manadoterkini.com, AMURANG – Penggunaan Dana desa (Dandes) di Desa Malenos baru Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Tahun Anggaran 2019 diduga bermasalah. Pasalnya, sejumlah warga di desa tersebut mengeluhkan proyek pembangunan rabat beton dan talud yang dilakukan oleh Hukum Tua (Kumtua) Senny Tutu.
Dimana, pada proyek pembuatan Rabat Beton dan Talud yang bersumber dari Dandes tahap tiga tahun anggaran 2019, berbandrol kurang lebih Rp 342 juta, dalam pelaksanaannya diserahkan ke pihak ketiga. Hal ini bertentangan dengan aturan yang menginstruksikan pengelolaan Dandes harus dengan cara swakelola dengan memberdayakan sumber daya masyarakat. Parahnya lagi proyek yang sudah dikerjakan hampir dua bulan tak memiliki papan proyek
“Kami menduga pekerjaannya bermasalah, apalagi papan proyeknya tidak ada, bahkan pekerjaannya tidak sesuai,” ujar salah seorang warga yang meminta namanya jangan dipublikasikan.
Hingga berita ini diturunkan baik Kumtua Desa Malenos baru dan belum bisa dihubungi.(dav)
manadoterkini,com, RATAHAN – Bupati James Sumendap, SH, dengan tegas mengatakan bahwa dana desa harus dikelola dengan baik, karena jika tidak maka Hukum Tua dan Bendahara bakal dipenjarakannya.
“Hukum tua dan bendahara harus hati-hati soal pemanfaatan dana desa (dandes). Bila kedapatan ada penyalahgunaan Dandes maka dipastikan penjara akan,” tegas Bupati sembari mengatakan, Bendahara disemua Desa harus memahami mekanisme pelaporan keuangan dandes.
Selain itu Bupati meminta agar semua hukum tua yang tersebar di 135 Desa, untuk memperhatikan dengan baik administrasi keuangan pengelolaan dana desa (dandes) dan ketepatan penyampaian Surat Pertanggung Jawabannya (SPJ), sekaligus menghindari segala bentuk penyimpangannya.
“Koordinasi mengenai administrasi keuangan dandes harus dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Begitupun terkait koordinasi dandes untuk kewilayahan harus dengan Pemerintah Kecamatan setempat,”terang Bupati.
Bupati juga mengingatkan pengelolaan dana desa ini wajib disosialisasikan kepada masyarakat,kemudian juga bagi Inspektorat agar segera melaksanakan audit terhadap penggunaan dana desa ini.(Jay)
manadoterkini.com, SULUT – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E Kandouw mengatakan, desa merupakan ujung tombak pemerintahan di Indonesia. Bahkan Presiden RI Joko Widodo melalui nawacita menekankan pembangunan Indonesia dari pinggiran atau desa.
“Pembangunan yang dilakukan sampai di desa ini adalah bagian dari program nawacita, yaitu membangun dari desa,” ujar Kandouw pada rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan dana desa Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Manado, Selasa (5/12/2017).
Lanjut Kandouw, keberhasilan pembangunan desa tidak tergantung kepada peranan pemerintah di tingkat desa dan kecamatan tetapi juga ditentukan peran pendampingan desa yang optimal.
“Keberhasilan pembangunan desa juga tergantung pada keberhasilan peran para tenaga pendamping desa. Bukan hanya pemerintah desa dan kecamatan saja. Semuanya harus berjalan optimal,” tandasnya.
Dalam acara yang bertema Kerja Bersama Menurunkan Angka Kemiskinan itu, Kandouw juga mengingatkan para kepala desa (Kades) untuk mengoptimalkan penyerapan penggunaan dana desa sampai akhir tahun 2017.
“Seluruh kepala desa masih ada waktu sampai 31 Desember mendatang untuk melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana desa. Supaya optimal, laksanakan kegiatan yang sejalan dengan rencana pembangunan di daerah masing-masing,” ungkapnya.
Lebih jauh, terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2018, Wagub Kandouw mengimbau seluruh kepala desa untuk tidak menggunakan dana desa untuk kepentingan Pilkada.
“Ada beberapa kabupaten dan kota yang akan melaksanakan Pilkada pada tahun depan. Jangan gunakan dana desa untuk politik. Konsekuensinya hukum,” tegas Kandouw.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah (DPMDD) Sulut Drs. Royke H. Mewoh, DEA menjelaskan tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan dana desa itu.
“Kegiatan ini untuk mengkordinasikan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penggunaan dana desa dan merumuskan langkah-langkah pencegahan dan pembinaan dalam penggunaan dana desa,” katanya.
Pertemuan itu turut dihadiri Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Asintel Kejati Sulut Wawan Ernawan, SH, MH dan seluruh perwakilan dari kabupaten dan kota di Sulut.(red)
manadoterkini.com, AMURANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) saat ini mulai mencairkan Dana Desa (Dandes) tahap II tahun 2017, namun dari 167 desa, baru ada puluhan Desa bisa dicairkan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Minsel Drs Efert Poluakan kepada sejumlah wartawan mengatakan, untuk pencairan Dandes, harus rekomendasi dari PMD Minsel.
“Hingga hari ini pihaknya telah rekomendasi sekitar 20-an desa untuk mencairkan Dandes,” kata mantan Sekretaris Dinas Keuangan ini.
Menurutnya, rekomendasi tersebut, dikarenakan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pada penguna Dandes sebelumnya dianggap lengkap.
Sementara itu, Kepala DPKPAD Minsel Denny Kaawoan SE mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus memberikan pelayanan atas pencairan Dandes. “Sampai saat ini, kami telah mencetak sebanyak 20-an SP2D untuk 20-an desa,” kata Kaawoan.
Lanjut Dia, untuk Dandes tahap II sudah ada di rekening Pemkab. “Total Dandes tahap II ini sebesar Rp 50-an miliar,” tandasnya.(dav)
Terkait pengawasan Dana Desa, Penandatanganan MoU antara Pemkab Minut dan Polres Minut
manadoterkini.com, AIRMADIDI – Tindaklanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa (Kemendes) dan Kapolri, atas petunjuk dan arahan Presiden Republik Indonesia (RI), untuk sesegera mungkin melaksanakan efektifitas penggunaan Dana Desa (Dandes), dilakukan Polres dan Pemkab Minahasa Utara (Minut) yang menandatangani MoU pengawasan Dandes, Rabu (1/11/207) di Kantor Bappelitbang.
Menariknya, penandatanganan nota kesepahaman MoU tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan pengelolaan keuangan Negara/Daerah serta pemberantasan korupsi, di Kabupaten Minut, menjadi yang pertama di Sulawesi Utara (Sulut).
“Ini merupakan penandatanganan MoU yang pertama di Sulut untuk itu Saya berterima kasih kepada Bupati Minut yang mendukung kegiatan ini. Dan keterlibatan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sebagai mana dibentuk MoU yang dibuat, bertujuan untuk pendampingan efektivitas penggunaan Dana Desa. Jadi Bhabinkamtihabinkamtibmas untuk menakut-nakuti parah Hukum Tua, Bhabinkamtimas tidak ada kewenangan untuk mengatur anggaran harus dibuat bagaimana, tapi hanya sebagai pemberi saran dan pendampingan untuk keberhasilan penggunan Dana Desa,” ujar Kapolres Minut AKBP Alfaris Pattiwael SIK MH, dalam sambutannya.
Kapolres Minut menandatangani MoU disaksikan Bupati Minut Vonny Anneke Panambunan dan Sekda Jimmy Kuhu
Lanjut Kapolres, MoU dilaksanakan sebagaimana program Presiden RI, untuk pembangunan daerah pinggiran dan itu harus ada pelaporannya diakhir tahun penganggaran tahun 2017 ini. Dan prinsip dari tugas Bhabinkamtibmas adalah pencegahan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan.
“Dalam proses tindakan hukum menurut Kapolri, pertama diberi teguran, kedua dapat teguran lagi, dan yang ketiga tidak ada ampun lagi. Dan jika ada Bhabinkamtimas bahkan kapolsek yang menakut-nakuti Hukum Tua, langsung lapor kepada Saya atau Propam,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, mengingatkan kepada para Hukum Tua yang hadir, agar dapat menciptakan administrasi yang baik, tertib dan akuntabel.
“Harus sesuai ketentuan yang berlaku, jangan ada yang fiktif. Dan jangan main-main dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Juga dengan adanya MoU ini, jangan takut untuk mengelolah Dandes, karena sudah ada pendampingan dan pengawasan dari aparat kepolisian,” kata Bupati VAP-sebutan akrab orang nomor satu di Minut ini.
Pemaparan Kapolres Minut AKBP Alfaris Pattiwael SIK MH
Usai sambutan, Bupati VAP dan Kapolres Pattiwael, menandatangani MoU tersebut, disaksikan oleh Sekda Ir Jemmy Kuhu MA, para Assisten, Kadis, Camat, PJU Polres Minut, Kapolsek, jajaran Polres Minut, 39 Anggota Bhabinkamtibmas, dan para Hukum Tua / Lurah se-Minut.(Pow)
manadoterkini.com, AMURANG-Kendati penyaluran Dana Desa (Dandes) dan Anggaran Dana Desa (ADD) sudah lama dilakukan, hanya saja belum semua desa memasukkan Laporan Pertanggungan Jawab (LPJ). Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Drs Efer Poluakan melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa Altin Sualang SSTP masih banyak Hukum Tua (Kumtua) yang belum memasukkan LPJ.
“Yang belum memasukkan LPJ, masih lebih dari 40 persen,” kata Sualang.
Dia mengaku, sudah berulang kali menyampaikan kepada para Kumtua untuk segera memasukkan LPJ.
“Kalau pemberitahuan, sudah beberapa kali. Namun hingga saat ini masih banyak desa yang mengaku belum menyelesaikan LPJ,” katanya.
Lanjut Sualang, Pemasukkan LPJ sangat penting. Pasalnya, pencairan Dandes dan ADD tahap kedua, salah satu persyaratannya adalah dokumen LPJ Dandes tahap pertama.
“Yang tidak memasukkan LPJ pada penggunaan anggaran tahap pertama, tidak akan mendapatkan pencairan tahap kedua. Jadi saya mengimbau kepada semua Kumtua untuk segera memasukkan LPJ di Dinas PMD,” pintanya.
Sementara itu, sejumlah Kumtua mengaku sudah memasukkan LPJ. Oleh sebab itu mereka mendesak pemerintah pusat melalui pemerintah kabupaten, untuk segera mencairkan Dandes dan ADD tahap II.(dav)
manadoterkini.com, AMURANG – Rupanya realisasi Dana desa (Dandes) se-Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), jadi perhatian serius Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Amurang Lambok Sidabutar SH MH. Dana miliaran rupiah yang berasal dari bantuan pemerintah pusat itu, diminta diperuntukkan sesuai kebutuhan Desa dan masyarakatnya.
Dia menjamin, pihaknya akan langsung membidik peruntukan dana segar tersebut. “Kita akan mengawasi penggunaan Dandes yang ada di wilayah Minsel dan Mitra ini,” tegasnya beberapa waktu lalu.
Katanya, pemerintah pusat dan Kejaksaan telah menerbitkan memorandum of understanding (MoU).D ari perjanjian kerja sama tersebut, jelas mengatur tentang tugas Kejaksaan untuk mengatasi penyalahgunaan Dandes.
“Tentu di sini kita akan lihat item pekerjaannya. Apalagi di wilayah Sulut ini, anggarannya sampai 1,2 miliar,” jelasnya.
Dirinya pun berharap, pihak terkait dan Pemerintah Desa (Pemdes), dan Hukum tua (Kumtua) sebagai pengelola anggaran, kiranya, dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harapan dan aturan yang ada. “Harapan kita pengelolaannya sesuai dan bermanfaat kepada masyarakat,” tutupnya.(dav)
manadoterkini.com, AMURANG– Tiga Hukum tua (Kumtua) yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) rupanya telah menjalani pemeriksaan oleh pihak Polres Minsel, mereka diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (Dandes).
Pemeriksaan para Kumtua ini diungkapkan Kapolres Minsel AKBP Arya Perdana SH SIK MSi melalui KBO Satreskrim Polres Minsel IPTU Duwi Galih kepada sejumlah wartawan Senin (28/8) siang tadi. “Ia, penyidik kita telah memeriksa Tiga Kumtua dengan sejumlah saksi, saat ini masih tahapan dalam peroses lidik dan juga sidik,”ujarnya.
Dari informasi yang dirangkum, tiga Kumtua yang telah diperiksa tersebut yakni Kumtua Desa Radey Kecamatan Tenga, Kumtua Desa Ritey Kecamatan Amurang Timur, dan Kumtua Desa Wawontulap Kecamatan Tatapaan.
Ditanya terkait kerugian dalam dugaan penyalahgunaan Dandes tersebut, dirinya belum memberi keterangannya. “Kita tunggu aja proses penyidikan lebih lanjut, saat ini baru satu desa di Minsel yang sudah terindikasi,” tandasnya.(dav)
manadoterkini.com, AMURANG – Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE, sangat mendukung langkah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menyediakan nomor aduan soal pengelolaan dandes. “Hukum tua (Kumtua) dan pejabat Kumtua kelolah Dandes sesuai dengan aturan yang ada, transparan dan akuntabel,” ujar Tetty mengingatkan para Hukum Tua.
Pasalnya, jika terjadi kejanggalan dalam pengelolaan dana desa (dandes) Tahun 2017 sudah bisa dipastikan akan berbenturan dengan aparat penegak hukum. “Saya ingatkan dana desa itu untuk peningkatan kesejahteraan warga di Desa. Jalankan sesuai aturan jangan sampai berdampak hukum. KPK maupun Kejaksaan dan Kapolisian sedang memantau pengelolaan dana desa ini agar bisa digunakan sesuai program Presiden Joko Widodo,” urai Tetty.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa (PMD) Minsel Drs Efert Poluakan mengungkapkan, jika ada ketimpangan atau kekeliruan yang coba dilakukan oleh oknum terhadap pengelolaan dandes, tidak sesuai amanat undang- undang desa, sudah ada nomor pengaduan. “Dipersilakan langsung menghubungi 1500040 ke Kementerian ataupun ke Sekneg Kepresidenan untuk melaporkannya,” ungkapnya.
Dijelaskannya, payung hukum pelaksanaan dandes 2017 jelas sesuai Undang- undang (UU) Desa 6/2014 dan Peraturan Kementerian Desa (Permendes) 22/2016 yang mengatur mekanisme pengelolaannya.
“Jadi dalam UU tersebut, dikatakan pengelolaan Dandes harus transparan, akuntabel dan partisipatif melibatkan seluruh elemen masyarakat desa/kampung, dan ini harus dilakukan,” tukasnya.
Lanjut Poluakan, kalaupun ada indikasi penyelewengan Dandes diminta masyarakat proaktif melaporkan ke pihak berkompeten maupun ke pihak Kementerian. “Dalam pengawasan Dandes ini tidak ada batasan maupun pengecualian terhadap siapapun bisa mengakses atau bisa mendapatkan informasi tentang pengelolaan dandes,” ungkapnya.
Mantan Sekretaris Dinas Keuangan Minsel ini juga menambahkan, pihaknya mengarahkan agar pelaksanaan Dandes sesuai yang diamanatkan. “Untuk itu kami berharap Dandes ini dapat memberikan kontribusi terhadap kemandirian desa atau kampung itu sendiri demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(dav/mlz)
Kepala Badan Pemberdayaan Desa Pemkab Minsel Drs Efer Poluakan.(ist)
manadoterkini.com, AMURANG– Jangan coba-coba menyelewengkan Dana Desa (Dandes). Sebab Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyediakan nomor aduan, jika terjadi kejanggalan dalam pengelolaan dana desa (dandes) Tahun 2017.
Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa (PMD) Minsel Drs Efert Poluakan mengungkapkan, jika ada ketimpangan atau kekeliruan yang coba dilakukan oleh oknum terhadap pengelolaan dandes, tidak sesuai amanat undang- undang desa, sudah ada nomor aduan.
“Dipersilakan langsung menghubungi 1500040 ke Kementerian ataupun ke Sekneg Kepresidenan untuk melaporkannya,” ungkapnya.
Dijelaskannya, payung hukum pelaksanaan dandes 2017 jelas sesuai Undang- undang (UU) Desa 6/2014 dan Peraturan Kementerian Desa (Permendes) 22/2016 yang mengatur mekanisme pengelolaannya.
“Jadi dalam UU tersebut, dikatakan pengelolaan Dandes harus transparan, akuntabel dan partisipatif melibatkan seluruh elemen masyarakat desa/kampung, dan ini harus dilakukan,” tukasnya.
Lanjut Poluakan, kalaupun ada indikasi penyelewengan Dandes diminta masyarakat proaktif melaporkan ke pihak berkompeten maupun ke pihak Kementerian.
“Dalam pengawasan Dandes ini tidak ada batasan maupun pengecualian terhadap siapapun bisa mengakses atau bisa mendapatkan informasi tentang pengelolaan dandes,” ungkapnya.
Mantan Sekretaris Dinas Keuangan Minsel ini juga menambahkan, pihaknya mengarahkan agar pelaksanaan Dandes sesuai yang diamanatkan. “Untuk itu kami berharap Dandes ini dapat memberikan kontribusi terhadap kemandirian desa atau kampung itu sendiri demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Komentar Terkini