Hening dan Menegangkan Warnai Putusan MK, Mor Sempat Tertunduk Berdoa

manadoMTerkini.com, JAKARTA – Wakil Walikota Manado terpilih Mor Dominus Bastiaan, Selasa (22/3/2016) nampak hadir dalam sidang putusan PHP (Perselisihan Hasil Pemilihan) Pilkada Manado.

Dalam pembacaan pertimbangan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mulut Mor Bastiaan seakan tak bisa berucap lebih. Putusan majelis hakim yang menolak permohonan gugatan pasangan Harley Mangindaan-Jemmy Asiku (AI-JA) dalam sidang putusan seolah menjawab perjuangan dan kerja keras pasangan GS Vicky Lumentut – Mor Bastiaan (GSVL-MOR) dalam kompetisi Pilkada susulan 17 Februari.manado

Jika sebelumnya hanya 3 majelis hakim memimpin sidang, pembacaan putusan kali ini 9 majelis hakim MK full tampil membacakan amar putusan secara bergantian.

Detik-detik pembacaan putusan gugatan pemohon (AI-JA) oleh sembilan majelis hakim diketuai Arif Hidayat, SH raut wajah para tim sukses dan pendukung Ai-JA maupun pasangan GSVL-MOR, termasuk pihak Panwas Manado yang hadir di ruang sidang nampak diliputi ketegangan.

Berbeda dengan Mor yang duduk di antara kuasa hokum pasangan GSVL-MOR selaku pihak terkait dan pihak termohon (KPU Manado) terlihat tenang. Kedua tanganya terkunci rapat sambil menutup mata berdoa.

 Suasana benar-benar hening. Yang terdengar hanya suara majelis hakim membacakan risalah putusan. “Kedudukan hukum pemohon, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dengan begitu permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata majelis hakim.

Alasan mejelis hakim, permohonan pemohon tidak memenuhi pasal 158 UU 8 2015 dan pasal 6 PMK 1 dan 5 2015. “Dalam eksepsi, menimbang bahwa sebelum majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi pemohon dan pihak terkait,” tambah majelis hakim.

tmp_14883-MOR-MK1-1023036993Soal selisih suara menurut majelis hakim, perbedaan melebihi batas maksimal. Antara perolehan suara pemohon dan termohon selisih 6186 suara atau setara 9,92 persen. Dengan demikian permohonan pemohon (AI-JA) tidak memenuhi pasal 158 UU 8 tahun 2015 dan pasal 6 ayat 2 huruf b ayat 3 PMK 1, 5 tahun 2015 .

“Berdasarkan pertimbangan itu permohonan pemohoan tidak memenuhi syarat. Majelis hakim juga mengabulkan eksepsi pihak termohon dan pihak terkait,” tutup mejelis hakim.

Keputusan sembilan majelis hakim diketuai Arif Hidayat, SH dengan anggota masing-masing, Sukartoyo, SH, Aswanto, SH, Maria Farida Indrati, SH, Anwar Usman, SH, Patrialis Akbar, SH, I Dewa Gede Palguna, SH, Manahan Sitompul, SH dan Wahdudin Adams, SH spontan suara pekikan kemenangan terlontar dari mulut para pendukung GSVL-MOR.

Satu persatu memberi salam seraya berpelukan meluapkan rasa haru atas perjuangan hingga menuai kemenangan di meja majelis hakim MK. “Terima kasih perjuangan teman-teman semuanya. Ini kemenangan kita bersama. Kemenangan seluruh rakyat Kota Manado,” ungkap Mor. (ald)

GSVL-MOR Pemenang Pilkada Manado, Gugatan Ai-JA Tidak Diterima MK

jakarta
Hakim MK ketika membacakan pertimbangan dalam sidang PHP Pilkada Manado

MTerkini.com, JAKARTA – Akhirnya penantian warga Kota Manado terjawab sudah. Setelah Ketua Mejelis Hakim MK Arief Hidayat mengetuk palu tidak bisa menerima uji materi pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Harley Mangindaan-Jemmy Asiku (Ai-JA).

Sidang ketiga perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Kota Manado yang digelar di gedung MK, jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (22/03/2016) siang.

“Berdasarkan UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014 amar putusan mengadili mengabulkan eksepsi termohon dan pihak terkait, sedangkan permohonan pemohon tidak diterima,”tandas Arief Hidayat sambil mengetukan palunya.

Sebelumnya, secara bergantian sidang yang dipimpin hakim Arief Hidayat SH itu, didampingi ketujuh hakim MK membacakan putusan terhadap perkara nomor 151/PHP.KOT-XIV/2016 itu, dan memutuskan gugatan Ai-JA terhadap hasil pleno Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang ditetapkan KPU Manado, tidak diterima. Dimana, prosentase pengajuan gugatan yang memenuhi syarat yakni 1,5 persen selisih suara dengan pemenang Pilkada. Sedangkan, jika dihitung dari jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), prosentasenya mencapai 9,22 persen.

Dengan putusan MK tersebut, telah memenangkan KPU dan pihak terkait yakni paslon nomor 3 GS Vicky Lumentut-Mor Dominus Bastiaan (GSVL-MOR) sebagai pemenang Pilkada Manado.(ald)

Hari Ini Putusan MK, GSVL-MOR Bakal Mulus

manado
Sidak kedua pekan lalu

MTerkini.com, JAKARTA – Banyak kalangan memperkirakan pasangan terpilih Walikota dan Wakil Walikota Manado periode 2016-2020,Dr GS Vicky Lumentut-Mor Bastiaan (GSVL-MOR) diperkirakan akan mulus menuju pelantikan serentak medio Maret mendatang.

Informasi yang diperoleh menyebutkan dalil-dalil sengketa Pilwako yang diajukan pasangan Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan-Jemmy Asiku cukup sulit diterima panel 2 majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK). MK dijadwalkan memutuskan sengketa No 151/PHP.KOT-XIV/2016 itu pada pukul 11.00 WIB.

silit
Pihak terkait

Salah satu faktor utama penyebab bakal ditolaknya gugatan Ai-JA itu tak lepas dari fakta bahwa GSVL tidak lagi merupakan Walikota Manado, saat Pilwako susulan digelar 17 Februari lalu. “GSVL bukan incumbent. Kelihatan sulit diterima dalil gugatan. Apalagi selisih suara pemohon dan termohon terkait di atas 9 persen,” ungkap orang dalam Partai Gerindra Manado, partai yang mengusung Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan-Jemmy Asiku.

KPU Manado juga meminta majelis hakim menetapkan perolehan suara Pilwako sesuai putusan KPU Manado nomor: 58/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016.

Dalam SK itu KPU Manado menyatakan perolehan suara pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Harley Mangindaan-Jemmy Asiku 60.895 suara, paslon nomor 3 GS Vicky Lumentut-Mor Bastian 67.081 dan paslon nomor 4 Hanny J Pajouw- Tonny Rawung 60.564 suara.

mk

Selain itu, sumber yang sama menuturkan, secara umum isi gugatan yang menyangkut kesalahan perhitungan suara, tidak disertai penjelasan bukti. “Yah isinya memang ada gugatan kesalahan perhitungan perolehan suara. Cuma seperti apa modus dan kronologisnya, itu yang tidak dijelaskan secara detil. Makanya kita ragu juga. Tapi tunggu saja hasilnya,” ungkap politisi itu.

Penjelasan sumber itu, senada dengan pernyataan Kuasa hukum KPU dari Jaksa Pengacara Negara (JPN), Hari G Tendean menilai permohonan pemohon tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara sehingga tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1/2015.

“Pemohon dalam permohonannya mempersoalkan adanya kesalahan proses penghitungan suara oleh termohon yang secara signifikan memengaruhi ditetapkannya peserta nomor urut 3 sebagai peraih suara terbanyak. Tetapi Pemohon tidak bisa menjelaskan di mana saja terjadi kesalahan penghitungan suara. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut pemohon baik pada tingkat TPS, PPK dan KPU Kota Manado,” papar Tendean.

Mengenai selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait (GSVL-Mor) sebesar 6.186 suara atau setara dengan 9,22 %, ia yakin peluang KPU menang di depan mata.

“Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Maka Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar permohonan a quo tidak dapat diterima,” tegasnya.

Kuasa Hukum GSVL-Mor Utomo Karim juga yakin yang perjalanan kliennya. “Kita yakin, karena banyak hal yang menurut kami tidak memenuhi syarat,” singkat Karim.(tim)

Dalil Pemohon Perkara PHP Kada Manado Diklarifikasi Termohon dan Pihak Terkait

mkMTerkini.com, JAKARTA – Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kota Manado digelar Mahkamah Konstitusi (MK)Senin (14/3/2016) di ruang sidang MK. Agenda sidang perkara Nomor 151/PHP-KOT/XIV/2016 tersebut adalah mendengarkan keterangan KPU Kota Manado selaku Termohon dan Pasangan Calon Vicky Lumentut dan Mor. Bastiaan sebagai Pihak Terkait.

Mewakili Termohon, Hari G. Tendean menilai permohonan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara sehingga tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1/2015. Peraturan tersebut menyatakan permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan terkait kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

“Pemohon dalam permohonannya mempersoalkan adanya kesalahan proses penghitungan suara oleh Termohon yang secara signifikan memengaruhi ditetapkannya peserta nomor urut 3 sebagai peraih suara terbanyak. Tetapi Pemohon tidak bisa menjelaskan di mana saja terjadi kesalahan penghitungan suara. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon baik pada tingkat TPS, PPK dan KPU Kota Manado,” papar Hari kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman.

Dikatakan Hari, setelah mencermati seluruh permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon mengabaikan rekomendasi panwaslih di 5 kecamatan. Selain itu, penggunaan KTP, dan identitas lain dalam Pilkada Manado juga relatif besar.

Menanggapi hal tersebut, Hari menilai persoalan itu telah ditindaklanjuti dan diselesaikan di tingkat Panwas. “KPU sesuai tingkatannya telah menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi panwas tersebut. Hal itu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138 dan 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,”pungkasnya.(tim redaksi)

Terkesan Memaksakan, Kuasa Hukum Ai-JA Minta Hakim Hadirkan Panwascam Bersaksi

jakartaMTerkini.com, JAKARTA – Merasa kurang puas dengan materi gugatan hasil Pilwako Manado, pasangan Wali Kota-Wawali Kota nomor urut satu, Harley Mangindaan – Jemmy Asiku (AI-JA) melalui kuasa hukum, Handri Poae, SH meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendengarkan keterangan Panwascam dan Panwaslu Kota Manado yang ikut hadir dalam sidang yang digelar MK.

Permintaan Poae itu diajukan setelah diberikan kesempatan majelis hakim, beberapa menit sebelum ketua majelis hakim, Anwar Usman, SH didampingi anggota Aswanto, SH dan Maria Farida Indrati, SH akan menutup sidang

“Mohon maaf majelis hakim yang mulia. Berkaitan dengan permohon yang sudah kami ajukan dengan bukti-bukti yang ada, disitu ada beberapa dari kami bagian dari rekomendasi yang diterbitkan dari Panwascam dan Panwaskota. Izinkan kami pada ini memohon kepada yang mulia majelis hakim konstitusi untuk dapat meminta keterangan kepada pihak Panwascam yang ada di Wanea, Singkil, Paal Dua, Sario dan Mapanget dan Panwas kota yang hadir pada rekapitulasi saat pleno pengesahan proses perhitungan,” kata Poae.

Pihak Panwas yang hadir dalam persidangan tadi dan duduk di deretan kursi tamu antara lain, Ketua Panwaslu Manado, Jurike Kaeng, Conny Palar dan Roy Rompis.

Sayang permintaan kuasa hukum AI-JA ditolak oleh mejalis hakim. “Permohonannya dicata saja. Ini kan baru permintaan. Tindaklanjutnya nanti bagaimana tergantung keputusan majelis hakim,” ketua majelis haklim, Anwar Usman, SH.

Sidang kedua agenda mendengarkan tanggapan pihak Termohon (KPU Manado) dan pihak Terkait (pasangan GSVL-MOR) atas materi gugatan Pemohon ikut disaksikan Calon Wakil Wali Kota nomor urut tiga, Mor Bastiaan.

Mor duduk di deretan kursi depan didampingi kuasa hukum GSVL-MOR, yakni Utomo Akarim, SH, Rahmat Basuki, SH, Denny Palilingan, SH, Frankiln Montolalu, SH dan Percy Lontoh, SH.

Begitu juga pihak termohon (KPU Manado) hadir didampingi pengacara Negara dari Kejari Manado, Harry J. Tendaan dan Eka Nugraha, SH.

Sidang selanjutnya akan diputuskan majelis hakim MK kapan akan digelar. “Sidang berikutnnya nanti mendengar panggilan dari majelis hakim MK,” tutup Anwar Usman.(ald)

Selangkah Lagi GSVL-MOR Mulus Nahkodai Manado

IMG20160314095551MTerkini.com, JAKARTA – Sidang lanjutan sengketa Pilkada Manado yang kini berproses di Mahkamah Konstitusi (MK), sementara dalam tahapan.

Dimana gugatan Harley Mangindaan-Jemmy Asiku dengan pokok perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota Manado 2016 telah memasuki sidang kedua dengan agenda mendengarkan jawaban pihak termohon (KPU Manado) dan pihak terkait atas dalil-dalil yang diajukan pihak pemohon (Harley-Jemmy).
Menariknya, dipenghujung sidang lanjutan yang berlangsung Senin (14/3/16) dipimpin Majelis Hakim Anwar Usman menyatakan bahwa sidang akan dilanjutkan, namun tidak secara jelas kapan tanggal pelaksanaan dan agenda sidang dimaksud.(ald)

Karinda : Jika Mangindaan Gugat ke MK, Sama Halnya Demokrat Gugat Demokrat

jk-aiMTerkini.com, SULUT – Terkait gugatan pasangan calon nomor urut 1 yakni Harley AB Mangindaan dan Jemmy Asiku ke Mahkama Konstitusi (MK), ditanggapi personil DPRD Sulut dari Partai Demokrat James Karinda, yang juga selaku saksi pada pleno rekapitulasi suara Pilkada Manado.

Manurutnya, Partai Demokrat siap mengawal dan menghadapi gugatan calon lain meskipun yang digugat itu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). ”Karna kalau Pak Harley mengugat ke MK itu sama dengan demokrat gugat demokrat. Itu akan jadi hal yang aneh. Tapi dalam politik itu bisa saja terjadi,” tegas Karinda.

Lanjut Karinda, bila tetap dilalukan gugatan, sebelumnya pasangan calon tersebut akan melakukan komunikasi dengan Pembina Partai Demokrat.

“Kemungkinan gugatan pak Harley ke MK bisa saja diurungkan demi kebersamaan dan persatuan Demokrat di Manado,” papar Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Sulut.

Seperti diketahui Pilkada Kota Manado yang dilaksanakan 17 Perbuari 2016 telah sukses digelar. Oleh KPU Kota Manado telah menetapkan pasangan calon Walikota Manado Periode 2016-2021, GS. Vecky Lumentut- Mor D. Bastian (GSVL-MOR) sebagai pemenang Pilwako Manado.

Dengan perolehan total suara 67.081 atau 35 persen. Namun, usai pleno muncul dugaan bahwa ada pasangan calon (paslon) akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).(jef)

KPU Manado Siap Hadapi Gugatan Ai-JA di MK

KPU manadoMTerkini.com, MANADO – Ketua KPU Manado Jusuf Wowor menyatakan, pihaknya memang sudah mendapatkan informasi terkait gugatan paslon nomor urut Ai-JA ke MK. Namun, dia menuturkan belum mengetahui pasti langkah hukum paslon nomor empat HJP-ToRa yang memilih ke Bawaslu RI.”Iya, untuk Ai-JA, kami sudah diberitahukan telah mendaftarkan gugatannya ke MK. Kalau untuk HJP-ToRa, kami belum dapat informasi,”kata Wowor.

Dia menegaskan, pihak KPU Manado tentu akan sangat siap menghadapi semua gugatan ataupun laporan terkait adanya dugaan pelanggaran atau kejanggalan saat pilkada yang dinilai merugikan.”Kami bekerja berdasarkan aturan dan transparan. Kalau mau gugat atau lapor, itu hak dari paslon yang diatur dalam PKPU,”ujarnya.

Persoalan gugatan ke MK, kata Wowor, menjadi hak paslon selama waktu tiga hari setelah pleno rekap suara tingkat kota berlangsung.

”Ini mungkin hari terakhirnya (kemarin). KPU tentu tak gentar menghadapi, karena jelas kami menjalankan semua tahapan sesuai aturannya. Tunggu saja hasil prosesnya di MK,”tukas Wowor.

Pengamat politik dan pemerintahan Taufik Tumbelaka menuturkan, pendaftaran gugatan merupakan hak paslon, dan tentunya harus difungsikan sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Artinya, kata Taufik, pendaftaran gugatan ke MK akan berproses sangat selektif berdasarkan pengkajian dan juga klarifikasi untuk pihak pemohon dan termohon.

”Kalau gugatannya tidak memenuhi unsur dari gugatan itu sendiri, tentunya MK akan memutuskan menolak gugatan tersebut. Namun, jika gugatannya kuat atau sesuai kriterianya, pastilah gugatan yang dilayangkan akan diproses,”ungkapnya.

Infomarsi menyebutkan paslon Walikota dan Wakil Walikota Manado Harley Mangindaan dan Jemmy Asiku (Ai-JA) dan Hanny Joost Pajouw dan Tony Rawung (HJP-ToRa) melayangkan gugatan serta laporan terkait pelanggaran pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.(tim)

DPP Partai Demokrat Siap Kawal GSVL-Mor di MK

Ruhut Sarankan Pihak Lawan tak Perlu Paksakan Kehendak

manado
Tim DPP PD saat mengawal GSVL-MOR di Manado waktu

MTerkini.com, JAKARTA – Meski rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado 17 Februari 2016 telah menetapkan pasangan GS Vicky Lumentut dan Mor Dominus Bastiaan (GSVL-MOR) sebagai peraih suara terbanyak, namun pihak lawan dikabarkan tidak puas dengan hasil tersebut, sehingga melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

DPP Partai Demokrat pun menanggapi serius upaya gugatan yang akan dilayangkan lawan politik tersebut, sehingga tim DPP Partai Demokrat mengambil sikap tegas. “Kalau ke MK, ya kami siap mengawal GSVL-Mor,” ujar Juru Bicara Partai Dmeokrat, Ruhut Sitompul SH MH, di Mahaka Square Jakarta, akhir pekan lalu.

Hanya saja, Ruhut menyarankan pihak lawan politik untuk memikirkan kembali jika melayangkan gugatan. Santer beredar bahwa pasangan Harley Mangindaan-Jemmy Asiku (Ai-JA) yang paling getol dan ngotot untuk membawa persoalan ini hingga ke MK. Padahal ayah Ai, EE Mangindaan, merupakan kader Partai Demokrat yang duduk sebagai Ketua Dewan Pembina dan juga Wakil Ketua MPR RI dari partai berlambang mercy merah putih ini. ”Sudahlah, jangan dipaksakan untuk Pilkada Manado, GSVL-MOR itu Walikota dan Wakil Walikota Manado terpilih. Suaranya selisih sangat jauh, sehingga pihak lawan tak perlu memaksakan kehendak,” tukas Ruhut mengingatkan.

Tidak hanya itu, pria yang dikenal dengan si Poltak Raja Minyak dari Medan ini mengaku tak ada cela lagi bagi lawan untuk melemahkan pasangan GSVL-MOR. “Secara rasional dengan selisih yang ada, maka sekali lagi saya sarankan pihak lawan tak perlu memaksakan kehendak, pasti kalau menggugat MK dengan tegas akan menolak. Coba dilihat saja sangat lemah materi gugatannya, selain itu dengan selisih yang ada sangat pasti MK menolak laporan tersebut,” tandas Ruhut.

Seperti diketahui, dalam pleno KPU Manado yang digelar di Grand Kawanua Convention Center (GKCC), Kamis (25/2) pekan lalu, hasilnya pasangan GSVL-MOR unggul jauh dibandingkan pasangan Ai-JA dan pasangan Hanny J Pajouw-Tony Rawung (HJP-Tora). Pasangan GSVL-Mor yang diusung Partai Demokrat dan PKPI menang di 7 Kecamatan yakni Wenang, Bunaken Kepulauan, Tikala, Wanea, Paaldua, Bunaken dan Singkil. Pasangan Ai-JA yang diusung Partai Gerindra dan Hanura menang di dua kecamatan yakni Malalayang dan Mapanget, sementara HJP-Tora yang diusung PDIP juga menang di dua kecamatan yakni Sario dan Tuminting.

Dan dalam total rekapitulasi, pasangan GSVL-MOR menang telak dengan memperoleh 67.081 suara (35,59%), diikuti pasangan Ai-JA dengan 60.925 suara (32,32%), dan terakhir pasangan HJP-Tora dengan perolehan 60.447 suara (32,07%). Melihat perolehan suara ini, berarti selisih suara GSVL-MOR sebagai pemenang selisih 6.155 suara dengan Ai-JA sebagai peringkat kedua.

Melihat selisih suara kurang lebih 3,19% membuat materi gugatan yang akan dilayangkan Ai-JA ke MK lemah. Pasalnya untuk menerima gugatan, maka MK sudah dengan tegas merujuk pada payung hukum khusus yang mengatur tentang gugatan tersebut. Adalah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada Serentak menyebutkan bahwa pembatalan pasangan calon terpilih, hanya dapat disengketakan jika, pertama selisih suara dari 0,5 persen hingga 1 persen pada daerah yang mempunyai jumlah penduduk hingga 12 juta jiwa. Kedua, 1 persen hingga 1,5 persen untuk wilayah yang mempunyai jumlah penduduk 2 juta hingga 6 juta jiwa. Serta, selisih suara 2 persen untuk daerah yang mempunyai jumlah penduduk kurang dari 2 juta jiwa.

Sehingga sengketa dapat diproses oleh MK. Di luar itu, putusan KPU atas penetapan pemenang pilkada dianggap sah. Manado yang berpenduduk di bawah 2 juta jiwa, peluang gugatan Pilkada dari pasangan calon akn diterima MK jika terjadi maksimal 2 persen suara. “Mereka (pemohon) kan mengajukannya karena perselisihan hasil. Jadi pasal 158 itu yang akan kami tetap jadikan acuan,” ujar Ketua MK Arief Hidayat.

Arief menjelaskan bahwa MK akan tetap konsisten menjalankan hal tersebut meski tidak memungkiri untuk menerima alasan lain jika memang terbukti bahwa hasil pilkada dipengaruhi dengan hal-hal lainnya saat mendengarkan keterangan pemohon. Pasal tersebut, kata Arief merupakan produk politik dan hukum yang ditentukan oleh politik UU DPR dan presiden. Kemudian pasal 158 oleh MK dibuat aturan turunnya di PMK Nomor 5 sehingga penafsiran yang betul dari pasal tersebut ada di PMK.

Sementara itu, Ketua bidang OKK DPP Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Manado yang sudah menyalurkan aspirasinya, khususnya yang memilih pasangan GSVL-MOR. Khusus kader Partai Demokrat yang tidak mendukung GSVL-MOR sudah ada catatannya. “Yang memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) Demokrat kan harusnya wajib memenangkan kader kita sendiri (GSVL-MOR). Jadi sudah jelas, siapa kader yang tidak mendukung sudah masuk catatan kami. Dan akan ada tindakan selanjutnya dari partai. Dan Ketua Umum (SBY, red) sudah mengantongi kader yang tidak mendukung GSVL-MOR,” tegas Pramono.(*/tim)

MTerkini.com, AIRMADIDI – Proses sidang sengketa Pilkada Kabupaten Minahasa Utara yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi RI sudah mendapat putusan hukum yang tetap. Dimana hari ini Selasa (26/01/16) lewat hasil sidang, MK menolak gugatan Pasangan Sompie Singal dan Peggy Mekel (SDM), karena gugatan dari Pasangan SDM tidak memenuhi syarat legal standing sesuai pasal 158 mengenai selisih suara kurang dari 2% dari suara terbanyak.

“Kami SDM (Drs. Sompie Singal MBA dan Dr. Peggy Mekel, SE.MA) menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Minahasa Utara. Juga para pendukung SDM, Partai Pengusung PDI Perjuangan dan semua yang telah memberi suara dan dukungan bagi kami sewaktu Pilkada 9 Desember 2015,” ujar Peggy Mekel

Lebih lanjut, lewat akun Facebooknya Mekel mengatakan, “Dengan jiwa besar dan sportivitas, kami menerima hasil keputusan MK hari ini. Selamat kepada Paslon nomor urut 2 yang telah telah ditetapkan oleh MK. Tuhan Kiranya memberkati kita, Minahasa Utara,” tulis Mekel (toar)