ASN Cantik Ditengah Bencana, Andalkan Ora Et Labora

manadoterkini.com, SULUT – Susan Imelda Mamahit, ST salah seorang ASN di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengakui jabatan merupakan kepercayaan yang harus diemban dimanapun dia berada.

Tak tanggung-tanggung, ditengah bencana alam maupun non alam seperti COVID-19, satuannya menjadi garda terdepan dalam menghadapi kondisi saat ini yang dipenuhi dengan bencana.

Namun dia menegaskan pekerjaan sebagai ASN adalah amanah. Apalagi memegang jabatan di lingkup BPBD yang sering berhadapan dengan kebencanaan.

“Sebagai bentuk pelayananlah,” aku Susan saat berbincang usai kegiatan penyerahan simbolis bantuan kemanusiaan di Bolsel dan Bolmong oleh Sekdaprov Edwin Silangen dan Ketu a KNPI Sulut Rio Dondokambey, Selasa (4/8).

Wanita kelahiran 22 September 1976 ini memiliki kesan tersendiri kala dipercayakan pimpinan sebagai Kasubag Pengelolaan Rumah Dinas pada Biro Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Apalagi baru memegang jabatan pertama di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara.

“Pokoknya ada tantangan tersendiri usai pindah dari Pemkot Tomohon,” aku peraih predikat PNS Teladan tingkat Provinsi tahun 2015 silam.

Kendati masih di beban jabatan eselon IV, namun Susan cukup berpengalaman sebagai Kasubag.

Ia pernah menjadi Kasubag Registrasi, Verifikasi dan Standarisasi pada Bagian LPSE Biro PBJ Setdaprov Sulut.

Kini, jebolan Unsrat Manado ini memegang jabatan Kasubag Perencanaan dan Keuangan apda Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut sampai sekarang.

Ia mengakui pada jabatan kali ini yang berurusan dengan bencana punya tantangan tersendiri.

Menurut Susan mengurus namanya uang pasti gampang-gampang susah, namun ada prinsip yang selalu dipegang, yaitu Ora Et Labora, yang artinya berdoa dan bekerja. (*/Rizath)

Work From Home ASN Diperpanjang Hingga 19 Juni 2020

manadoterkini.com, SULUT – Sistem kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Utara (Sulut) yang melaksanakan tugas kedinasan Work From Home (WFH) diperpanjang sampai dengan tanggal 19 Juni 2020.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulut Dr Femmy Suluh melalui Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19 Sulut Bidang Kebijakan Dr Jemmy Kumendong dalam jumpa pers melalui video conference, Jumat (12/6/2020).

Penegasan itu tertuang dalam Surat Edaran tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Gubernur Sulut Nomor: 800/20.6551/Sekr-BKD
tentang Penyesuaian sistem kerja ASN Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Menurut Kumendong, hal tersebut menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai bencana Nasional dan serta mempertimbangkan perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara,

“Diperpanjang hingga 19 Juni 2020 dan akan dievaluasi |ebih lanjut sesuai dengan kebutuhan,” tutur Kumendong.

Lanjut Kumendong, hal-hal terkait teknis pelaksanaan Work From Home (WFH) berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Nomor 800/20.2571/Sekr-BKD tanggal 29 April 2020 Tentang tata cara tugas Kedinasan di rumah/tempat tinggal (WFH) bagi ASN .

“Untuk penyesuaian perhitungan ITP selama bencana COVID-19 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” jelas Jemmy Kumendong. (Rizath)

Pemkab Mitra Perketat Aturan Pemberlakuan Tatanan Normal Baru

manadoterkini.com, MITRA– Pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara Terapkan aturan Bebas tapi santun, dengan penerapan sesuai aturan yang ketat, dengan kembali mengaktifkan perkantoran di instansi Pemerintahan mulai diberlakukan.

Ketidak pastian kapan pandemi Covid-19 akan berakhir, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) siap sambut Tatanan Normal Baru. Dimana, mulai Senin 8 Juni 2020 surat edaran bagi para ASN di Kabupaten Mitra segera di edarkan di setiap SKPD yang ada.

Mulai hari ini, seluruh ASN yang bertugas di Kabupaten Minahasa Tenggara akan menjalankan tugas seperti biasa. Namun, diharapkan seluruh ASN untuk harus mengikuti Protokol Kesehatan.

“Sidak kali ini, dalam rangka New Normal di kalangan ASN baik itu eselon III, eselon IV dan eselon II. Ini berdasarkan surat yang telah di tanda tangani oleh Bupati James Sumendap SH,”ujar Wabup Drs Jocke Legi kepada Swarakawanua.com.

Wabup menjelaskan, sedangkan untuk ASN yang berusia 55 tahun keatas. Apa lagi yang rentan atas penyakit, tentunya mereka itu akan bekerja dari rumah.

“Untuk 55 tahun kebawah tentunya sehat harus masuk kantor, namun jika ada riwayat penyakit. Tentunya bekerja dari rumah,”pungkasnya.

Hasil dari sidak kali ini, ada salah satu Dinas yang seluruh pegawai tidak berada di Kantor. Maka, pemkab Mitra sendiri lewat BKSDM akan memberikan surat teguran.

“Dinas tersebut akan kami layangkan surat teguran, kalaupun masih tetap akan di ambil sanksi. Nanti akan di berikan sanksi BKSDM,”tutur Wabup.

Adapun yang hadir dalam sidak kali ini yaitu, Plt Sekda Mitra David Lalandos, Asisten II Joice Wawointana, Kepala Badan BKSDm Mitra Marie Makalow, Kasat Pol-PP Jhony Kolinuk. (win)

Ada Ditangan Bupati, SK Mutasi ASN Bisa Ditinjau Kembali

Mitra
Sekda Mitra David Lalandos

manadoterkini.com, MITRA – Angin Segar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) dimana Surat Keputusan (SK) Bupati terhadap beberapa ASN yang dimutasi akibat melangar keputusan surat edaran.

Menurut Bupati Mitra James Sumendap SH, lewat Sekertaris Daerah David Lalandos, menjelaskan kalau mutasi ASN bisa di tinjau kembali setelah berakhirnya Covid-19.

“Semua itu butuh proses, dan itu harus berdasarkan kebijakan Bupati, dan tetu saja untuk aturan dari konsep mutasi ini, tidak lain sesuai Aturan, peringatan dan mutasi, hal ini senagai evek jerah bagi ASN yang sengaja dan tidak sengaja melangar aturan tersebut, “ujar Sekda.

Ditegaskan sekda, bukan berarti ASN tersebut dijamin dikembalikan ke posisi tersebut.

“Kalaw ada ketimpangan dalam proses administrasi dan kinerja, dalam hal ini Bupati telah mengantisipasi dengan langsung menyiapkan ASN yang langsung mengisi kekosongan jabatan tersebut, jadi sebelum di mutasi jabatan tersebut lansung di isi,” jelas Lalandos.

Sebelumnya sudah ada lima ASN yang telah di mutasi oleh Pemkab akibat melangar aturan bupati Mitra. “Semua kebijakan ada ditangan bupati, ” tandas Lalandos.(win)

Pemkot Manado gelar kejuaraan Biliard antar ASN dan THL

manadomanadoterkini.com, MANADO – Pemkot Manado melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, akan menggelar kejuaraan Biliard antar ASN dan THL, di Pasar Restorasi Malalayang, Jalan Kayu Bulan.

Kegiatan bertajuk “Biliard Goes to Restoration Market” wajib diikuti semua Perangkat Daerah. “Kejuaraan Biliard ini akan memperebutkan Piala Walikota Manado GS Vicky Lumentut. Jadi, setiap perangkat daerah wajib mengutus maksimal 4 orang ASN dan THL serta minimal 2 orang,” ujar Wali kota Manado GS Vicky Lumentut melalui Asisten III Frans Mawitjere.

Lanjut Mawitjere, kegiatan tersebut akan dilaksanakan setiap hari Sabtu, dimulai per tanggal 2 November sampai dengan 21 Desember 2019.

“Kejuaraan ini berhadiah Rp 7.000.000. Untuk kegiatan dimulai pukul 10.00 Wita sampai dengan 16.00 Wita, dengan biaya pendaftaran per peserta yaitu Rp100.000,” tutup Mawitjere.(aldi)

Siapkan Rp1,4 Miliar, Pemkab Mitra Tunggu Juknis Bayar Gaji ASN

manado
Yoldy Winerungan

manadoterkini.com, RATAHAN – Sesuai janji Presiden RI Ir Joko Widodo, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2019 naik sebesar 5 persen. Pemkab Mitra melalui Badan Keungan Daerah (BKD) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,4 miliar.

Kepala Badan Keuangan Daerah Mecky Tumimomor melalui Kepala Bidang Anggaran Yoldi Winerungan mengatakan, Pemkab Mitra telah menyediakan anggaran kenaikan gaji ASN di Mitra sebagaimana telah resmi diberlakukan pada tahun 2019 ini.

Dia menjelaskan, saat ini tinggal menunggu petunjuk teknis terkait proses pembayaran rapel selisih kenaikan gaji 2019 pada awal bulan April mendatang

“Saat ini kami masih menanti petunjuk teknis untuk pembayaran rapel selisih kenaikan gaji tahun 2019, namun rencananya pembayaran akan dilakukan pada awal bulan April mendatang. Adapun rapel terhitung untuk bulan Januari, Februari dan bulan Maret,” jelas Winerungan.(jay)

Kerahkan Ribuan ASN, GSVL-MOR Pimpin Langsung bersih-bersih lokasi bencana

manado
Walikota GSVL dan Wawali Mor saat turun ke lokasi terdampak banjir

manadoterkini.com, MANADO – Instruksi langsung Walikota GS Vicky Lumentut kepada ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Manado, untuk turun membantu masyarakat membersihkan lumpur dan samp di lokasi terkena dan terdampak bencana banjir dan tanah longsor, Senin (04/02/2019).

Instruksi tersebut disampaikan langsung Walikota DR GS Vicky Lumentut (GSVL) didampingi Wakil Walikota Mor D Bastiaan SE, pada apel awal bulan Februari 2019. Dan semua perangkat daerah hingga pemerintah kelurahan, turun langsung dan disebar di beberapa titik wilayah.

“Saya mohon bantuan kita riil dan serius jangan hanya serius di media sosial seperti facebook, padahal realita di lapangan tidak ada. Pigi di lapangan, beking Manado jadi bersih ulang, biarlah hari ini torang samua berkotor-kotor,” ujar Walikota GSVL.

Nampak instruksi tersebut langsung dijalankan para ASN dan THL. Bahkan Walikota GSVL, Wawali Mor, dan Sekda Micler CS Lakat SH MH, ikut berbaur dengan masyarakat membersihkan sisa-sisa lumpur dan sampah.(*/mlz)

Kesbangpol Gelar Pelatihan Komputer Bagi Asn Pemkot Manado

manadomanadoterkini.com, MANADO – Pemerintah Kota (Pemkot) Manado terus memanfaatkan teknologi infomasi dan komunikasi dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Mendukung visi Kota Manado tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Manado Bidang Kesatuan Bangsa, menggelar ‘In House Training’ Pelatihan Pengoperasian Komputer.

Menurut Kabid Kesbang Meiske Conny Lantu, SE, tujuan dilaksanakannya kegiatan pelatihan tersebut sejalan dengan dengan misi kota cerdas poin keempat, yaitu memiliki kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan kualitas sumber daya manusia serta kualitas layanan di bidang pelayanan publik dan perizinan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

“Para ASN apalagi para pejabat yang hidup di era sekarang harus mampu menguasai teknologi informasi (IT), apalagi Kota Manado dibawah kepemimpinan Wali Kota GS Vicky Lumentut dan Wakil Mor Bastiaan, berfokus pada pelayanan publik yang berbasis berbasis teknologi informasi dan komunikasi.”jelas Conny Lantu, yang merupakan project leader dari kegiatan tersebut untuk Proyek Perubahan Diklat PIM III kerjasama Pemkot Manado dengan Diklat Provinsi Sulut, Senin (26/11/2018).

Lebih lanjut, diutamakan dalam kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan para ASN dalam memanfaatkan teknologi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau seandainya para ASN tidak mampu mengoperasikan komputer, bagaimana dia bisa melaksanakan tugas dengan baik, apalagi semua pelaporan sekarang dilakukan secara online, atau menulis surat juga harus menggunakan komputer,”tutur Lantu.

Sementara untuk peserta dari kegiatan pelatihan tersebut kata Lantu, berasal dari pegawai dan THL di Bidang Kesbang.

“Mereka ini dilatih orang-orang yang ahli di bidangnya, dan pesertanya memang berfokus untuk pegawai di Bidang Kesbang, tapi jika ada ASN lain yang mau ikut dipersilahkan, karena kegiatan ini digelar selama 10 hari, setiap harinya mereka mendapatkan pelatihan selama 1-2 jam,”tandas Kabid Kesbang Meiske Conny Lantu, SE.

Kegiatan ‘In House Training’ Pelatihan Pengoperasian Komputer ini dilaksanakan hinnga berakhir pada 28 November. (angky)

manadoterkini.com, RATAHAN – Sampai saat ini ternyata masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang kurang tertib kinerjanya. Seperti keluyuran bahkan asik nongkrong saat jam kerja.

Chinry Assa salah satu pemuda Mitra kepada wartawan mengatakan, kurangnya disiplin dari para ASN Mitra berbanding terbalik dengan penegasan bupati James Sumendap agar PNS harus disiplin dan menunjukan kinerja karena berbanding lurus dengan Tunjangan yang di berikan.

“Kalau begini sikap para ASN, tentunya negara rugi membayar TKD tinggi tapi kinerja   tak sesuai, Bupati harus kaji kembali pemberian TKD dan pihak terkait harusnya menyikapi sikap sikap Seperti ini dari ASN kalau perlu setiap hari ada rasia,” terang ASSA.

Sementara itu, salah satu ASN yang ditemui disalah satu rumah makan, diseputaran Ratahan dan ditanyai, apa sudah jam istirahat hingga sudah keluyuran, hanya menjawab santai pertanyaan wartawan, seakan tidak peduli keluyuran di jam kerja yang masih menunjukan pukul 11.00 wita. “Silahkan posting, tidak jadi masalah,” terang salah satu oknum ASN berpakaian lengkap.(Jay)

Bawaslu Minsel Warning Postingan di Facebook, Kumtua/Lurah dan ASN Dilarang Kampanye di Medsos

manadomanadoterkini.com, AMURANGmanadoterkini.com, AMURANG – Penyelenggara negara baik ASN pemerintahan termasuk perangkat kecamatan, kelurahan dan desa diharamkan terlibat politik praktis apalagi ikut kampanye pemilihan anggota legsilatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Bahkan di dunia maya sekalipun. Hal ini ditegaskan anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Frany Sengkey. Dia mengatakan, penyelenggara negara termasuk camat, Kumtua dan lurah dilarang ikut kampanye pada pemlihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019.

“Sejak masa kampanye dimulai 23 September berarti penyelenggara negara harus bisa menahan diri dan berhati-hati dalam bertindak dan bertutur kata. Termasuk dalam postingan di media sosial, termasuk di facebook,” kata Sengkey.

Dia menjelaskan, larangan ini bukan tanpa dasar. Namun, tertuang dalam pasal 490, UU nomor 7/2017 tentang pemilihan umum.

Sengkey membeber, dalam pasal ini dituliskan, Kumtua atau sebutan lain dilarang membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

“Dapat dipidana penjara paling lama satu tahun dan didenda paling banyak 12 juta. Itu juga menurutnya berlaku bagi lurah dan ASN di Kabupaten Minsel,” kata dia.

Lebih lanjut Dia menyampaikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait pelanggaran keikutsertaan ASN.

“Kami sudah pernah berkoordinasi dengan pihak pemkab dalam Hal ini bupati Christiany Eugenia Paruntu SE,” tukasnya.

Terpisah, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs Handrie Sondakh memastikan, ASN dan pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa untuk tidak ikut dalam politik praktis jelang pileg dan pilpres.

“Sudah ada aturan-aturannya, ASN termasuk pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa dilarang ikut kampanye,” katanya.

Dia pun mengapresiasi Bawaslu yang terus mengingatkan agar jangan sampai ada yang terjerat.

“Kami tentu akan terus berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu agar sosialisasi kepada pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa bisa maksimal terkait larangan ikut kampanye ini,” tandasnya.(dav)