manadoterkini.com, MANADO –Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang kebijakan keterbukaan informasi public sudah menjadi komitmen Pemkot Manado. Untuk itu Walikota GS Vicky Lumentut, tidak bosan-bosan mengingatkan aparatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemkot Manado berkewajiban untuk menyebarluaskan informasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019 yang telah mendapatkan Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Utara kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di ibukota provinsi Sulawesi Utara ini,” ujar Walikota GS Vicky Lumentut melalui Kabag Humas Pemkot Manado Sonny Takumansang.
Ditambahkan Walikota, Pemkot Manado menyelesaikan tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulut.
Sebagaimana tertuang lewat Surat BPK RI, Sesuai UU no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang BPK.
“Dengan ini Pemkot Manado telah merampungkan laporan keuangan daerah kepada BPK,” kata Walikota GS Vicky Lumentut.
Sebutnya, merupakan tanggung jawab BPK untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan suatu pemerintah daerah berdasarkan Rangkaian pemeriksaan.
“Untuk memperoleh keyakinan yang memadai terkait opini kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK harus melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perudang-undangan,” ujar Walikota kembali. (*/mlz)
Diumumkan lewat Vidcom, Manado Pertahankan Opini WTP
Pengumuman opini WTP dari BPK-RI Perwakilan Sulut melalui vidcon.
LAPORAN Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2019 diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Dimana pengumuman opini Senin (11/05/2020) hari ini dilakukan melalui video conferance (vidcon), mengingat protokol kesehatan di tengah wabah coronavirus disease 2019 atau Covid-19.
Dalam LHP tersebut, BPK-RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LHP LKPD Pemerintah Kota Manado tahun anggaran 2019.
Kepala Inspektorat Manado Atto Bulo memberikan dokumen hasil pemeriksaan BPK-RI kepada Walikota GS Vicky Lumentut.
“Kepada Pemerintah Kota Manado, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, menyatakan bahwa LKPD Pemerintah Kota Manado, tahun anggaran 2019 memperoleh Opini WTP,” ujar Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Sulut Karyadi dalam vidconnya, yang disambut tepuk tangan.
Dengan demikian, pemerintahan Walikota DR GS Vicky Lumentut (GSVL) dan Wakil Walikota Mor D Bastiaan, kembali mempertahankan opini tersebut. Adapun dokumen fisik yang masih tersegel, sudah dikirim terlebih kepada Pemkot Manado.
Opini WTP ini juga menjadi hadiah khusus bagi GSVL-Mor yang pada 9 Mei 2020 genap 4 tahun memimpin di Kota Manado.
Karyadi mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI Perwakilan Sulut ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan kepada Kabupten/Kota di Sulut, dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akutansi Pemerintahan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Wakili kepala daerah se-Sulut, Walikota GSVL bawakan sambutan
Walikota Manado GS Vicky Lumentut yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan mewakili pemerintah kabupaten/kota se-Sulut, menyampaikan pujian dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam suasan bulan Ramadhan serta di tengah situasi dimana kita masih sama-sama berjuang melawan pandemi Covid-19.
Dan di hari ini diberikan kesehatan kekuatan, dan kesempatan untuk bisa bersua meskipun tanpa melalui tatap muka, tetap melalui ‘tatap layar’ via Vidcon, dalam rangka penyerahan LHP LKPD tahun anggaran 2019 serentak pada kabupaten/kota Sulut.
“Meskipun dilaksanakan dalam kondisidan situasi yang agak berbeda, semoga tidak akan mengurangi subtansi tujuan dan manfaat dari pertemuan kita pada hari ini,” ujar Walikota GSVL.
Ia berujar kalau hari ini, pemerintah sampai pada tahapan puncak dari proses administrasi ini, yakni penyerahan laporan hasil penilaian ataa laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019 untuk kabupaten/kota se-Sulut.
“Untuk itu, atas nama segenap kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Sulut, saya menyampaikan terimkasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Sulut, atas perkenaan serta kerja kerasnya dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah,” kata Walikota GSVL.
Dikatakannya, walaupun bekerja dalam suasana dan mekanisme kerja yang berbeda dari sebelumnya karena penyesuaian dalam menghadapi pandemi Covid-19, namun seluruh prosedur pemeriksaaan mulai dari pemeriksaan interim sampai pemeriksaaan substantif bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, hingga kita bisa tiba pada tahap ini.
Walikota : Jadikan motivasi bekerja di tengah pandemi Covid-19
Di sisi lain, Walikota Manado GS Vicky Lumentut mengatakan, sebagaimana dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang terus berproses untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, tentu saja dalam hasil pemeriksaan ini masih saja terdapat temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti demi perbaikan kedepan.
Oleh karenanya, ia memohon bimbingan dan arahan dari BPK RI untuk menyusun action plan agar tindaklanjut hasil audit dapat terselesaikan secara akurat dan tepat waktu.
“Semoga sinergitas dan kerjasama yang baik ini antara pemerintah daerah bersama BPK bisa terus terjaga dan ditingkatkan, agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat mencapai muaranya, yakni peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Walikota Manado dua periode pilihan rakyat ini.
Penyampaian LHP melalui vidcon bertempat di pendopo lantai 2 Kantor Walikota Manado, Jln Balaikota Tikala, dihadiri Walikota GSVL, Wawali Mor D Bastiaan, Ketua DPRD Aaltje Dondokambey, Sekda Micler CS Lakat, Kepala Inspektorat Atto Bulo, Kaban Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Johnly Tamaka, serta sejumlah jajaran pejabat Pemkot Manado.
manadoterkini.com, MINAHASA – Mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) adalah cita-cita semua daerah termasuk Kabupaten Minahasa.
Dibawah kepemimpinan Bupati Dr Ir Royke Octavian Roring MSi dan Wakil Bupati Robby Dondokambey SSi MM (ROR-RD), Minahasa kembali meraih prestasi di sektor pengelolaan keuangan.
Hal tersebut dibuktikan dengan raihan opini WTP dari BPK RI Pewakilan Sulut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019.
Raihan WTP Kabupaten Minahasa yang diumumkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut Karyadi SE MM Ak, melalui video conference Senin, (11/05) hari ini adalah yang ke 6 secara berturut.
Dengan demikian, opini WTP ini menambah deretan prestasi dan merupakan hal yang spesial bagi ROR-RD karena untuk pertama kalinya secara penuh dalam kepemimpinan mereka meraih WTP, meski ditengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
“Syukur kepada Tuhan, karena di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Kabupaten Minahasa boleh mempertahankan predikat WTP untuk ke-6 kalinya. Karena itu, saya mengajak semua komponen baik Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekda, seluruh jajaran, dan masyarakat Minahasa, untuk memanjatkan puji syukur atas tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2019, sehingga bisa meraih prestasi WTP atas pengelolaan keuangan daerah,” kata Bupati ROR.
“WTP ini sepenuhnya berada dibawah kendali ROR-RD sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, yang tentunya berbeda dengan WTP yang diperoleh atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2018, yang merupakan hasil dari tiga masa kepemimimpinan di Minahasa, yaitu dari Bupati periode sebelumnya, Penjabat Bupati dan diakhir tahun saya dan pak RD,” tambah ROR.
ROR kemudian menyampaikan bahwa, prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan sinergitas dari semua komponen bangsa yang ada di Minahasa. Karena itu, prestasi ini dipersembahkan untuk Rakyat Minahasa.
“Penghargaan ini membuktikan bahwa pelaksanaan pemerintahan di Minahasa, khususnya pengelolaan keuangan, berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel,” jelasnya.
ROR-RD juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak. Seluruh jajaran, Pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda serta semua elemen masyarakat Minahasa. Yang secara langsung maupun tidak langsung, telah ikut memberikan topangan dan dukungan, sehingga Kabupaten Minahasa mampu mempertahankan prestasi WTP dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Secara khusus tentu, saya sangat memberikan apresiasi dan terima kasih Kepada Kepala BPK Perwakilan Sulut, bapak Karyadi sebagai Penanggung Jawab tim, bapak Nurendro Adi Kusuma sebagai Wakil Penanggung Jawab, bapak Abdul Somad sebagai pengendali tekhnis, serta Ketua Tim bapak Rheinhard Lumban Batu, dan seluruh anggota Tim Auditor masing masing Yoan Trifyani Tandi, Ade Santoyo Prastomo, Indra Pramana Raharjo, Anugrah Alviontika Tana yang tidak henti hentinya memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan bahkan semangat kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk proaktif dan responsif dalam melengkapi semua dokumen pertanggung jawaban yang diminta tim,” ungkapnya.
Selanjutnya, kepada seluruh Perangkat Daerah, ROR berharap agar prestasi ini tidak membuat berpuas diri. Tetapi justru makin meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan agar lebih baik lagi kedepan.
“Semua catatan dan petunjuk Tim Auditor agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya, termasuk tentu kedepan seluruh jajaran dimintakan agar makin disiplin, makin teliti, serta tetap mengedepankan aturan dan ketentuan yang berlaku sebagai fondasi bagi pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (fis)
manadoterkini.com, BITUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung kembali diberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut atas Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.
Opini WTP kepada Pemkot Bitung kali ini merupakan raihan yang ke sembilan kali secara berturut-turut sejak tahun 2011.
Penyampaian opini WTP ini, diumumkan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan serentak atas LKPD Tahun Anggaran 2019 pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulut melalui Video Conference (Vicon). Senin (11/5/2020).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Karyadi SE MM Ak CA CFrA CSFA mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan sesuai undang-undang. BPK melakukan pemeriksaan LKPD dan audid yang sudah diserahkan oleh kepala daerah maksimal dua bulan setelah diserahkan, tepat waktu dan ditambah pemeriksaan intern selama tiga puluh hari, terkahir 6 Mei 2020. Hari ini kita akan menyaksikan penyerahan LHP.
“Karena kita semua bersama-sama bersepakat saling mendukung dan saling berkoordiasi dan saling menunjukan keterbukaan sesama kita dan tetap komit menjalankan tugas negara ini walaupun dalam masa musibah yang masih menderak kita semua, ini buktinya BPK selalu berkomitmen bekerja tepat, cepat dan modern untuk kesejahteraan masyarakat, dengan memegang prinsip integritas, independen dan profesional,” ujar Karyadi
Lanjutnya, pada pemeriksaan LKPD Tahun 2019 BPK telah berhasil menyelamatkan keuangan pemerintah daerah sebesar Rp.39.422.242.228 dengan rincian telah disetor sebesar 2,5 M dilakukan sebelum pemeriksaan dan 36,8 M akan direkomendasikan oleh BPK kepada kepala daerah untuk dipertanggung jawabkan terhadap kelebihan pembayaran maupun kekurangan setoran akan disetorkan ke kasda, juga berhasil selamatkan aset-aset yang hilang dan rusak.
“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kepala daerah yang telah bekerja keras dan berkomitmen serius dalan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga lebih baik dan akuntabel, serta semua pihak yang telah mendukung dan membantu jalannya pemeriksaan ini,” tuturnya.
Karyadi juga menambahkan, setelah pihaknya menyerahkan LHP BPK kepada ketua DPRD dan jajaran pimpinan, agar dapat ditindak lanjuti sebagai bahan evaluasi kepada pihak eksekutif, sebagaimana peran dan fungsi kontrol DPRD. “LHP BPK merupakan perubahan publik, sehingga kami persilahkan dipergunakan dan diinformasikan ke publik sehingga perubahan ini bermanfaat kepada masyarakat,” pungkasnya.
Dalam kesempatan ini pula, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran karena pemeriksaan BPK bisa selesai meski dalam kondisi covid-19. “Meskipun hanya melalui vicon, saya mengucapkan terima kasih kepada 15 Kabupaten/Kota karena hasilnya memuaskan meski belum seluruhnya bisa menerima WTP. Walau kita sadari tenaga keuangan Sulut belum makismal, karena sekian tahun belum ada penerimaan ASN khususnya tenaga akuntansi,” ujar Gubernur.
Lanjutnya, LHP BPK kali ini merupakan kerjasama sekaligus memberikan dorongan kepada pihaknya, baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.
Sementara itu, Wali Kota Bitung Max J Lomban mengatakan bahwa ada kegembiraan selaku Wali Kota karena masih boleh dipercayakan oleh BPK Perwakilan Sulut mendapatkan opini WTP.
“Saya berharap teman-teman terkait dalam rangka mempersiapkan ini semua, kita tetap semangat dan kita tetap tertib dalam pengelolaan keuangan supaya kwalitas WTP kita semakin hari semakin meningkat,”ujar Lomban
Ditambahkan Lomban, kegembiraan kedua karena dari 15 Kabupaten/Kota Se-Sulut hanya satu tapi sudah meningkat dari WDP menjadi WTP. “Saya sekali lagi apresiasi bagi teman-teman yang terkait dengan pengelolaan pertanggung jawaban keuangan, kita dinilai baik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, artinya semua rupiah yang yang diberikan untuk diolah, dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan dana tersebut kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat,” tutur Lomban
(REFLY)
manadoterkini.com, AIRMADIDI-Luar biasa, Bupati Minahasa Utara (Minut) DR (HC) Vonnie Anneke Panambunan STh (VAP), sukses membawa pemerintahannya mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah.
Dan ini untuk ke-5 kalinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) (Minut) dibawah kepemimpinan Bupati VAP, meraih WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut.
“Puji Tuhan, ini WTP yang ke lima (5), yang berhasil kita raih dimasa kepemimpinan saya. Terima kasih kepada semua pejabat dan ASN Pemkab Minut yang sudah membantu dan bekerja keras hingga Opini WTP bisa diraih,” ujar Bupati VAP, Senin (11/5/2020).
Menariknya lagi, WTP ke-5 atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Tahun Anggaran 2019, Pemkab Minut adalah terbaik se-Sulawesi Utara (Sulut).
Bupati VAP, turut didampingi Sekkab Ir Jemmy Kuhu MA, Kaban Keuangan Petrus Macarau SE, Inspektorat Inspektur Umbase Mayuntu SSos, Kepala Bapelitbang Arnolus Didi Wolajan SSTP, Kepala Diskotikdansa Theodore Lumingkewas, dan sejumlah Camat.(Advetorial)
manadoterkini.com, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).
Bahkan WTP ini mampu diraih Pemprov Sulut untuk keenam kalinya secara berturut-turut atau Doble hattrick.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemprov Sulut diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Karyadi kepada Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw sambil disaksikan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan Sekdaprov Edwin Silangen di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulut, Senin (11/5/2020).
Penyerahan LHP turut dihadiri secara virtual oleh Gubernur Olly Dondokambey dan anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis.
Sebelumnya, BPK juga mengumumkan LHP LKPD tahun 2019 kepada 15 Kabupaten dan Kota se-Sulut lewat video conference di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut.
Adapun dari 15 kabupaten dan kota di Sulut, 14 diantaranya juga sukses meraih WTP.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi satu-satunya pemda yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Namun pencapaian itu jauh lebih baik dari sebelumnya karena BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas LKPD Pemkab Bolmong tahun 2018.
Pada kesempatan itu, Gubernur Olly Dondokambey mengapresiasi BPK karena dapat melakukan audit dan penyerahan LHP LKPD di tengah pandemi corona.
“Kami sangat berterima kasih kepada jajaran BPK RI, karena tengah-tengah pendemi COVID-19 yang melanda kita semua, jajaran BPK RI tetap optimal melakukan audit terhadap LKPD Provinsi Sulawesi Utara, memberikan masukan dan koreksi terhadap kelemahan ataupun kekurangan kami dalam menyusun LKPD, serta memberikan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan,” kata Olly.
“Tentunya hasil yang disampaikan hari ini, akan memberi arti dan berimplikasi terhadap manajemen pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk kedepannya semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” sambungnya.
Olly juga meminta seluruh Pemda yang berhasil meraih opini WTP dapat mempertahankannya pada tahun depan. Ia juga optimis keberhasilan Pemkab Bolmong memperbaiki laporan keuangan dari TMP ke WDP di LHP tahun 2019 dapat meningkat ke opini WTP pada LHP LKPD tahun 2020.
“Saya mengajak kita semua untuk tidak pernah puas dengan opini WTP yang telah kita raih selama ini, tetapi terus mampu menjaga apa yang telah kita raih bersama, bahkan terus terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan dan memaksimalkan pengelolaan keuangan di daerah yang merupakan pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara, serta pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat,” paparnya.
Lebih jauh, Olly mengajak segenap komponen pembangunan bangsa di Sulut untuk senantiasa menjaga sinergitas yang telah terbangun secara efektif sejauh ini dan tetap bekerja bersama dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan untuk melanjutkan pembangunan daerah dan memajukan Sulawesi Utara, termasuk dalam penanganan COVID-19. (ADV/Rizath)
manadoterkini.com, AMURANG – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) kembali mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemeriksaan Keuangan. Prestasi ini menjadi yang keempat kali.
Raihan tersebut diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemkab Bekasi untuk tahun anggaran 2019.
Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu SE mengucapkan rasa syukur atas raihan itu. Menurutnya, opini WTP yang diraih merupakan kerja keras seluruh perangkat daerah.
“Puji Tuhan, segala puji syukur yang tak terhingga serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras bapak/ibu kepala perangkat daerah sehingga pada hari ini kita kembali meraih predikat WTP untuk ke empat kalinya secara berturut-turut,” kata Bupati.
Ia berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan. “Semoga prestasi ini dapat terus kita pertahankan untuk seterusnya dan menjadi penyemangat kita untuk terus berkarya yang terbaik demi Kabupaten Minsel,” ujarnya.(dav)
Walikota Manado GS Vicky Lumentut menyerahkan LKPD 2019 kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Karyadi
PEMERINTAH Kota Manado merasa optimis bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.
Demikian diungkapkan Walikota GS Vicky Lumentut usai menyerahkan LKPD tahun 2019, bersama kepala daerah se-Sulawesi Utara (Sulut), di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, Jln 17 Agustus, Kota Manado, Kamis (12/03/2020) kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota GSVL menyampaikan bahwa suksesnya penyerahan LKPD 2019 Pemerintah Kota Manado tidak lepas dari kerja keras jajarannnya dalam mempersiapkan semua yang diperlukan dengan baik.
Walikota Manado GS Vicky Lumentut menandatangani berita acara penyerahkan LKPD 2019.
“Terima kasih semua jajaran Pemerintah Kota Manado serta semua kawan-kawan Perangkat Daerah dan staf yang sudah bekerja baik,” ujar Walikota GSVL.
Ketua Dewan Pengawas APEKSI ini juga berujar, dengan diserahkannya LKPD tahun 2019 ini, maka selanjutnya yang harus ditempuh adalah pemeriksaan tahap kedua yakni terinci.
Sehingga ia meminta semua jajaran di Pemerintah Kota Manado harus menjalani pemeriksaan tersebut dengan baik.
Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Karyadi menandatangani berita acara penerimaan LKPD 2019 dari Pemkot Manado
“Siapkan diri, koordinasi. Mulai Senin pekan depan akan dimulai pemeriksaan terinci. Dengan mengikuti semua aturan yang BPK terapkan, kita optimis mempertahankan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” tegas Walikota Manado dua periode ini.
Diketahui LKPD tahun 2019 tersebut diterima langsung Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Karyadi SE MM Ak CA. Hal ini juga dilakukan karena BPK-RI telah selesai melakukan pemeriksaan Interim atas LKPD tahun 2019.
Penyerahan LKPD, Walikota Manado DR GS Vicky Lumentut (GSVL), didampingi Wakil Walikota Mor D Bastiaan SE dan Sekda Micler CS Lakat SH MH, Inspektur Atto Bulo SH, Asisten Bidang Administrasi Umum Bart Assa ST MSc Ph.D, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Johnly Tamaka SE MSi.
Karyadi : Opini WTP wajib bagi seluruh Pemda
Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Karyadi SE MM Ak CA, memberikan sambutan usai menerima LKPD tahun 2019 dari 15 Kabupaten/Kota se-Sulut serta Provinsi Sulut
Sementara itu Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut, Karyadi mengatakan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan adalah kewajiban seluruh pemda dan instansi pemerintah. Penyampaian LKPD Unaudited merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 yang menyatakan gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Sekda Kota Manado Micler Lakat bersama jajaran yang hadir dalam acara penyerahkan LKPD 2019
“Karena ke depan bukan saja opini yang diberikan. BPK tidak hanya memeriksa laporan keuangan tetapi bagaimana dampak pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah masing-masing,” ujar Karyadi.
Gubernur : Kerberhasilan Kabupaten/Kota adalah keberhasilan Provinsi Sulut
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulut berharap Pemprov Sulut dan Pemda di 15 kabupaten/kota dapat menyajikan LKPD sesuai ketentuan yang berlaku.
Walikota GSVL dan sejumlah Bupati/Walikota foto bersama Kepala BPK RI Perwakilan Sulut
“Alangkah baiknya kalau provinsi dan seluruh kabupaten dan kota di Sulut dapat memberikan laporan keuangan yang benar sehingga betul menunjukkan apa yang telah kita lakukan untuk masyarakat. Keberhasilan kabupaten dan kota adalah keberhasilan provinsi juga,” kata Olly.
Ia mengharapkan jajaran BPK dapat memberikan masukan terhadap LKPD yang telah disampaikan Pemprov Sulut bersama seluruh Pemda Kabupaten/Kota di Sulut sehingga manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
Kepala Daerah di Sulut dengan Optimis bisa meraih predikat terbait dari BPK RI
Menurut Olly, BPK selain mengemban tugas sebagai eksternal control bagi Pemerintah Daerah juga menjadi lembaga konsultansi dalam mengefektifkan manajemen pengelolaan keuangan daerah.
“Karena tidak ada yang sempurna namun BPK ajarkan sehingga semua bisa melaksanakan tugas administrasi dengan benar sehingga masyarakat juga bisa merasakan apa yang dikerjakan pemerintah,” ujar Olly.(LIPUTAN KHUSUS)
Walikota Manado GS Vicky Lumentut menyerahkan LKPD 2019 kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Karyadi
manadoterkini.com, MANADO – Walikota GS Vicky Lumentut, menyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 kepada BPK-RI Perwakilan Sulut, Kamis (12/03/2020).
Penyerahan LKPD tersebut dilakukan bersama oleh kepala daerah di Sulawesi Utara (Sulut) di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, Jl 17 Agustus, Kota Manado.
Walikota GSVL menyerahkan LKPD tersebut kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Karyadi SE MM Ak CA. setelah BPK-RI telah selesai melakukan pemeriksaan Interim atas LKPD tahun 2019.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota GSVL menyampaikan bahwa suksesnya penyerahan LKPD 2019 Pemerintah Kota Manado tidak lepas dari kerja keras jajarannnya dalam mempersiapkan semua yang diperlukan dengan baik.
“Terima kasih semua jajaran Pemerintah Kota Manado serta semua kawan-kawan Perangkat Daerah dan staf yang sudah bekerja baik,” ujar Walikota GSVL.
Ketua Dewan Pengawas APEKSI ini juga berujar, dengan diserahkannya LKPD tahun 2019 ini, maka selanjutnya yang harus ditempuh adalah pemeriksaan tahap kedua yakni terinci.
Sehingga ia meminta semua jajaran di Pemerintah Kota Manado harus menjalani pemeriksaan tersebut dengan baik.
“Siapkan diri, koordinasi. Mulai Senin pekan depan akan dimulai pemeriksaan terinci. Dengan mengikuti semua aturan yang BPK terapkan, kita optimis mempertahankan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” tegas Walikota Manado dua periode ini.
Hadir mendampingi Walikota GSVL diantaranya, Wakil Walikota Mor D Bastiaan SE dan Sekda Micler CS Lakat SH MH, Kepala Inspektorat Atto Bulo SH, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Bart Assa ST MSc Ph.D serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Johnly Tamaka SE MSi. (aldi)
manadoterkini.com, AMURANG-Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu SE didampingi Sekdakab Minsel Denny Kaawoan SE MSi menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Karyadi SE MM bertempat di ruang kerja bupati lantai II pada Senin (2/3/2020).
Bupati mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daeah (LKPD) yang wajib disampaikan kepada BPK-RI Perwakilan Sulut untuk diaudit.
Audit tersebut merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan pemerintah daerah tersebut telah disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Dengan demikian, Bupati telah menugaskan khusus kepada Inspektorat Minsel sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk mendampingi Tim BPK-RI selama melaksanakan Audit Interim dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) sebagai koordinator penyusunan laporan keuangan agar aktif dan bekerja maksimal dalam mengkoordinasikan seluruh OPD terkait dengan rangkaian audit yang dilakukan oleh BPK.
“Saya berharap hasil audit Tim BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019, Pemkab Minsel tetap mendapatkan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana yang pernah kita capai pada tahun sebelumnya,” pungkas Bupati.
Sementara itu Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut dalam sambutannya mengatakan bahwa, masih terdapat beberapa laporan keuangan yang belum diselesaikan.
“Oleh karena itu kami berharap agar Pemkab Minsel segera menyelesaikannya. Kemudian kepada Kepala OPD agar selalu memonitoring terhadap bawahan secara berkala dengan tetap memperhatikan pekerjaannya,” ungkapnya.(adv/dav)
manadoterkini.com, MANADO – Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang kebijakan keterbukaan informasi public sudah menjadi komitmen Pemkot Manado. Untuk itu Walikota GS Vicky Lumentut, tidak bosan-bosan mengingatkan aparatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
Komentar Terkini