan,” tandasnya.

Sementara itu Anggota DPRD Bolmong Supandri Damogalad SIP yang juga turut hadir mengatakan, Sidak tersebut bertujuan untuk memantau langsung aktivitas keluar-masuknya kapal Asing di pelabuhan PT. CONCH.

“Sidak itu dilakukan untuk memantau aktivitas kapal yang keluar-masuk di pelabuhan PT CONCH, hal ini dilakukan berkaitan dengan pencegahan Covid-19,” terangnya.

Dia mengungkapkan dalam sidak tersebut dilakukan pemerikasaan terhadap para ABK kapal.
“SOP yang dilakukan dalam pemeriksaan ABK tersebut, terkait suhu tubuh yang lebih dari 37 derajat, tetapi dalam pemeriksaan tadi, tidak ada ABK yang ditemukan seperti itu,” ujarnya sembari berharap, pihak perusahan untuk dapat melaporkan aktivitas di Pelabuhan kepada Pemerintah, terutama ketika ada kapal masuk kiranya dapat  melakukan giat bongkar muat.

“Saya minta kapal yang masuk agar dapat melibatkan pemerintah, aparat keamanan untuk memantau aktivitas ABK kapal,” pintah Damogalad yang juga Ketua Fraksi Partai PKB Bolmong ini.

Pada sidak kali ini dihadiri juga oleh anggota DPRD Bolmong Fazal Al’ Zagladi SH MH, Kepala kantor Imigrasi Kls III Kotamobagu, Dan Pos TNI AL Labuan Uki, Kepala Kantor KKP Labuan Uki, Kepala  KUPP Kls III Labuan Uki, Camat Lolak, Camat Bolaang,  Kapolsek Lolak, Kapolsek Bolaang, Danramil Lolak,  Unsur Sat Pol. PP, Lurah Inbonto I, Unsur Dinas Kesehatan Kabid, Kepala Puskesmas (Kampus) Lolak, dan  Kapus Inobonto. (dav)

RUPS Tegaskan BSG Alami Penurunan Laba

BSGmanadoterkini.com, SULUT – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulut-Gorontalo/Sulutgo (BSG) untuk tahun buku 2019, yang dilaksanakan di Yama Resort Tondano, Kabupaten Minahasa, Senin (2/3/2020) menegaskan bahwa laba BSG mengalami penurunan.

Bahkan menurut Komisaris Utama BSG Sanny Parengkuan penurunan laba BSG tersebut terendah dalam enam tahun terakhir.

Sanny menambahkan penurunan laba ini karena beberapa faktor, salah satunya dikarenakan rendahnya kosofon.

“Salah satu faktor penyebab berkurangnya laba di BSG adalah rendahnya kosofan (suku bunga pinjaman). Kita punya kosofan itu tinggi. Beban bunga. Dana pihak ketiga. Torang mencari dana untuk menutupi dana murah ini mesti cari di luar daerah, nah itu (masalahnya),” ujarnya.

“Kalau dana luar daerah itukan tinggi, tapi ini sudah teratasi apalagi dengan masuknya RKUD Provinsi Gorontalo yang masuk bisa menutupi, artinya dana mahal ganti dana murah,” jelas Sanny.

Namun untuk tahun depan, Sanny optimis akan meraih laba tinggi. “Tahun depan kita target minimal sama dengan pendapatan tahun 2017, sekitar tiga ratusan sampai empat ratus (miliar rupiah),” tegas Sanny.

Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondow timur Sehan Lanjar membenarkan bahwa salah satu penyebab turunnya laba kali ini karena adanya Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) beberapa kota/kabupaten yang ditarik.

“Tidak mengalami kerugian tetapi ini laba yang paling kecil dialami bank Sulut (BSG) dalam enam tahun terakhir,” tegas Sehan

(Rizath)

Semua Pemegang Saham Sepakat Perubahan Direksi BSG Ditangan Olly Dondokambey

SULUTmanadoterkini.com,  SULUT – Semua pemegang saham Bank Sulutgo (BSG) sepakat menyerahkan perubahan Direksi BSG kepada Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Hal tersebut disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dipimpin Gubernur Sulut Olly Dondokambey sendiri di Hotel Yama Tondano Minahasa Senin (2/3/2020).

“Untuk perubahan direksi, kami semua (pemegang saham) sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur,” tegas Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Lanjar kepada wartawan usai rapat RUPS tersebut.

Sementara Gubernur Sulut Olly Dondokambey sendiri menapik bila ada perubahan struktur ditubuh BSG. Dalam sambutannya mengatakan bahwa semua bupati/wali kota diundang dalam RUPS, untuk evaluasi kinerja, serta belum ada pergantian direksi dan komisaris.

“Jadi dalam agenda RUPS kali ini, belum ada agenda perombakan struktur. Semua kepala daerah hadir dalam RUPS ini. Karena mereka pemegang saham,” ujar Olly Dondokambey. (Rizath)

Lampaui Target Asset 15,5 Triliun, Bank Sulut Rolling Dua Pejabat

Sulutmanadoterkini.com,  SULUT – Direktur Utama Bank SulutGo Jeffry Dendeng saat “Coffee Time” dengan wartawan memperkenalkan dua pejabat baru dilingkup Bank SulutGo (BSG) di ruang rapat BSG, Senin (25/11/2109).

Kedua pejabat tersebut masing- masing Pemimpin Divisi Coorsek BSG saat ini dijabat Jane Rombepajung menggantikan Sandra Rogi yang menjabat Pimpinan Devisi Pemasaran Dana BSG Sementara jabatan Pemimpin Departemen Public Relation BSG kini dipegang Oleh Heince J. Rumende menggantikan Melly Sondakh yang memegang jabatan baru sebagai Kepala BSG Cabang Amurang.

Dalam Coffee Time BSG, Dendeng juga memaparkan ada performance yang luar biasa dari BSG di tahun 2019.

BSG hingga posisi akhir Oktober telah meraup total asset sebanyak Rp.16,6 triliun. Telah melampaui dari target Rp.15,5 triliun.

“Ada pertumbuhan 107,35 persen,” tutur Jeffry Dendeng.

Tak hanya asset yang mengalami pertumbuhan, ternyata Dana Pihak Ketiga pun ikut naik.

“Dana Pihak Ketiga hingga 31 Oktober 2019 capaiannya sebesar 14,7 triliun dari 13,5 targetnya atau sudah mengalami pertumbuhan 108,85 persen,” jelas Dendeng.

Dendeng juga membeberkan BSG telah menyalurkan kredit sebanyak Rp2,1 triliun. Terjadi kenaikan 103,84 persen dari terget Rp11,6 triliun.

“Sementara laba sebelum pajak 189,1 miliar dari target 180,6 miliar. Sudah mencapai 104,7 persen,” katanya. (Rizath)

Kenaikan Iuran BPJS Berdampak Kualitas Layanan Meningkat

Bpjsmanadoterkini.com,  SULUT – Presiden Joko Widodo resmi meneken peraturan presiden tentang kenaikan iuran BPJS di semua kelas yang berlaku mulai 1 Januari 2020.

Kenaikan iuran ditandatangani Presiden Jokowi pada 24 Oktober 2019 yang lalu melalui terbitnya Perpres No. 75 Tahun 2019.

Dengan kenaikan iuran ini dimaksudkan diantaranya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat meningkat. Hal ini terkuak saat BPJS Wilayah Suluttenggomalut yang dipimpin Dasrial SE.Ak MM mengadakan pertemuan dengan para jurnalis di Manado, Rabu (6/11/2019).

“Tujuan dari pertemuan ini ialah memberikan pemahaman kepada masyarakat lewat media terkait penyesuaian iuran dan alur pelayanan BPJS Kesehatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Ini juga salah satu bentuk kerja sama BPJS Kesehatan dengan media,” ujar Dasrial.

Pada pertemuan ini Dasrial ditemani Kepala Cabang BPJS Manado Prabowo, Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi dr Hendra Rompas, Asisten Deputi Bidang SDMUKP Raymond Liuw, SE, Asisten Deputi Bidang PKMR Rudy Siahaan.

Dalam pemaparannya, Rompas menambahkan, Perpres tersebut terdapat perubahan penyesuaian iuran yang patut diketahui oleh masyarakat. Seperti peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah pusat sebesar Rp 42.000 berlaku 1 Agustus 2019. Untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) besaran batas atas gaji Rp 12 juta, dengan komposisi 5 persen dari upah/bulan, dan dibayar dengan ketentuan 4 persen oleh pemberi kerja dan 1 persen peserta.

Selain itu, peserta PPU tingkat daerah berlaku mulai 1 Januari 2020. Peserta PPU yang merupakan pekerja swasta, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Januari 2020.

Ia menyebut, Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang berlaku mulai 1 Januari tahun depan, yakni biaya untuk kelas III menjadi Rp 42.000, kelas II menjadi Rp 110.000 sedangkan kelas I menjadi Rp 160.000.

Ketentuan penyesuaian iuran dalam peraturan presiden ini menurutnya, pemerintah masih mendapatkan andil sebagai pembayar iuran terbesar yakni 73,63 persen dari total besaran penyesuaian iuran yang di subsidi melalui peserta PBI APBN.

Kontribusi pemerintah ini, sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iurannya tidak sebesar seharusnya.

“Bagi buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas 8 juta sampai dengan12 juta rupiah.

Besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit membutuhkan layanan kesehatan,” jelasnya.

Perlu diketahui, dari 221 juta peserta JKN-KIS separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa mengenai program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Empat tahun terakhir program ini berjalan dengan biaya subsidi pemerintah puluhan triliun. Penyesuaian iuran yang ditempuh pemerintah saat ini sangat tepat demi memastikan program JKN-KIS ini tetap berjalan selamanya,” imbuhnya

Menurut review Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), iuran peserta JKN-KIS segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas 1 seharusnya adalah sebesar Rp 274.204,- per orang per bulan, kelas 2 adalah Rp 190.639,- per orang per bulan, dan kelas 3 adalah Rp 131.195,- per orang per bulan. Hasil perhitungan besaran iuran segmen PBPU ini sangat tinggi sehingga diperkirakan tidak terjangkau daya beli masyarakat. Oleh karenanya, perlu ada subsidi besaran iuran terhadap segmen PBPU.

Hal inilah yang dilakukan pemerintah sehingga penyesuaian iuran bagi peserta mandiri tidak sebesar yang seharusnya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, pemerintah menetapkan iuran peserta mandiri kelas 1 sebesar Rp 160.000,- (58% dari iuran yang seharusnya), kelas 2 sebesar Rp 110.000,- (58% dari iuran yang seharusnya), dan kelas 3 sebesar Rp 42.000,- (32% dari iuran yang seharusnya).

“Bisa dikatakan, besaran iuran yang baru ini sudah disubsidi oleh pemerintah, khususnya segmen PBPU. Jadi jangan bilang pemerintah tidak berpihak pada rakyat, justru pemerintah sudah sangat memperhatikan kondisi rakyatnya. Negara justru sangat hadir, selain membayari segmen PBI juga menambah subsidi segmen PBPU,” tuturnya.

Untuk segmen peserta Miskin dan Tidak Mampu melalui APBN, Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi sudah membayari segmen ini sepanjang tahun 2014 sd 2019 sebesar 151,24 Triliun. Khusus tahun 2019, sudah membayari sebanyak 96,8 juta quota peserta dengan jumlah dana sebanyak 35,84 Triliun.

Untuk peserta Miskin dan Tidak Mampu yang ditanggung Jamkesda, melalui lnpres No 8 Tahun 2017, Pemerintah mengintruksikan integrasi program Jamkesda yang pesertanya sebanyak kurang lebih 37,3 juta dalam satu kesatuan program nasional di tahun 2019. lni artinya Pemerintah secara keseluruhan sudah membayari kurang lebih 133 juta penduduk melalui skema PBI (Penerima Bantuan luran). Total uang negara yang digelontorkan untuk membayarl 133 juta segmen peserta miskin dan tidak mampu tahun 2019 sebesar 48,71 Triliun.

Dalam Perpres No. 75 Tahun 2019, Pemerintah tetap berkomitmen membayari peserta PBI pusat sebanyak 96,8 juta dengan besaran iuran sebagaimana ditetapkan dalam Perpres yaitu sebesar 42 ribu rupiah perorang perbulan.

Pepres ini secara nyata menjelaskan bahwa kelompok masyarakat segemen PBI tetap dijamin pemerintah. Sehingga tidak benar kalau beredar info rasionalisasi iuran akan membebani, tegasnya.

“Untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu jika menyisihkan uang 2 ribu sehari anda tidak sanggup juga, masih ada solusinya. Anda mengurus surat keterangan miskin, ajukan diri dibayarkan pemerintah.
Pemerintah pusat membantu lewat program PBI Pusat. Pemerintah daerah membantu lewat program penduduk yang didaftarkan.”

“Jadi salah kalau penyesuaian iuran akan berpengaruh terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu (hampir miskin) yang selama ini iurannya dibayar pemerintah atau ”gratis”.

Sementara, dapak penyesuaian iuran terhadap kualitas layanan seperti kesesuaian antara biaya pelayanan kesehatan dengan sumber penbiayaan, likuiditas BPJSK baik.

Kondisi keuangan faskes membaik, penbayaran klain tepat waktu, cashflou faskes terjaga, keuajiban
penbayaran nakes dan supplier terpenuhi, selain itu kualitas layanan meningkat sehingga peserta merasa puas. (Rizath)