“Tatap Pilgub 2020”, OD, Tetty dan GSVL Berebut Kursi di Deprov Sulut

manado
Olly Dondokambey – Tetty Paruntu -Vicky Lumentut

manadoterkini.com, SULUT – Tiga partai besar di Sulut yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar (PG) dan Partai Demokrat (PD) dipastikan akan berebut kursi di DPRD Sulut pada Pemilu Legislatif tahun 2019 mendatang.

Pasalnya, dari tiga partai besar ini melekat figure Ketua Partai yang belakangan sangat familiar dan begitu populis bagi warga Sulawesi Utara. Bahkan tiga nama tersebut belakangan sangat layak digadang untuk Pilgub 2020 nanti.

“Pileg ini bisa menjadi pemanasan bagi ketiga tokoh politik tersebut. OD, Tetty dan GSVL layak untuk bertarung pada Pilgub mendatang. Makanya Pileg ini bisa menjadi pemanasan untuk kedepan. Memang sepak terjang OD masih diatas kedua figure ini hanya saja Tetty dan GSVL jangan dianggap sebelah mata, karana keduanya lagi naik,” ujar Jekson Sulangi SH kepada manadoterkini.com, Rabu (18/7/2018).

Kalau pun ada opsi GSVL dan Tetty berebut menjadi Wakilnya OD pada Pilgub mendatang bisa tergantung pada Pileg 2019. Pasalnya, peta koalisi belum kelihatan dari jumlah kursi di DPRD Sulut.

“Tergantung perolehan kursi di DPRD Sulut nanti. Makanya Pileg bakal jadi ajang pemanasan bagi ketiga figure tersebut. Kita lihat saja nanti. Yang pasti seruh,” tandas Sulangi.

Untuk diketahui saat ini PDIP memiliki 13 kursi di DPRD Sulut, sedangkan Golkar 9 Kursi dan Demokrat 6 Kursi. Kedepan OD menargetkan 17-19 kursi, GSVL menargetkan 11 kursi dan Tetty menargetkan melebihi dari 9 kursi yang ada saat ini.(*/mlz)

Terima SK PAW, Kalangi Segera Kembali ke Gedung Cengkih

kalangi
Syenni Kalangi

SK PWAmanadoterkini.com, SULUT – Mantan anggota DPRD Sulut Syenni Kalangi, dipastikan segera kembali berkantor di gedung cengki, Sario, Manado. Pasalnya, srikandi Partai Gerindra ini telah mengantongi Surat Keputusan ( SK) Kemendagri nomor 161.71-5749 tahun 2016, mengantikan posisi almarhum Yusuf Hamim dari daerah pemilihan Bolmong Raya.

Dengan diterimanya SK dari Kemendagri, maka proses sebagai ketentuan persyaratan Penganti Antar Waktu ( PAW) telah terpenuhi dan tinggal menunggu jadwal pelantikan di DPRD Sulut.

Kalangi ketika dikonfirmasi membenarkan jika SK PAW telah diterimanya. ”Saya sudah memegang SK,” aku Kalangi.

Kalangi pun mengakui jika selama selama pengurusan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) pihak terkait sangat membantu.

“Partai Gerindra lewat DPD Sulut, Deprov,  KPU serta Pemprov,  Gubernur semua sudah sangat membantu sehingga SK bisa saya terima,” tuturnya.

Sekadar diketahui SK Mendagri ini untuk menindak-lanjuti Surat Gubernur nomor 160/2093/sekr-Ro.Pemhumas tanggal 30 Juni 2016 perihal proses pergantian antar waktu anggota DPRD Sulut.

Serta Surat Ketua DPRD nomor 160/DPRD/665/2016 tanggal 8 Juni 2016 perihal usul pengangkatan calon pergantian antar waktu DPRD Sulut. Dan berita acara KPU Provinsi Sulut nomor 9/BA/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Sulut hasil pemilu tahun 2014.

Yang inti dari surat tersebut menegaskan  Sjenny Kalangi layak gantikan Almarhum Yusuf Hamim sebagai anggota dewan.(tim/mlz)

Tindaklanjuti Kasus Net Invest, Deprov Sulut Lakukan Mediasi

OJK
Mediasi Deprov Sulut terkait Net Invest

MTerkini.com, SULUT – DPRD Sulut akhirnya menindaklanjuti kejelasan status Net Invest dengan mengadakan pertemuan dengan para korban, Kapolresta Manado, Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pihak Bank BRI.

Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut, didampingi Ketua Komisi I Ferdnand Mewengkang serta sejumlah anggota lagislator Sulut termasuk Danny Sumolang.

Lumentut dalam rapat tersebut mengatakan, bahwa pertemuan ini sekedar memediasi dan memberikan rekomendasi, bukan rapat untuk pengambilan keputusan atas kasus net invest.

Dalam rapat tersebut personil Komisi I DPRD Sulut Danny Sumolang, mempertanyakan wewenang dan fungsi pengawasan dari OJK sendiri, karena dua hal tersebut sangat penting dalam permasalahan Net Invest.

“Menjadi pertanyaan kami ada apa dengan OJK ? kenapa bisa beri kewenangan dan keleluasaan kepada lembaga ilegal (Net In,red), bisa menarik uang dari nasabah diluar aturan Bank Indonesia. Padahal bunganya sudah melebihi ratusan persen,” ujar Sumolang.

Sumolang berharap pihak OJK bisa bekerja sama dengan aparat kepolisian, agar kedepan kasus seperti ini tidak terjadi lagi.

“Sebagai representasi dari masyarakat, kalau sudah ada lembaga-lembaga keuangan yang mencurigakan, agar segera ditutup. Karena menurut UU No 21 tahun 2011, OJK punya kewenangan untuk itu. Sebelum masuk diranah criminal dan aparat kepolisian yang menangani,” tandas Sumolang.

Menanggapi akan pertanyaan Sumolang, perwakilan OJK Sulut, Edwin Mandagi menjelaskan bahwa Net In tersebut, melakukan aktivitas pengumpulan uang dari masyarakat tanpa izin.

Menurut Manadagi yang diawasi oleh OJK adalah lembaga keuangan yang mengantongi izin dari OJK, bagi lembaga keuangan yang tidak mengantongi izin dari OJK pihaknya tidak punya wewenang untuk mengawasi mereka.

“Kami tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi lembaga keuangan yang tidak mengantongi izin dari OJK. Dan untuk mengingatkan kepada masyarakat, kami menyebarkan informasi melalui pemberitaan di media massa dan seminar untuk pencegahannya. Tetapi kami sering ditantang masyarakat, karena ada yang mengatakan kepada kami kalau tidakm mau melihat masyarakat menjadi kaya itulah sebagian tantangan yang kami hadapi,” jelas Mandagi seraya mengatakan, “Kalau izin dikeluarkan dari pihak kami sendiri, kami bisa menutupnya, tapi kalau izinnya dikeluarkan oleh orang lain, kami tidak berhak menutupnya,”kata Mandagi.(tim)

KUA-PPAS APBD Sulut 2016 Ditetapkan Rp 2,8 Triliun

KUA PPASMANADO, (manadoterkini.com) – Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 telah ditetapkan DPRD Sulut, Selasa (17/11) kemarin, sebesar Rp2,8 triliun melalui rapat paripurna yang dipimpin Stevanus Vreeke Runtu (SVR) selaku Ketua Dewan dihadiri Penjabat Gubernur Soni Sumarsono.

Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Dimana dalam APBD induk 2016 terdapat anggaran untuk program bersih kuala dan telah ditetapkan oleh TAPD Pemprov dan Badan Anggaran.

“Untuk mendukung program pemerintah pusat dalam pengelolaan dana desa akan diadakan berbagai pelatihan yang pelaksanaanya diadakan di Badan Pendidikan dan pelatihan Provinsi,” papar SVR.

Lanjut SVR, Dinas Pendapatan Pemprov Sulut merupakan pengelolah PAD. Maka untuk menarik minat masyarakat agar rajin membayar harus ditunjang dengan sarana prasarana diantaranya perbaikan kantor.Dan pembuatan icon dan fasilitas kantor di Kabupaten/Kota Provinsi sulut.

”Pemerintah juga harus mengakomodir aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan masa reses. Serta peningkatan infrastruktur berkaitan dengan pelayanan publik,” tegas SVR.(jef)

Wenny Lumentut Terima Kunker DPRD Sulawesi Barat

Dewan SulbarSULUT, (manadoterkini.com) – Kesamaan persepsi memahami prosedur pimpinan dewan dengan daerah lain begitu penting. Hal ini memotivasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bertandang ke Gedung Cengky Sario julukan Kantor Wakil Rakyat Sulawesi Utara (Sulut).

Kedatangan para dewan Sulbar ini disambut baik Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut SE, di ruang tamu kantor dewan. “Ini hanya konsultasi biasa biar ada kesamaan,” papar Kabag Persidangan, Ventje Sembor.

Pembahasannya mengenai hak-hak anggota dewan. Dalam pertemuan itu didapati beberapa hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan masing-masing. “Terkadang ditemui di sana (Dewan Sulbar) punya kelebihan namun di dewan Sulut ada yang kurang, begitupun sebaliknya di sini memiliki kelebihan di sana ada yang kurang,” ungkapnya.

“Ada juga keluhan mereka salah satunya mengenai mobil dinas, namun itu tentunya berbeda dengan dewan Sulut,” tandasnya.

Selain itu, mereka berdialog dengan Dewan Sulut dalam rangka perbandingan kerja. Tim ini menanyakan mengenai cara membentuk kebersamaan secara intern di dewan. Lumentut pun memberikan gambaran situasi di dalam dewan.

Dari penjelasannya, walaupun di setiap sidang sering terjadi perdebatan namun dewan Sulut tetap menjaga kekompakkan.

Menurut Lumentut, pekerjaan harus dilakukan secara profesional. Di lingkup anggota dewan tahu menempatkan diri entah di dalam sidang atau di luarnya. “Kami tetap kompak,” ujar Wenny Lumentut dalam percakapan dengan dewan Sulbar. (jef)

Serap Aspirasi, KDP Gelar Reses di Desa Kinalawiran Tompasobaru

Reses KDP Reses KDPTOMPASOBARU, (manadoterkini.com) – Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut Kristovorus Deky Palinggi SE (KDP) menggelar masa reses di Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), yakni di Desa Kinalawiran, Senin (24/8) kemarin.

Ratusan warga di Desa tersebut menyampaikan aspirasi mereka kepada legislator Partai Golkar itu. Di antaranya, mengingatkan pemerintah soal pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah untuk segera diperbaiki, karena sampai saat ini masih banyak jalan yang belum dilakukan perbaikan.” Kami menginginkan jalan pertanian agar di perbaiki, begitu juga jalan yang ada di setiap lorong – lorong Desa yang ada di Kecamatan Tompasobaru,” pinta salah satu warga yang ada di Kecamatan Tompasobaru.

Ia juga menyorot peredaran minuman beralkohol karena sangat mengganggu perekonomian masyarakat yang ada di Tompasobaru.

Hal senada disampaikan Hukum Tua desa Desa Kinalawiran, Wildy. Ia mengingatkan jika kondisi masyarakat yang ada di Minsel lebih khusus di kecamatan Tompasobaru masih sangat berharap perhatian pemerintah paling tidak untuk perbaikan infrastruktur jalan serta infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan. “Masih banyak yang harus diperbaiki, karena sangat dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.

Terkait aspirasi yang sudah disampaikan, KDP mengatakan selama melaksanakan reses persoalan infrastruktur jalan, juga Pendidikan dan Kesehatan menjadi pembicaraan yang tak pernah selesai. Karena itu, kata politisi Golkar yang dikenal cerdas itu mengatakan, apa yang disampaikan masyarakat menjadi prioritas baginya untuk diperjuangkan.

“Sebagai anggota DPRD akan menampung semua aspirasi yang sudah disampaikan dan berharap dukungan masyarakt agar apa yang sudah disampaikan dapat terealisasi,” tandas suami tercinta dari Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu SE ini.

Hadir dalam acara tersebut, selain ratusan masyarakat setempat, Kumtua dan Kapolsek Tompasobaru Iptu Verry Liwutang.(dav)

HUT RI Ke 70, KDP : Kita Harus Berikan Yang Terbaik Buat Bangsa Negara dan Rakyat

KDPSULUT, (manadoterkini.com) – Pelaksanaan upacara memperingati HUT Proklamasi kemerdekaan RI ke 70 di halaman kantor Gubernur Sulut berlangsung khidmat dan penuh makna. Perayaan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia berjalan dengan sangat baik dan meriah.

“Di usia 70 tahun Indonesia Merdeka, kita semua masyarakat dan generasi muda patut menghargai dan menghormati jasa-jasa para pejuang kemerdekaan kita dengan memberikan yang terbaik buat bangsa negara dan rakyat,” hal tersebut dikatakan wakil ketua komisi I Deprov Sulut Kristovorus Decky Palinggi kepada manadoterkini.com usai menghadiri upacara bendera di kantor Gubernur Sulut.

Legislator peraih suara terbanyak dapil Minsel-Mitra ini juga menggugah semangat cinta tanah air bangsa dengan semangat membangun negeri.

“Jangan kita selalu bertanya apa yang sudah negara berikan kepada kita tetapi mari kita petanyakan apa yang sudah kita berikan buat negara,” ungkap KDP sapaan fimiliar Palinggi.

Diketahui, upacara memperingati Proklamasi HUT RI Ke 70 yang dilaksanakan di Halaman kantor Gubernur Sulut dihadiri oleh unsur Forkopimda Sulut, Pimpinan dan anggota DPRD Sulut, suluruh pejabat TNI/POLRI, Mahasiswa, Siswa, LSM, dan dihadiri juga oleh ribuan Veteran RI. (toar)

Billy Lombok : HUT RI ke 70, Banyak Pekerjaan Rumah Yang Harus Diselesaikan

Bili LombokSULUT, (manadoterkini.com) – HUT RI merupakan kebanggaan kita, tetesan keringat dan wujud pengorbanan pejuang bangsa, penting bagi kita mengamalkan dengan baik, caranya berikan yang terbaik bagi bangsa. Hal ini disampaikan personel komisi II Deprov Sulut Billy Lombok SH saat diwawancarai manadoterkini.com

Lanjut, legislator peraih suara terbanyak Partai Demokrat ini mengatakan, Dulu kita mengusir penjajah, sekarang bagaiman kita mengusir tabiat korupsi, kemalasan, tak percaya diri dan tak bangga diri. “Indonesia bangsa yang bermartabat, tapi kadang kita tak menghargai diri sendiri, kalau di dalam negeri kita enggan patuh aturan, coba kalau kita di luar negeri, semuanya harus sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Ditambahkannya juga, Selain semuanya itu, ada banyak pekerjaan rumah yang sedang menanti, “Pekerjaan rumah kita akan pemenuhan sandang,pangan dan papan, kebutuhan infrastruktur pendidikan, dan harapannya masih banyak lagi, tapi semua itu bisa diraih ketika kita bisa bersama,Ayo kerja,” kunci bendahara Fraksi Partai Demokrat ini. (toar)

SULUT, (manadoterkini.com) – Dalam hearing Komisi 4 yang dipimpin Ketua James Karinda bersama dengan para dokter serta perwakilan orang tua yang dihadiri langsung Rektor Unsrat Ellen Kumaat, mengeluarkan rekomendasi yaitu 150 dokter itu tetap didaftarkan pada tanggal 20 Agustus untuk diwisuda. Sementara ijsahnya nanti diberikan menyusul. Namun pihak Unsrat berat melaksanakan rekomendasi tèrsebut karena melanggar aturan dari menteri. “Saya mengajak kita semua untuk berjuang bersama-sama. Saya juga mengerti apa yang dirasakan oleh para dokter. Tapi marilah kita bersabar,” aku Kumaat.

Tetapi Komisi 4 tetap pada rekomendasinya yaitu 150 siswa ini tetap diikutkan dalam wisuda.(toar/mlz)

SULUT, (manadoterkini.com) – Minimnya penerangan jalan Boulevard II hingga jembatan Soekarno mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut.

Diakuinya kondisi keamanan di Sulawesi Utara lebih khusus Kota Manado sudah kondusif, namun kondisi jalan yang gelap gulita bisa berdampak rawan kriminalitas.

“Minimnya penerangan jalan di Boulevard II, khususnya di Jembatan Soekarno sangat rawan sekali kasus kriminalnya. Misalnya, kasus pencurian penikaman bisa saja terjadi karena kondisinya sangat gelap,”kata Lumentut.

Dia pun mengakui saat melintas di jalan tersebut pada malam hari agak ketakutan, karena gelap.

“Saya saja lewat jalur boulevard ada rasa ketakutan jika terjadi sesuatu di tengah jalan karena suasana jalanya sangat gelap,” kata Lumentut.

Ia pun berharap pemerintah Kota Manado bertindak cepat apalagi tidak lama lagi sudah masuk pada perayaan Natal. ”Pemasangan lampu jalan harus segera dilakukan oleh Pemkot Manado. Karena jembatan Soekarno juga telah menjadi aikon Sulawesi Utara saat ini,” tukas Lumentut.

Sementara itu, Pemkot Manado melalui juru bicara Franky Mocodompis menuturkan penerangan jalan memang menjadi perhatian Walikota GS Vicky Lumentut. “Lampu jalan dengan solar cell seharusnya menjadi salah satu terobosan mengatasi jalan-jalan yang rawan. Namun ada saja oknum yamg kurang bertanggung jawab mengambil bateraynya. Tapi kedepan penerangan jalan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota agar Manado lebih aman dan Nyaman,”pungkasnya.(toar)