KPUD dan Bawaslu teken NPHD dengan Pemkot Manado

manadomanadoterkini.com, MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Manado melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemkot Manado untuk pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, di ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Senin (04/11/2019).

Penandatanganan NPHD dihadiri oleh Perwakilan BPKP Sofyan Antonius, Ketua KPU Sunday Rompas, Ketua Bawaslu Manado Marwan Kawinda serta jajarannya.

Walikota Manado, DR. Ir. GS Vicky Lumentut, SH, M.Si, DEA, diwakiki Sekertaris Daerah, Micler Lakat, SH,MH, menegaskan, telah disepakati dana hibah untuk KPUD tahun ini 1 miliar dan tahun depan sebesar 40 Milyar totalnya untuk KPUD 41M, sedangkan untuk Bawaslu tahun ini sebesar 500 juta dan untuk tahun depan diberikan 12.5 M totalnya 13 milyar untuk Bawaslu.

“Untuk dana hibah bagi KPUD Kota Manado, 41 Miliar, dengan pencairan tahun ini 1 Miliar dan tahun depan 2020, 40 Miliar, demikian juga bagi Banwaslu Kota Manado, 13 Miliar, tahun ini sebesar 500 Juta, dan untuk tahun depan 2020 sebesar Rp 13 Miliar,” ujar Lakat menegaskan kembali.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Inspektorat Kota Manado Atto Bulo SH, Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Johnly Tamaka, Asisten I Hery Saptono, serta jajaran KPU dan Bawaslu Manado.(aldi)

Jelang Tahapan Pilkada, KPU Masih Terkendala NPHD

mitra

manadoterkini.com,RATAHAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu piranti hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mitra, yakni Peraturan KPU. Sekaligus menunggu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) menyangkut anggaran Pilkada Mitra sekira 25,4 miliar dari Pemkab Mitra.

NPHD yang selanjutnya akan ditandatangani pihak KPU dan Pemkab Mitra untuk menjadi payung hukum.

Ketua KPU Mitra Ascke Benu menjelaskan,harusnya sudah dipercepat pengadaanya, mengingat launching tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan 14 Juni 2017 nanti.Secara otomatis membutuhkan anggaran. “Harapan kami tentunya NPHD-nya dipercepat,” ujar Benu, Selasa (30/05).

Diharapkan Benu, NPHD sejatinya harus dipercepat, mengingat ada beberapa tahapan penting yang harus dilakukan pihak KPU untuk pencairan dana hibah yang dimaksud.

“Registrasi ke Kementerian Keuangan dulu, baru anggarannya bisa digunakan. Daerah lain bahkan sudah pada tahapan registrasi, makanya ada sedikit kekhawatiran dari kami pihak KPU bilamana akan terjadi keterlambatan pencairan anggaran Pilkada,” kata Benu.

Lanjut dikatakan, anggaran Pilkada Mitra terbilang sedikit dibanding daerah lain. Hitung-hitungannya, sebut Benu sudah sangat pas. “Paling banyak anggaran akan terserap untuk membiayai lembaga Ad Hoc. Sekira 60 persen dari anggaran hanya untuk membiayai kebutuhan lembaga Ad Hoc,” pungkas Benu.(Jay)