Liando: Pilkada Menguras APBD, Perlu Ada Formula Baru Pelaksanaannya

Ferry Daud Liando, FISIP, Unsrat, Manado
Dr. Ferry Daud Liando, M.Si (foto: ist)

MTerkini.com, MANADO – Pelaksanaan Pilkada selama ini sangat berat dan beresiko karena anggaran yang digunakan menguras APBD. Anggaran untuk rakyat harus mengorbankan kepentingan masyarakat, resiko konflik masyarakat, resiko konflik antar elit masyarakat, proses dan tahapan yang panjang dan melelahkan.

Namun menurut pengamat Politik dan Pemerintahan Dr. Ferry Daud Liando, M.Si, dampak dari Pilkada belum begitu di rasakan oleh masyarakat. “Pasca Pilkada yang paling banyak di untungkan adalah sebatas pada partai politik pengusung dan tim kampanye, penting sekali mencari formula baru bagaimana mekanisme dan sistim baru guna melahirkan proses Pilkada yang berdampak pada kepentingan masyarakat,” Pendapat ini terungkap dalam kegiatan kuliah umum pada Program Pendidikan S2 Tata Kelola Kepemiluan pascasarjana Unsrat (12/4/2016).

Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara dari FISIP Universitas Makassar Dr Jayadi Sen. Ia merupakan merupakan dosen ilmu politik dan mantan ketua KPU Makassar.

Kegiatan dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa dari program pendidikan tata kelola kepemiluan serta Prodi PSP pascasarjana Unsrat. “Kegiatan ini hendak menjawab permasalahan yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan Pilkada selama ini,” pesan Liando. (chris)

Pemkot Manado Saling Lempar Soal Anggaran Pilkada, Roring : Cek ke Sekkot

pilkada MANADO
Rakor soal anggaran Pilkada waktu lalu di Pemkot Manado.(ist)

MTerkini.com, MANADO – Wajar kalau petugas PPK, PPS, KPPS marah besar dan menuding telah dipermainkan Penjabat Wali Kota Manado, Royke Roring.

Buktinya, dana hibah anggaran tambahan Pilwako Manado susulan belum bisa cair untuk membayar honor ribuan petugas penyelenggaraan add hoc tersebut padahal pesta demokrasi program nasional itu sudah selesai dengan sukses pada 17 Februari, menyusul Perwako pergeseran anggaran itu belum ditandatangan Roring.

Ini terungkap dari pengakuan Kabag Humas dan Protokoler Pemkot Manado, Franky Mocodompis yang pro aktif memberi konfirmasi posisi proses pergeseran anggaran itu tadi pagi setelah membaca pemberitaan terkait niat petugas PPK, PPS dan KPPS yang berencana menggelar aksi demo besar-besaran menuntut hak mereka ke Pemkot.

Dalam SMS yang dikirim Mocodompis pukul 07.40 Wita tadi pagi, pada Kamis (25/2), dia memohon petunjuk ke Roring soal Perwako anggaran Pilkada. Pertanyaan itu dikirim melalui SMS ke Roring namun jawaban yang diterima melalui balasan SMS, Roring justru menyuruh mengecek ke Sekkot, Haefrey Sendoh.

“Cek dulu ke Sekkot karena tadi dorang masih rapat dengan BPK mks,” begitu balasan SMS Roring yang diforward Mocodompis kepada media.

“Itu SMS posisi kamis, 25/02 Perwako belum di ttd (tanda tangan, red). NPHD nda ada info,” kata Mocodompis dalam SMS kepada media.

Sebelumnya, Roring kepada wartawan menjelaskan, Pemkot sangat hati-hati melakukan pergeseran anggaran untuk Pilwako. Alasanya, akan berhadapan dengan proses hukum.

Dia meminta pergeseran anggaran itu harus dibahas dengan Banggar DPRD dan TAPD Pemkot Manado. Namun pimpinan dewan berargumen, pergeseran anggaran dalam satu unit kerja, bukan wewenang pimpinan dewan untuk menyetujui.

“Pimpinan dewan hanya menerima surat pemberitahuan dari Pemkot kalau anggaran itu sudah digeser karena itu wewenang para TAPD sebab anggarannya berada dalam satu unit kerja. Kalau kita ikut menyetujui, akan bertabrakan aturan Permen 13 tahun 2006 pasal 160. Dewan akan kena penyalahgunaan wewenang,” jelas Wakil Ketua Dewan, Danny Sondakh.

Tarik menarik aturan ini membuat Perwako hingga kini tersendat-sendat. Roring beralasan, harus dibahas resmi dengan Banggar.

“Harus buat risalah rapat dalam pembahasan TAPD dan Banggar. Daftar hadir TAPD dan Banggar yang memenuhi korum. Jadi bukan hanya diskusi,” jelas Roring beberapa waktu lalu.(*/tim)

Pj Walikota Manado Terbang Jakarta, Kesepakatan Pergeseran 7,8 M Anggaran Pilkada Menggantung Lagi

roringMTerkini.com, MANADO – Pembahasan berlabel diskusi, Rabu (10/2/2016) antara Banggar DPRD bersama Tim TAPD Pemkot Manado soal pergeseran Rp7,8 M anggaran Pilkada susulan yang menyita energy hingga subuh dinihari tadi malam, mentok lagi.

Pasalnya, meski sudah disetujui Banggar Rp7,8 M itu digeser dari dana hibah APBD 2016, namun hasil diskusi itu masih menggantung.

Sebab berita acara persetujuan pergeseran anggaran masih akan disetujui lagi oleh Penjabat Wali Kota Manado, Royke Roring.

Roring sendiri saat ini berada di Jakarta. “Setelah didiskusi dan kami semua setuju, menurut Ketua TAPD Pemkot, Pak Haefrey Sendoh hasil ini akan diberikan ke Pak Penjabat. Tapi ternyata Penjabat sudah ke Jakarta. Bagaimana lagi ini?” ujar Ketua Fraksi Demokrat, Deasy Roring.

Sendoh sendiri kepada Banggar berjanji, hari ini akan membawa berita acara persetujuan pergeseran anggaran Jakarta untuk diberikan kepada Roring.“Kasihan kita ini, masyarakat Manado diputar-putar terus. Tak ada kejelasan. Padahal nyata-nyata hasil konsultasi bersama penjabat Wali Kota di Kemendagri pergeseran anggaran itu tidak ada masalah,” ketus Deasy sedikit kecewa.

Ketua DPRD Manado, Noortje Van Bone juga membenarkan pergeseran itu telah disetujui Dewan dan Banggar. “Prinsipnya kami menyetujui dan mendukung pergeseran anggaran 7,8 M itu. Sebab ini untuk kepentingan masyarakat dan suksesnya Pilkada 17 Februari sebagai agenda nasional lho,” pungkas Van Bone.(*/tim)

Sisa Anggaran Rp 2 Miliar KPU Manado Diduga Ditahan Oknum Sekkot?

Amrain Razak: Meski tak ada Anggaran, Tahapan Harus Jalan

AMRAIN
MHF Sendoh dan Amrain Razak.(ist)

MTerkini.com, MANADO – Manarik, tahapan Pilkada Kota Manado seakan ada unsur kesegajaan terus diulur oleh segelintir orang. Padahal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado telah berkomitmen untuk menjalankan pesta demokrasi pasca putusan Mahkama Konstitusi.

Untuk itu, KPU sudah meminta pada pemerintah kota Manado untuk mengeluarkan surat rekomendasi agar segera dicairkan sisa anggaran di rekening KPU Manado namun hingga kini belum juga terealisasi.

Komisioner KPU Manado yang membidangi Divisi Informasi dan SDM, Amrain Razak, ketika dihubungi sejumlah wartawan menegaskan tahapan Pilkada akan tetap jalan meski tak ada anggaran. “Kami (KPU,red) akan tetap menjalankan tahapan Pilkada meski tidak ada anggaran, karena ini sudah menjadi keputusan,” tegas wartawan senior tersebut.

Diakuinya, memang ada sisa anggaran Rp2 M itu masih ada di rekening KPU Manado, namun belum bisa dicairkan karena belum ada surat rekomendasi dari Ketua TAPD dalam hal ini Sekkot Ir MHF Sendoh, “Sisa anggaran sebesar Rp2 M itu masih ada di rekening KPU Manado namun belum bisa terealisasi karena belum ada surat dari Ketua TAPD Pemkot dalam hal ini Sekkot Manado, kami sudah meminta secara resmi tapi hingga kini belum juga terealisasi,” tandasnya.

Dikatakannya, sebagai penyelenggara Pilwako, KPU Manado hanya menjalankan keputusan dan soal anggaran itu adalah kewenangan dari Pemkot Manado.

Sebelumnya Penjabat Walikota Manado Royke Roring melalui Plt Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Manado Franky Mocodompis SSos mengatakan bahwa, salah satu amanah yang diberikan Negara kepada Roring selaku Penjabat Walikota Manado adalah melaksanakan pemerintahan transisi hingga dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota definitif, serta mendukung pelaksanaan tahapan Pilkada.

“Beliau (Roring, red) sudah berulangkali menyatakan akan melaksanakan amanah ini secara sungguh-sungguh berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Bila sudah ada payung hukum yang jelas, tentu kebutuhan anggaran Pilkada dapat segera direalisasikan oleh Pemkot Manado,” kata Mocodompis.

Sayangnya saat berita ini diupdate upaya konfirmasi terhadap Sekkot Manado MHF Sendoh yang dihubungi lewat telepon selulur dalam keadaan tidak aktif begitupun lewat message service (sms) belum juga ada balasan.(chris/ald)

.(mlz)

TOMOHON, (manadoterkini.com)-Jumat (9/10) kemarin, sedikitnya ada 7 anggota DPRD Kabupaten Gorontalo berkunjung ke Kota Tomohon, kunjungan mereka di KPUD Tomohon guna untuk belajar bagaimana pengunaan anggaran dalam menghadapi Pilkada serentak yang sementara dilaksanakan oleh KPUD Tomohon.

Kunjungan rombongan DPRD Gorontalo di KPUD Tomohon ini diterima langsung oleh Ketua KPU Beldie Tombeg dan Komisioner Bidang Anggaran dan Logistik Robbie Golioth. “Kami memilih Tomohon, karena kami tahu, KPUD Tomohon sangat paham dalam mengurus administrasi dalam pengelolaan anggaran Pilkada,” ujar Ketua Tim DPRD Gorontalo Syarifudin Banu kepada manadoterkini.com.

Lanjutnya Dia menjelaskan, jumlah pemilih di Kabupaten Gorontalo kurang lebih 286.000 pemilih, namun anggaran Pilkada yang ditetapkan hanya kurang lebih Rp 8 Miliar. “Ini yang menarik karena Kota Tomohon dengan pemilih yang hanya 70.010 pemilih anggarannya Rp 9 Miliar,” ujarnya lagi.

Sementara itu Ketua KPUD Tomohon Beldie Tombeg melalui Komisioner Bidang Anggaran dan Logistik, Robbie Golioth menjelaskan soal perbedaan anggaran memang telah menjadi perdebatan dimana-mana. “Hanya memang khusus untuk Kota Tomohon, biayanya lebih besar dikarenakan biaya belanja barang termasuk honor bagi penyelenggara Pemilu lebih besar,” jelasnya.(efd)

SULUT, (manadoterkini.com) -Dari saling banding demi satu pengakuan, hingga ditetapkannya islah damai agar Partai Golkar bisa ikut pada Pilkada dibeberapa daerah pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Meski sudah ditempuh dengan solusi itu,sejumlah Bakal Calon baik dari kubu ARB maupun kubu Agung, masih menyimpan keraguan.

Menurut kader, Islah belum bisa memberikan kekuatan penuh terhadap siapa saja yang berniat maju di Pilkada nanti. Calon yang ditetapkan oleh partai harus diperkuat dengan Surat Keputusan (SK).

“SK itu sangat penting. Masalahnya, siapa yang akan menandatangani SK tersebut?,” ujar salah satu kader yang tidak mau namanya diberitakan.

Persoalan yang dihadapi di internal partai itu semakin meruncing dan terlalu sulit untuk selesai dalam waktu dekat.

“Yah, ini masa yang sulit untuk Golkar. Namun, saya berharap Golkar tetap bisa ikut di Pilkada mendatang. Optimis saja,” tuturnya.

Diketahui, pengusungan pasangan calon kepala daerah dari partai politik ke KPU akan dimulai pada 26-28 Juli mendatang.

Sementara dari hasil putusan, bakal calon dari kedua kubu akan dilihat dari hasil survey.

“Yang tertinggi akan mewakili golkar bertarung di pilkada,”tambanya.(alfa)

BITUNG, (manadoterkini.com) – Pemerintah Kota Bitung terus berupaya mencari solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan anggaran Pilkada. Dimana untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur Sulut dan Walikota Bitung membutuhkan anggaran sekira Rp 24 miliar, sedangkan yang dimiliki Pemkot saat ini baru Rp 7 miliar.

“Pemkot akan terus berusaha mencari cara memenuhi kekurangan anggaran pelaksanaan Pilkada tersebut,” kata Walikota Bitung Hanny Sondakh.

Makanya, menindaklanjuti surak dari Menteri Dalam Negeri kepada 68 Kepala Daerah yang akan menggelar Pilkada serentak tahun 2015, nomor: 900/1196/SJ tertanggal 9 Maret 2015, perihal Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2015.

Sondakh pun menuturkan ada tiga cara yang akan dilakukan yakni memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD), sharing anggaran dari Provinsi berdasarkan Permendagri nomor 57 tahun 2009 pasal 8B ayat (2) yang intinya mengatakan apabila Kabupaten/Kota kekurangan dana Pilkada maka provinsi wajib membantu. Dan yang ketiga adalah bantuan dari Pusat.

“Ada surat baru masuk dari Mendagri, hari ini Pemkot Bitung bersama dengan KPU diundang untuk koordinasi terkait pelaksanaan Pilkada di Kota Bitung,” jelasnya.

Adapun perincian anggaran Pilkada yang dimasukan, kebutuhan KPU Kota Bitung Rp. 19 miliar, Panwas Rp. 3 miliar dan Polres Rp. 2 miliar.(aln)

TUTUYAN, (manadoterkini.com) – Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tahun 2015 mendatang, sepertinya tidak akan maksimal. Pasalnya, hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Boltim, untuk anggaran tahapan Pilkada Boltim sebesar Rp 13,2 Miliar, akan tetapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sendiri hanya menyetujui Rp 6,5 Miliar saja. Dipangkasnya dana tersebut, berarti lebih dari 50 persen anggaran Pilkada yang diusulkan KPUD Boltim dipangkas.

Ketua KPUD Boltim Hendra Damopolii SE kepada manadoterkini.com, jika anggaran Pilkada Boltim hanya Rp 6,5 miliar tentu tidak cukup. Karena itu, pihak KPUD akan mencoba melakukan negosiasi kembali dengan Pemkab Boltim khususnya TAPD agar usulan anggaran Pilkada Rp 13,2 Miliar tersebut bisa disetujui. “Kita akan lakukan negosiasi kembali untuk ajukan Rp 13,2 miliar, kalau Pemkab hanya menyediakan Rp 6,5 miliar itu tak akan cukup,” ujarnya.

Damopolii juga mengaku, terkait tahapan Pilkada, Pemkab Boltim telah memberikan dana sebesar Rp 200 juta untuk perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Hanya saja anggaran tersebut belum bisa kita gunakan, karena adanya surat edaran dari KPU pusat tentang perubahan pelaksanaan Pilkadan,” pungkasnya.

Lanjut Damopolii, untuk tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Boltim hingga saat ini belum ada kepastian. Selain masalah anggaran, karena kami masih Peraturan KPU (PKPU) Pusat. “Memang belum ada jadwal, yang kami terima baru surat edaran pemberitahuan pelaksanaan pilkada serantak 2015, dan meminta KPUD untuk berkoodinasi mengenai persiapan anggaran Pilkada di daerah Kabupaten dan Kota masing-masing,” tandasnya.(ojr)