minsel
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Minsel Drs Roy F Tiwa

manadoterkini.com, AMURANG-Rencana kenaikan gaji pokok Aparat Sipil Negara (ASN) pada 2019 tahun depan, rupanya bisa berdampak negatif. Sebab kebijakan yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan jelang HUT Kemerdekaan ke-73 baru – baru ini, justru berpeluang menghambat penerimaan ASN di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Pasalnya, total belanja pegawai dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemkab Minsel, sudah melampaui target.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Denny Kaawoan SE MSi mengungkapkan, belanja pegawai sudah mencapai 60 persen dari total DAU 2018 senilai Rp 521 miliar.

“Sejak tahun lalu kita sudah berupaya melakukan penghematan. Kalau tahun ini naik, DAU kita juga harus dinaikkan pemerintah pusat. Kalau tidak pasti berpengaruh pada penerimaan CPNS,” ungkapnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Minsel Drs Roy F Tiwa mengatakan, penerimaan CPNS tetap dilakukan meski terkendala besarnya belanja pegawai. Namun, hal itu bisa mengurangi kuota formasi yang diusulkan pihaknya.

“Jadi cuma bisa ke yang prioritas seperti guru, dokter dan lainnya. Tapi yang melakukan kajian pemerintah pusat. Kami hanya mengusulkan saja,” tandasnya.(dav)

manadoterkini.com, AMURANG – Moratorium penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi momok bagi kelangsungan sistem birokrasi di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel).

Tiap tahun sumber daya manusia (SDM) terus berkurang seiring pensiunnya sejumlah ASN. Dari data yang didapat, selang dua tahun terakhir, hampir 300 ASN di Minsel pensiun.

Hal itu dipastikan menimbulkan kepincangan terhadap pelayanan publik. Berdasarkan data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), 150 ASN pensiun tahun lalu. Sementara tahun ini, 128 birokrat senior menuntaskan pengabdian.

“Paling banyak tenaga fungsional seperti guru 86 orang dan tenaga struktural 42 orang,” ungkap Kepala Sub Bagian Pensiun BKPP Lady Rawis.

Beruntung belum ada pejabat eselon II yang direncanakan pensiun, tahun ini.

Dia menambahkan, enam bulan sebelum pensiun, ASN sudah harus memasukkan berkas pensiun yang akan diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Januari sampai Agustus Surat Keterangan (SK) sudah keluar. Nanti September hingga Desember diproses,” jelasnya.

Di 2018, kata dia, sejumlah ASN telah mengusulkan diri pensiun. Apalagi golongan IV C. Mengingat pengurusan sampai ke pusat.(dav)

Minsel Kekurangan Ratusan Tenaga ASN

Tiwa : ASN Masuk Masa Pensiun 150 Sampai 160 Pegawai Setiap Tahun

tiwamanadoterkini.com, AMURANG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) kekurangan ratusan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN).  Hal ini dikarenakan beberapa tahun terakhir tidak ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Jumlah kekurangan tersebut mencapai ratusan pegawai, karena setiap tahunnya ASN masuk masa pensiun mencapai 150 sampai 160 pegawai,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Drs Roy Tiwa kepada manadoterkini.com.

Menurut Tiwa, untuk tahun 2016, ASN yang pensiun ada kisaran ratusan. Hal ini belum lagi diperparah oleh ASN yang mengajukan pensiun dini atau pensiun atas permintaan sendiri. Sementara di sisi lain tidak ada penambahan ASN karena tidak adanya kuota rekrutmen CPNS dari pemerintah pusat.

“Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, ditahun 2016 ini ada sekitar 150 ASN yang memasuki masa pensiun. Dan dari 150 ASN tersebut, 99 diantaranya telah menerima Surat Keputusan (SK) pensiun. Sedangan jumlah kekurangan pegawai ini, berdasarkan hasil analisa Jabatan dan analisa beban kerja, kekurangan tenaga ASN di Kabupaten Minsel, ada pada tiga bidang formasi diantaranya, tenaga guru/tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga teknis,” jelas Tiwa sembari menambahkan, sesuai dengan Analisa jabatan (Anjab) dan Beban Kerja (BK),maka Pemerintah Minsel masih membutuhkan tenaga yang akan ditempatkan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan teknis dengan jumlah 800 pegawai.(dav)

manadoterkini.com, AMURANG-Akibat tidak disiplin sedikitnya ada Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus sebagai Guru di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dalam waktu dekat ini akan dipecat. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Minsel Drs Roy F Tiwa kepada manadoterkini.com Senin (10/10) siang tadi.

Tiwa menjelaskan, saat ini pihaknya telah melayangkan rekomendasi pemecatan kepada Dikpora Minsel untuk segera memecat kedua oknum guru tersebut. “Kami sudah mengirimkan surat rekomendasi kepada pihak Dikpora Minsel untuk memecat dua guru tersebut. Hal ini kami lakukan, karena kedua guru tersebut sudah dua tahun lebih tidak masuk kerja,” ungkap Tiwa.

Lanjut Dia, sebelum pihaknya melakukan hal tersebut, kata Tiwa, mereka (BKDD) telah lebih dulu melayangkan surat teguran kepada dua oknum guru tersebut. “Karena tidak ada alasan jelas, dan semua teguran mereka tidak indahkan, maka sesuai aturan, mereka harus di pecat, apalagi sudah dua tahun tidak masuk kerja,” tutupnya.(dav)

Bakal Dilakukan Bulan Agustus, Empat Pejabat Eselon II Minsel Target Kena Rolling

manado
Roy Tiwa

MTerkini.com, AMURANG – Sedikitnya ada Empa pejabat eselon II dilingkup Pemkab Minahasa Selatan (Minsel) kini telah masuk masa pensiun. Kendati demikian para pejabat tersebut baru akan diganti saat rolling jabatan, yang direncanakan dilakukan Bupati Christiany Euginia Paruntu SE pada bulan Agustus mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Minsel Drs Roy F Tiwa ketika dikonfirmasi manadoterkini.com tak menampik informasi tersebut.

Menurut Tiwa mengatakan bahwa, memang ada empat pejabat yang telah masuk masa pensiun. Namun karena penyegaran jabatan baru bisa dilakukan 6 bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, maka penyegaran jabatan tersebut baru bisa dilaksanakan dibulan Agustus mendatang.

“Disamping keempat pejabat tersebut, masih ada lagi beberapa pejabat yang akan dirolling, dan ini akan dilakukan sesuai penilaian kinerja yang selama ini kami lakukan,” ujarnya.

Adapun keempat pejabat yang masuk masa pensiun tersebut yakni Kadis Pertambangan Pengky Terok, Kadis PU Ir Jootje Tuerah ST MM, Kadis Perkebunan Immanuel Tapang, dan Kepala Badan Narkotika Jimmy Robot.(dav)

MTerkini.com, RATAHAN – Dinilai tidak disiplin, dua oknum aparatur sipil Negara (ASN) di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), terancam diberikan sanksi tegas berupa pemecatan.

Meski tidak menyebutkan siapa oknum ASN tersebut, namun Inspektur Mitra Robert Rogahang mengatakan, rekomendasi pemecatan sudah disampaikan pihaknya ke Bupati Mitra James Sumendap, SH.

“Mereka kita rekomendasikan untuk dipecat karena dianggap telah melakukan pelanggaran berat terhadap PP 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN,” ujar Rogahang.

Mantan kepala BKDD Mitra ini menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan dua oknum ASN tersebut yakni tidak masuk kantor selama 244 hari dan 50 hari.

“Dalam PP 53 tahun 2010, sudah jelas menyebutkan jika ASN yang tidak masuk kantor selama 46 hari diberikan sanksi pemecatan,” pungkasnya.

Lanjut dikatakannya, rekomendasi tersebut diberikan agar memberikan efek jerah bagi para ASN yang sering berlaku tidak disiplin.

“Yang diharapkan tentu, para ASN terus bersikap professional dalam menjalankan tugas, dalam hal ini bersikap disiplin dan patuh terhadap aturan yang berlaku,” tandasnya.(tim/dav)

MTerkini.com, AMURANG – Pakaian seragam Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkab Minahasa Selatan (Minsel) saat ini berbeda dengan seragam yang dipakai sejumlah tenaga kontrak.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Minsel Drs Roy Tiwa bahwa, penerapan ini sudah dimulai pertengahan Februari ini. Penerapan pakaian seragam ini sebagai tindak lanjut edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sudah ditindaklanjuti dengan edaran Bupati.

“Saat ini para ASN sudah kita wajibkan menggunakan seragam keki dihari Senin dan Selasa, kemudian kemeja putih di hari Rabu, sedangkan Kamis dan Jumat menggunakan batik nasional maupun batik daerah. Sementara itu, para tenaga kontrak tidak diperkenankan memakai seragam tersebut, melainkan harus menggunakan kemeja putih dengan bawahan warna gelap,” ujarnya.

Lebih lanjut Tiwa mengungkapkan, dalam penerapan seragam ASN tersebut, pengadaannya diadakan oleh setiap SKPD masing-masing, sebagaimana model seragam yang sudah diedarkan disetiap SKPD.

Diketahui pembedaan pakaian seragam antara honorer atau tenaga kontrak dengan ASN ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Permendagri Nomor 60 Tahun 2007 tentang pakaian dinas ASN dilingkup Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.(dav)

MTerkini.com, AMURANG – Kekosongan jabatan di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang mencapai angka ratusan jabatan, baik eselon II, III dan IV dipastikan bertambah ditahun 2016 ini menyusul adanya sejumlah nama pejabat yang bakal memasuki masa pensiun.

Informasi diperoleh, setidaknya ada 4 pejabat eselon II dilingkup pemerintah daerah yang akan menyandang purna bakti di tahun 2016.

Diantara 4 pejabat itu antara lain ada nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Minsel Ir Joutje Tuerah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Minsel Pengky Terok, Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Imanuel Tapang serta beberapa Sekertraris, Kepala Bidang (Kabid) disejumlah SKPD.

“Tahun ini ada belasan pejabat eselon II dan III yang akan pensiun. Ada yang menjabat pimpinan SKPD, sekretaris SKPD hingga beberapa kepala bidang,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Minsel Drs Roy Tiwa ketika dikonfirmasi manadoterkini.com, Senin (15/2) siang tadi.

Disinggung mengenai pejabat eselon II, Tiwa menyebut pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka secara otomatis pejabat eselon II yang memegang jabatan akan pensiun pada umur 60 tahun.

“Sesuai aturan tentang ASN, pejabat yang menduduki jabatan eselon II tidak perlu perpanjangan masa dinas. Makanya di Minsel tidak ada pejabat eselon II yang pensiun karena rata-rata yang berusia 58 tahun masih memegang jabatan,” ungkapnya.

Dengan adanya kekosongan jabatan itu, pimpinan daerah diharapkan mengambil langkah strategis dengan melakukan pengisian guna mencegah kevakuman pada bidang atau SKPD teknis.

Meskipun ada alternatife mengisian Pelaksana Tugas (Plt), namun banyak kalangan menilai akan lebih efektif jika jabatan-jabatan tersebut di isi oleh pejabat definitive. Meski begitu, minimnya kader ataupun pejabat yang memenuhi persyaratan dari sisi kepangkatan dan karir menjadi salah satu faktor kendala proses pengisian jabatan tersebut.(dav)

MTerkini.com, AMURANG – Meskipun kabar penerimaan CPNS telah menyeruak sejak tahun lalu, namun Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) belum bisa memastikan soal itu. Alasannya, sampai saat ini petunjuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) belum mereka terima.

“Sejak tahun lalu kami sudah menyiapkan penerimaan CPNS, karena memang usulan dari Minsel sudah masuk. Tapi sampai sekarang kami masih menunggu surat dari KemenPAN-RB terkait kepastian itu,” kata Kepala BKDD Minsel Drs Roy Tiwa kepada manadoterkini.com.

Menurut Tiwa, sejak awal pihaknya telah mengajukan usulan via sistem online ke pemerintah pusat, terkait kebutuhan pegawai di daerah. Dimana dari hasil Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) Minsel masih kekurangan pegawai.

“Sistem sekarangkan sudah online, jadi bisa diketahui melalui analisa jabatan dan beban kerja. Itu akan kami rekrut secara bertahap sesuai keputusan pemerintah pusat,” jelasnya.

Terkait adanya moratorium yang mencuat dari pemerintah pusat, Tiwa menyebut seyogyanya daerah-daerah seperti Minsel bisa memperoleh pengecualian. Apalagi, kata dia, untuk sektor pendidikan dan kesehatan memang sangat mendesak ada tambahan pegawai.

Disentil soal larangan menerima lulusan lima perguruan tinggi swasta di Sulawesi Utara, Tiwa juga masih menunggu petunjuk dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Riset dan Dikti.

“Kami sudah dapat informasi itu, tapi tetap harus menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat,” kuncinya.(dav)

MTerkini.com, AMURANG – Sedikitnya 6 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel), hingga Sabtu (13/2) ini belum mendaftar e-PNS di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Minsel. Padahal batas waktu pendaftaran tanggal 31 Januari 2016 lalu.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Minsel Drs Roy Tiwa kepada manadoterkini.com Sabtu (13/2) siang tadi.

Tiwa menjelaskan, kemungkinan ada beberapa faktor utama yang menyebabkan 38 PNS belum mendaftarkan diri.

“Pertama, akses jaringan karena jauh dari kota, sehingga sulit untuk mendaftar, seperti di Desa Pelita yang jaringanya sangat sulit,” kata Tiwa.

Namun, lanjutnya, jika tidak sempat mendaftarkan diri, harus melaporkan ada kendala apa.

Entahkah itu sakit, bersalin, atau kendala lainnya. “Tentunya harus ada alasan agar bisa diberikan kebijakan. Namun tetap akan diteliti oleh Badan Kepegawaian Nasional,” kuncinya.(dav)