Pendapatan Kota Manado Terus Meningkat

SKPD Manado Diminta Harus Cerdas Gali Sumber PAD

PEMKOT Manado, Senin (27/07), menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) dalam rangka memantapkan program dan kegiatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD Manado 2015. Rakorev yang diikuti 12 SKPD dan Camat ini dilakukan di Aula Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Manado, Jl 17 Agustus Kelurahan Teling Atas, dipimpin Sekkot MHF Sendoh mewakili Walikota GS Vicky Lumentut, didampingi Asisten III Henny Giroth dan Plt Kadispenda Harke Tulenan. “Kita perlu lakukan koordinasi dan evaluasi akan potensi dan sumber-sumber penerimaan PAD,” ujar Sendoh.

Sekda Manado

Selain itu, dengan dengan berjalannya tahun pajak yang baru di tahun 2015 ini, maka Pemkot Manado melalui Dispenda melaksanakan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2015. Pada kesempatan itu Tulenan menjelaskan perolehan posisi APBD Manado 2015 Triwulan II (lihat grafis).

Melihat keterangan dan penjelasan Tulenan, maka Sendoh memberikan apresiasi dan mengatakan bahwa hasil ini merupakan pencapaian yang cukup baik pada Semester I tahun 2015. “Saya mengapresiasi dan terima kasih kepada seluruh SKPD yang terkait atas kerja keras mengupayakan capaian pendapatan daerah ini,” ujar Sendoh. Dia juga menitip pesan, dalam menghadapi Triwulan III agar SKPD mencermati jika ada yang masih kurang dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mendapatkan solusinya. “Tiap-tiap SKPD pengelola PAD secara cerdas dibarengi dengan inovasi dapat menggali setiap sumber PAD dengan optimal,” pesan Sendoh.(***)

Dispenda Manado Beber PAD Triwulan II

KADIS Pendapatan Daerah (Kadispenda) Harke Tulenan menuturkan pihaknya terus menggali semua potensi Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. Untuk itu, Dia berharap semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengumpul PAD dapat berkoordinasi sehingga terget dapat dicapai.

Harke Tulenan

“Kita perlu bekerjasama untuk mengupul PAD. Sehingga apa yang menjadi harapan kita semua bisa terealisasi,”tandas Tulenan,” tandasnya.

Berikut APBD MANADO 2015 TRIWULAN II

Target PAD MANADO 2015- Target Rp 275.207.649.000

– Realisasi Triwulan II Rp 132.186.396.793 atau 48,03%

DANA PERIMBANGAN – Target Rp845.879.967.000

– Realisasi Triwulan II Rp 472.842.076.783 atau 55,90%

LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- Target Rp 315.667.687.000

– Realisasi Triwulan II Rp159.236.221.974 atau 50,44%

TOTAL APBD – Target Rp 1.436.755.303.000

– Realisasi Triwulan II Rp 764.264.695.550 atau 53,19%

PAD Manado Triwulan I Bagus, Walikota Minta Jajarannya Tak Berpuas Diri

KERJA keras Pemkot Manado untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Manado Tahun Anggaran 2015 menunjukkan hasil yang bagus. Pasalnya, di Triwulan I (Januari-Maret), posisi Pendapatan sudah menyentuh angka Rp406.456.512.799 atau 28,29 persen dari target sebesar Rp1.436.755.303.000 (selengkapnya lihat grafis).

Hal itu dijelaskan Kepala Dinas Pendapatan Dearah (Kadispenda) Manado Bismark Lumentut dalam Rapat Kerja dan Evaluasi (Rakorev) PAD Triwulan I T.A 2015 dan penyerahan Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2015, yang digelar di Ruang Serbaguna Lt.II Kantor Walikota Manado, Jl Balaikota Tikala, Selasa (19/5) pagi. “Kita beryukur karena dari tahun ke tahun anggaran pendapatan terus meningkat,” ujar Bismark.

Meski demikian, Walikota Manado GS Vicky Lumentut (GSVL) meminta para abdi negara di jajaran Pemkot Manado untuk tidak berpuas diri dari hasil capaian di Triwulan I ini. “Semua kegiatan bisa berjalan baik dan meningkat, jika kita terus bersemangat dan bekerja keras dengan penuh tanggung-jawab serta jujur dalam tugas dan pelayanan yang diemban,” ujar Walikota salam sambutannya saat membuka Rakorev tersebut.

Dikatakan pula, berbagai serangan kepada Pemkot Manado diyakini terjadi di tahun 2015 ini, karena tahun ini diperhadapkan dengan tahun politik Pemilihan Walikota (Pilwako). Namun Walikota berharap jajarannya tidak terpengaruh, dan terus menunjukkan kinerja yang baik, khsusnya dalam mengejar target PAD 2015. “Tahun ini diperhadapkan dengan tahun politik. Maka sebaiknya kita pegawai melakukan tugas dengan fungsi kontrol dan pencegahan yang ekstra hati-hati. Jangan sampai hasil tugas kita pegawai, berujung atau terjerat kasus hukum nantinya. Begitu juga soal hak, kalau bukan hak kita jangan kita mengambilnya,” saran Walikota GSVL dihadapan peserta Rakorev antara lain para Kepala SKPD, Camat dan Lurah.

Diketahui, PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 79 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pasal tersebut disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur denga uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Pada kesempatan itu juga, Walikota GSVL menyerahkan SPPT PBB dan DHKP Tahun 2015 kepada 11 Camat. Hadir juga dalam Rakorev itu Wawali Harley Mangindaan, Sekkot Haefrey Sendoh, Assisten III Henny Giroth.(***)

PENDAPATAN JANUARI-MARET 2015

URAIAN                   TARGET                        REALISASI                 PROSENTASE

PAD                             Rp275.207.949.000,-       Rp62.139.307.397,-       22,58%

Dana perimbangan   Rp845.879.967.000,-       Rp257.506.620.009,-     30,44%

Lain-Lain yang Sah   Rp315.667.687.000,-      Rp86.810.585.393,-       27,50%

TOTAL APBD           Rp1.436.755.303.000,-   Rp406.456.512.799,-     28,29%

Sejak GSVL Pimpin Manado, PAD Naik Drastis Hingga 244%

PERKEMBANGAN Manado dalam 5 tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan drastis di bawah pimpinan Walikota GS Vicky Lumentut (GSVL). Berbagai upaya, terobosan dan gagasan brilian dilakukannya demi kemajuan Ibukota Sulut ini. Salah satu bukti nyata, selama hampir lima tahun memimpin Manado sejak 8 Desember 2010, Walikota GSVL mampu menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Manado, sehingga sampai saat ini telah meningkat sebesar 244 persen.

Pendapatan Daerah

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah dan digunakan untuk membangun dan membiayai sistem pemerintahan di daerah yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah merupakan salah satu komponen di dalam PAD dan merupakan yang paling besar kontribusinya di dalam penghasilan PAD.

Dan, keseriusan Pemkot Manado mengelola sektor-sektor pendapatannya guna meningkatkan kemandiriannya terbukti, sehingga sedikit demi sedikit mulai mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. PAD Manado dalam lima tahun mengalami peningkatan luar biasa, dalam 5 tahun terakhir Manado mampu mencatatkan peningkatan sebesar 244 persen, dan tertinggi dari 15 Kabupaten/Kota di Sulut.

Tercatat sejak tahun 2010 Manado hanya mampu membukukan PAD sebesar Rp72,4 miliar, kemudian pada 2011 terjadi peningkatan menjadi Rp132,2 miliar atau terjadi peningkatan 78 persen dari tahun sebelumnya. Tahun 2012 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp149 miliar dan mengalami peningkatan sebesar 12,8 persen, selanjutnya 2013 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp181,8 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 24,4 persen dan di tahun 2014 mengalami lonjakan menjadi Rp248,4 miliar dan mencatatkan angka pertumbuhan 37 persen (lihat grafis).

PAD MANADO

2010 : Rp.72.404.996.767,-

2011 : Rp.132.210.650.825,- (naik 78%)

2012 : Rp.149.019.275.000,- (naik 12,8%)

2013 : Rp.181.832.626.300,- (naik 24,4%)

2014 : Rp.248.480.328.000,- (naik 37%)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Manado Peter KB Assa mengungapkan bahwa pencapaian ini tak lepas dari program-program unggulan pemerintah yang telah disiapkan dengan matang sebelum di implementasikan di lapangan. “Apalagi dengan kondisi Manado yang mempunyai beragam kultur yang berbeda-beda sehingga perencanaan yang sesuai dengan wilayah serta melakukan pemetaan terhadap sumber-sumber PAD potensial yang dimiliki Manado perlu untuk dilakukan,” terang Assa di kantor Bappeda, komplek Kantor Walikota Jl Balaikota, Tikala.

Selain itu Assa juga menambahkan, meskipun potensi yang dimiliki Manado begitu besar, namun apabila pengelolaannya tidak sesuai maka sumber-sumber potensi PAD yang ada bisa tidak terkelola dengan maksimal. “Pencapaian semua ini, tak lepas dari arahan Walikota Manado,” tegas Assa. Prestasi ini tentunya sangat membanggakan, sehingga apresiasi positif pun ditujukan kepada Pemkot Manado. “Ini bentuk kerja keras yang dilakukan Walikota, yang mampu mengarahkan SKPD terkait untuk menggejot pos-pos PAD yang ada di kota ini,” Ketua Dekot Manado, Noortje Van Bone.

Adapun Walikota Manado GS Vicky Lumentut (GSVL) hanya merendah, dan mengungkapkan kalau pencapaian yang berhasil dilakukan Manado dalam meningkatkan PAD serta tingkat kemandiriannya merupakan hasil kerja semua elemen baik pemerintah maupun semua elemen masyarakat, terlebih peran besar masyarakat Manado yang selalu mengutamakan kebersamaan dan kemauan untuk bertumbuh dan terus berkembang menjadi faktor kunci meraih semua pencapaian yang yang ada. “Ini semua berkat partisipasi besar masyarakat dalam menunjang kinerja pemerintahan,” ujar GSVL.(aldi/lipsus)

Dispenda Manado Gelar Uji Petik Pajak Rumah Makan

manado
Uji Petik di salah satu rumah makan di Manado

MANADO, (manadoterkini.com) – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Manado, melakukan uji petik atau pengambilan sampel secara statistik terhadap sejumlah rumah makan, restoran dan cafe sebagai bahan data bahkan kontrol pembayaran pajak. Hal ini diutarakan Djemy Panjow, staf bidang pajak saat tugas, kepada manadoterkini. “Uji petik bagian dari kontrol pembayaran pajak dari rumah makan maupun restoran,”ujar Panjow.

Senada diungkapkan Septi Mamahit,petugas uji petik lainnya saat bertugas di RM Kawan Baru kepada wartawan manadoterkini.com, pengambilan sampel secara statistik yang dilakukan sebagai alat untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan dan sebagai dasar untuk membandingkan seberapa besar konsumen yang datang berkunjung ketempat usaha ini.

“Pajak sebesar 10% ini tidak dibayar oleh pemilik usaha tetapi di bayar konsumen sewaktu melakukan transaksi pembayaran,”ujar Mamahit.

Seperti diketahui program uji petik ini dilaksanakan di 16 tempat usaha. “Ini merupakan program Dispenda Manado dalam hal ini Program Plt Kapala Dinas Pendapatan Drs Harke V R Tulenan MSi,”pungkas Mamahit.(alfa)

MANADO, (manadoterkini.com) – Pengusaha reklame di kota Manado, mengeluhkan pemotongan pajak 25 persen dari harga kontrak. Mereka menduga adanya permainan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.

“Kami kaget, tiba-tiba tahun 2015 ini sudah ada kebijakan pajak reklame harus 25 persen. Kalo tahun-tahun kemarin tidak begini.” Keluh salah satu pengusaha reklame.

Mereka mengakui kalau kebijakan dari Dispenda Manado tersebut sangat berat. “Pasti ada pengusaha yang tak mampu bayar ke pihak ketiga,” tandasnya.

Sementara itu Kadispenda Manado, Bismark Lumentut SE, yang dikonfirmasi membanta tudingan negatif terhadap Dinas yang dipimpinnya tersebut.

Bismark menjelaskan, untuk pembayaran pajak reklame ini sudah memakai sistim MPS (Menghitung Pajak Sendiri). “Sama seperti pajak rumah makan dan restoran. Cuma untuk MPS reklame pemberlakuannya nanti tahun 2015 ini,” kata Bismark.

Kebijakan ini diberlakukan untuk pajak reklame sudah sesuai aturan dalam perda. “Ada aturannya, Perda nomor 4 tahun 2009,” jelas Bismark.(ald)

DPRD Manado Dorong Peningkatan PAD

manado
Revani Parasan SH. (ist)

MANADO, (manadoterkini.com) – Sebagai mitra kerja, komisi B DPRD Manado mendorong Dispenda meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan penyetoran pajak usaha. Demikian dikatakan Ketua Komisi B DPRD Kota Manado Revani Parasan.

Untuk itu, Parasan meminta Dispenda Kota Manado, untuk tidak mengeluarkan fiskal bagi perusahan yang menunggak pajak.

“Kami meminta pihak Dispenda Kota Manado, untuk tidak mengeluarkan fiskal bagi mereka yang menunggak pajak,” tegas Revani, kepada sejumlah wartawan.

Terkait dengan sejumlah usaha, yang ditemukan pihaknya lalai soal kewajiban membayar pajak pajak, Dipenda harus menindak tegas karena dari hasil sidak pihak Komisi B di sejumlah tampat hiburan malam dan karaoke, ditemukan banyak yang belum melakukan kewajiban mereka membayar pajak.

“Bukti tidak membayar pajak, telah kami temukan saat melakukan sidak di sejumlah tempat hiburan malam dan karaoke, sehingga dengan tindakkan tegas dari pihak Dispenda, mereka akan memenuhi kewajibannya,” terangnya.

Menurutnya, jika Dispenda tidak mengeluarkan fiskal maka untuk ijin-ijin lainnya tidak bisa dikeluarkan dan menjadi salah satu solusi agar pelaku usaha dapat membayar pajak.(mlz)

MANADO, (manadoterkini.com) – Potensi pajak daerah untuk pembangunan Kota Manado harus mendapat dukungan semua stackholder. Untuk personil DPRD Manado, Boby Daud menegaskan akan mensuport Dispenda menggali potensi Dispenda.

Ditegaskan Daud, pihaknya akan turun lapangan membantu Pemerintah memonitor secara langsung pelaku usaha yang engan bayar pajak.

“Pajak menjadi kewajiban para pelaku usaha. Makanya yang telah mendapatkan ijin usaha wajib hukumnya menyetor pajak,”ungkap Daud, Senin (17/11)

Lanjutnya, pajak yang dititipkan para pelaku usaha yang disetorkan kepada pemerintah akan dikembalikan untuk warga sendiri. Kalau pajak tidak dibayarkan itu adalah pengelapan.

“Pajak yang setoran adalah uang rakyat. Makanya kalau tidak disetorkan adalah penggelapan. Uang pajak itu dikelola untuk kepentingan rakyat,”ungkap Daud.

Untuk itu wajib pajak yang menunggak segera menyelesaikan kewajibannya. “Karena sanksi bukan hanya penutupan tempat usaha, dengan penarikan ijin usaha dan dipidana,”pungkasnya.(ald)

Masih Banyak Pelaku Usaha Tempat Kos Belum Bayar Pajak

manado
Kabid Luther Wongkar (tengah)

MANADO, (manadoterkini.com) – Usaha tempat kos di Kota Manado, telah menjadi sumber pendapatan asli daerah. Namun seiring berjalannya peraturan daerah (Perda) tentang penarikan retribusi atau pajak daerah bagi usaha tempat kos, ternyata belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pasalnya, masih banyak pelaku usaha tempat kos belum membayar pajak.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bismark Lumentut, SE yang dikonfirmasi melalui kepala Bidang pajak dan retribusi Luther Wongkar, tak menapik akan hal tersebut.

Dimana dari 200 lebih tempat kos di Kota Manado ternyata masih banyak yang belum menyelesaikan kewajiban membayar pajak. “Tempat kost yang terdata adalah 200, sedangkan yang sudah mebayar pajak adalah 63 tempat kost, yang lainnya belum,”kata Luther.

Untuk mempercepat para wajib pajak, termasuk pelaku usaha tempat kos di Kota Manado merealisasikan kewajibannya tersebut, Dispenda telah mengandeng Kejaksaan untuk menaginya. “Kami saat ini bekerjasama dengan pihak Kejaksaan untuk menagih pemilik kost yang belum membayar pajak,”tegas Wongkar.

Dia pun menambahkan kalau pemilik kos tidak membayar pajak dengan batas waktu yang sudah disiapkan maka pemilik kos siap-siap mendapat hukuman. “Jika pemilik kost tidak memperhatikan pembayaran dan menghiraukan peraturan dari Pemkot, siap-siap saja menerima sanksi,”tambahnya.(ald)

Perbaiki Kualitas Layanan, Walikota GSVL Perpanjang Masa Pembayaran PBB-P2

KEKHAWATIRAN para wajib pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tentang tenggal waktu masa pembayaran yang biasanya berakhir 30 September 2014 dan membebankan jumlah denda kepada pembayar pajak, dijawab lugas Walikota Manado, Dr. G.S. Vicky Lumentut. Setelah berturut-turut menerima laporan dan keluhan sejumlah besar pembayar pajak terkait kekurang kesiapan aparatur Pemerintah Kota Manado dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam menangani proses pembayaran pajak, mantan Sekretaris Daerah Kota Manado di era Walikota Jimmy Rimba Rogi, menegaskan perpanjangan masa waktu pembayaran.

manado
Sidak Walikota ke Dispenda menyaksikan proses pembayaran PBB-P2
manado
Sidak Walikota ke Dispenda menyaksikan proses pembayaran PBB-P2

Ketika ditanya seputar kebijakan perpanjangan masa pembayaran PBB-P2, alumni Harvard Kennedy School ini memberikan penjelasan.“Kalau dulu, sebagian wajib pajak memanfaatkan hari terakhir pembayaran di hari terakhir yaitu 30 September sehingga terjadi penumpukan, kini kami memberikan layanan lebih kepada wajib pajak PBB-P2 di Manado. Peraturan memungkinkan kami selaku pihak yang diberi wewenang menerima pembayaran pajak daerah seperti PBB P2 untuk memperpanjang atau mengundurkan waktu pembayaran. Surat edaran sudah saya perintahkan untuk dibuat oleh Dispenda dan sementara berproses, tapi kepada masyarakat dengan ini kami sampaikan bahwa batas waktu pembayaran PBB-P2 adalah 6 (enam) bulan sejak penyerahan SPPT dari Kantor Pajak Pratama. Nah, kepada seluruh kelurahan di Kota Manado melalui 11 Camat, telah diserahkan kurang lebih 94 ribu SPPT dari Dispenda, pada Rabu 11 Juni 2014 lalu. Dengan demikian, perpanjangan waktu pembayaran PBB-P2 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014. Mudah-mudahan perpanjangan ini bisa membantu peningkatan kualitas pelayanan pembayaran PBB-P2 di instansi terkait, minimal mengurangi penumpukan pembayar pajak. Saya memang menerima banyak sekali laporan masyarakat, terutama melalui Saudara Wakil Walikota, Dr. Harley Mangindaan, tentang tingginya ekspektasi masyarakat pada kualitas layanan di Dispenda. Pada Senin 29 September kemarin, saya menerima laporan jumlah pembayar pajak melebihi angka 1500,”urai Walikota GSVL.

manado
Rakorev PBB-P2
foto 4 adv
Rakorev PBB-P2

Sebagaimana diketahui, pada tahun pertama pelaksanaan pembayaran pajak daerah dalam hal ini PBB-P2, Pemerintah Kota Manado masih mengalami berbagai penyesuaian, mulai dari sistem hingga mekanisme pembayaran. Hal itu diakui Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Bismark Lumentut, S.E. melalui Kepala Bidang Dana perimbangan sendiri menganggap wajar jika pada tahun pertama pelaksanaan masih terdapat berbagai hal yang mesti diperbaiki.

manado
Walikota GSVL berdialog dengan KaBid Dana Perimbangan Dispenda yang bertanggung jawab teknis terhadap pembayaran PBB-P2

Mantan Lurah Bahu yang kini akrab dengan sumber pemasukan kas daerah ini mengemukakan.“Di bawah arahan Pak Walikota, Pak Wawali, dan Pak Sekda kami merasa optimis berbagai kekurangan yang ada akan bisa kami atasi. Berbagai evaluasi dan masukan masyarakat terus kami kaji dan tindak lanjuti untuk mengejar tuntutan terhadap pelayanan prima. Evaluasi dan pembenahan ini tentu menjadi motivasi utama bagi kami sehingga target yang diberikan kepada kami sekitar 37 milyar sudah bisa terealisasi sekitar 57 persen atau sekitar 21 milyar, dan dengan perbaikan sistem serta perpanjangan masa pembayaran, kami juga optimis, realisasi PBB-P2 bisa memenuhi target yang ditetapkan,”pungkasnya.(advetorial/medco/ald)

MANADO, (manadoterkini.com) – Mendekati hari jatu tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdampak membludaknya warga mendatangi kantor Dinas Pendapatan Daerah. Pasalnya, PBB sudah diserahkan oleh KPP Pratama kepada daerah. Untuk itu Dispenda diminta membuka loket di Kecamatan agar warga tidak tertumpuk di kantor Dispenda.

“Ada baiknya Pemkot Manado dalam hal ini instansi teknis Dispenda membuka loket-loket di Kecamatan. Ini akan membantu warga dari segi efisiensi waktu dan tenaga,”kata personil DPRD Manado Sonny Lela.

Karena ini terbilang baru di Dispenda Manado, seharusnya sudah diantisipasi jauh hari. Karena penyerahan PBB-PP ke daerah tidak mendadak, namun sudah diwacanakan jauh sebelumnya.

“Ini harusnya telah diantisipasi, karena jauh hari telah diinformasikan. Kami pun telah mengingatkan semasa duduk di DPRD lalu. Perlu juga dipikirkan wajib pajak di Pulau, kalau bisa dibuat loket kusus, agar warga tidak sibuk-sibuk menyeberang lautan hanya untuk bayar pajak PBB,”katanya.

Kerja sama dengan Bank sehat juga perlu dipercepat, kalau pun perlu dukungan DPRD, pihaknya sangat terbuka untuk melakukan proses penyusunan Perda. “Yang jelas kita juga punya tahapan untuk menuju kesana. Namun langka cepat yakni penambahan loket hingga ke kecamatan,”tandas Politisi Partai Buru yang kini hijra ke Partai Golkar.

Diketahui, Walikota Manado GS Vicky Lumentut, telah menginstruksikan Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado untuk lebih profesional melayani masyarakat, termasuk penegasan pemanbahan loket pelayanan.”Kami akui banyak laporan warga terkait proses pembayaran PBB di kantor Dispenda. Namun kita telah berupaya untuk melakukan penambahan loket sambil kita melakukan persiapan untuk kerjasama dengan salah satu Bank,”ungkapnya.(ald)

Sambangi Kantor Dispenda, Walikota GSVL Desak Petugas Pajak Beri Pelayanan Prima

manado
Walikota berdialog dengan warga wajib pajak

MANADO, (manadoterkini.com) – Untuk menelusuri komitmen Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Manado, memberikan pelayanan maksimal kepada warga membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun BP-HTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), Selasa (16/9) Walikota DR. G.S Vicky Lumentut tanpa disangka menyambangi kantor yang berada di jalan 17 Agustus.

Tak ayal, munculnya orang nomor satu di kantor Dispenda Manado, langsung dikerumuni dan dicecar sejumlah keluhan dan masukan warga yang ingin mengurus surat keterangan lunas bayar pajak dan sebagainya.

Walikota GSVL kepada sejumlah warga, mengaku siap meneruskan masukan warga itu ke Kadispenda dan staf yang ada. “Kedatangan saya ini untuk mengecek kinerja staf Dispenda yang ada, mereka mengaku akan menambah loket pelayanan untuk peningkatan pelayanan prima. Dan karena warga sudah antri sejak pagi, dan kebanyakan lanjut usia. Alangkah baiknya petugas Dispenda menyediakan minuman dan makanan ringan alias kue untuk warga wajib pajak itu,” pinta GSVL yang langsung mendapat respon Kadispenda Bismark Lumentut.

Ditambahkan GSVL, saat ini kedatangannya baru sebatas mengecek penambahan loket pelayanan untuk mempermudah warga yang ingin mengurus agar lancar dan cepat. Dan untuk selanjutnya, tanpa di agendakan dan diketahui siapapun. Pihaknya akan turun mengecek lebih jauh lagi, aktivitas maupun kinerja pegawai sesuai tupoksi yang ada.

“Karena kantor Dispenda merupakan salah satu kantor pelayanan publik, maka itu sudah pasti banyak laporan baik yang positif dan negatif dari warga. Jadi itu harus terus diperbaiki, jangan cepat puas diri apalagi lengah dalam pelayanan prima,” tegas Walikota GSVL.(ald)

manado
Bismark Lumentut SE

MANADO, (manadoterkini.com) – Utang atau tunggakan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Manado mencapai Rp 1,1 Miliar. Ironisnya temuan dilapangan wajib pajak telah mempunyai tanda lunas, padahal belum tercatat pada KPP Pratama. Hal itu diungkapkan Kadis Pendapatan Daerah (Kadispenda) Bismark Lumentut SE, dalam rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) Pajak Bumi dan Bangundan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di ruang serbaguna kantor Walikota Manado, Senin (15/9).

“Dalam kurun waktu 14 Agustus-10 September 2014 telah terjadi penambahan penerimaan. Yakni Penerimaan pokok sebesar Rp 5,6 Miliar atau 15,2 persen. Dan Penerimaan tunggakan sebesar Rp 1,021 Miliar,”ungkapnya.

Sementara itu, menanggapi akan usulan Walikota Manado GS Vicky Lumentut, Kadispenda menuturkan pihaknya memiliki Data Base siapa saja wajib pajak di Kota Manado. Bahkan dirinya telah mempertingatkan seluruh staf, agar tidak main-main dengan semua tagihan yang telah dibayar warga masyarakat. Apalagi itu merupakan kas daerah yang akan menjadi sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah), sehingga tak boleh memperkaya diri sendiri.

“Kami sudah peringatkan, jangan berani ambil uang kalau mau tolong orang, itu sama saja dengan memperkaya diri sendiri,” beber Bismark.(ald)