MTerkini.com, MINAHASA-Seluruh Hukum tua (Kumtua) yang ada di Kabupaten Minahasa diwajibkan membuka rekening di Bank Negara Indonesia (BNI). Pasalnya Dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang diambil dari dana desa akan disalurkan lewat BNI.

“Makanya Kumtua harus segera membukua rekening di Bank BNI,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Minahasa Djeffry Sumendap Sajow SH kepada sejumlah wartawan.

Sajow menjelaskan, pembukaan rekening ini merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) yang telah dilakukan Pemkab Minahasa dengan BNI.
“Usaha yang dapat dikembangkan yakni, usaha air minum desa, listrik desa, usaha alat transportasi dan sebagainya,” ujarnya.

Dia menegaskan, semua usaha yang dikelolah tetap akan dikontrol, sehingga rencana yang telah dibuat bisa sinkron dengan pemerintah, karena dana yang dikelola diambil dari Dana Desa (DD).
“Ini merupakan salah satu konsep untuk menyejahterakan warga melalui pengentasan kemiskian,” tandasnya.(efd)

Ranperda Pilhut Segera Diajuhkan BPMPD Minahasa

Tondano
Kantor Bupati Minahasa .(ist)

TONDANO, (manadoterkini.com) – Dalam waktu dekat pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Minhasa, akan mengajuhkan rencangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pemilihan hukum tua (Pilhut) kepada DPRD Minahasa.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Minhasa Djefry Sajow, ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Menurutnya, BPMPD akan segera menyampaikan draft Renperda kemudian disampaikan ke Bupati untuk diteruskan ke Bagian Hukum.

“Setelah disampaikan kepada Bupati, selanjutnya diteruskan ke Bagian Hukum. Setelah itu baru akan masuk pembahasan dengan pihak DPRD Minahasa,” ungkap Sajow.

Setelah selesai dibahas oleh DPRD Minahasa, nantinya akan menjadi peraturan daerah. Sehingga menjadi acuan untuk pelaksanaan Pilhut serentak.(cw-4)

TONDANO, (manadoterkini.com) – Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa di Kabupaten Minahasa, mulai disosialisasikan Pemkab Minahasa melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).

Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajow, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Jeffry Robby Korengkeng SH, Msi, memberikan apresiasi bagi penyelenggara sosialisasi tentang Desa tersebut. “Yang menjadi harapan bersama agar semua pejabat yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berserta para Hukum Tua dan perangkat Desa-nya dapat mengetahui dan memahami semua produk hukum dan peraturan perundang-undangan tentang Desa ini,”urai Sekda.

Sementara Kepala BPMPD Djefry Sajow melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membekali peserta tentang regulasi terbaru tentang Desa yang masih tergolong baru dan kebijakan ataupun program program Pemkab Minahasa, agar nantinya dapat diimplementasikan sepenuhnya di desa masing-masing.

Diketahui sosialisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Minahasa, diikuti oleh peserta perutusan dari SKPD terkait, para Camat, Kasie PMD Kecamatan, Hukum Tua, BPD dan Sekdes di Kabupaten Minahasa, Kepala BPMPD Minahasa, Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan Ditjen PMD Kemendagri RI, Kasubdit Pengembangan Kapasitas Ditjen PMD Kemendagri RI dan pakar Hukum di Provinsi Sulut ini.(chris)