Bupati Minahasa ajak masyarakat sukseskan pemutakhiran data pemilih

manadoterkini.com, MINAHASA – Bupati Minahasa Dr Ir Royke Octavian Roring (ROR) mengajak masyarakat untuk mensukseskan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut diungkapkanya saat melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih oleh petugas PPDP untuk Pilkada serentak tahun 2020.

“Bantulah kelancaran tahapan Coklit sebagai langkah pemutakhiran data pemilih,” kata Bupati yang didampingi istri Dra Fenny Roring Lumanauw usai melakukan Coklit di kediaman pripadi Desa Leilem Kecamatan Sonder, Senin (27/07/2020).

Masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih, diharapkan nanti dapat menggunakan hak pilih pada pemilihan kepala daerah 9 September mendatang. “Mari gunakan hak pilih kita, dimana Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, Pilkada serentak boleh berjalan dengan sukses untuk daerah kita tercinta, NKRI kita tercinta,” harap Bupati ROR. (fis)

Olly Dondokambey Sebut Baiknya Pilkada Digelar 2021, Ini Alasannya

manadoterkini.com, SULUT – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyatakan siap mematuhi keputusan pemerintah pusat untuk menggelar Pilkada serentak 9 Desember 2020 di 270 daerah di seluruh Indonesia termasuk Sulut.

Kendati demikian, Olly mengaku lebih memilih pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2021 setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur Sulut di periode pertama.

“Kalau pribadi saya lebih baik setelah habis masa jabatan, kalau COVID-19 masih berkepanjangan karena kita tidak mungkin berhenti melakukan kegiatan membangun ekonomi masyarakat dan memberikan bantuan sosial tidak mungkin kita tidak melakukan hal-hal seperti ini,” tandasnya.

Menurut Olly, pelaksanaan Pilkada pada tahun depan untuk mencegah munculnya anggapan bahwa petahana memanfaatkan APBD untuk kepentingan Pilkada (seperti pemberian bansos) walaupun itu sebenarnya murni dilakukan untuk kesejahteraan warga ditengah pandemi COVID-19.

“Saya kira kalau bagi saya kalau petahana lebih bagus 2021 karena supaya ini dampaknya bisa bermasalah karena kami sebagai petahana dianjurkan melakukan kegiatan sosial untuk melakukan bansos dan kegiatan ekonomi. Kalau kita salah melangkah nanti dianggap petahana memanfaatkan APBD, nah itu kan masalah, bisa gugur kita dalam perjalanan Pilkada nanti jadi lebih bebas kalau ada situasi COVID-19 seperti ini petahana sudah bebas semua baru penyelenggaraan agar supaya betul-betul tidak ada masalah di kemudian karena hal-hal ini beda-beda tipis saja ini memanfaatkan bansos dan segala macam ini bagi petahana kalau salah terjemahkan,” jelas Olly.

Meski demikian Olly mengatakan tetap mendukung apa yang sudah diputuskan bahwa Pilkada digelar 9 Desember 2020.

“Saya kira apa yang disampaikan oleh pak dirjen (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri) tadi memang tidak ada permasalahan kalau kita menyelenggarakan sejauh kita melaksanakan protokol COVID-19 tapi dampak dari hal-hal ini yang harus kita sepakat karena kita bisa melihat pengalaman Pilkada-Pilkada yang lalu banyak hal dari sisi hukum ini yang menjadi persoalan,” kata Olly Dondokambey, Rabu (17/6/2020).

Karenanya, Olly meminta KPU dan Bawaslu dapat menjamin pergeseran waktu pelaksanaan Pilkada dari 23 September 2020 ke 9 Desember 2020 tidak menghalangi kewajiban para petahana termasuk dirinya dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah dalam mempercepat penanganan COVID-19.

“Nah ini yang harus kita lihat jangan orang sudah ikut Pilkada tiba-tiba ada kepentingan macam-macam tiba-tiba dirugikan ini yang harus dilihat, supaya demokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Kalau sekadar penyelenggaraan saya kira tidak ada masalah, karena saya juga melihat industri di Sulut semua berjalan dengan baik pada saat mereka melakukan protokol COVID-19 tidak ada PHK semua berjalan tidak ada yang terjangkit tapi kan itu sederhana.”

“Yang paling persoalan ini dampak dari situasi kondisi seperti ini trus petahana harus melakukan kegiatan-kegiatan lain. Apakah panwas sama bawaslu sama KPU mau menerima memberikan masukan yang betul-betul terbuka tidak ada keberpihakan kiri dan kanan dan Kementerian Dalam Negeri mau mengambil sikap yang sesuai dengan aturan yang ada, ini harus dibicarakan jauh-jauh, yah kalau sudah gitu kita jalani, daerah kan tinggal mengikuti apa kepentingan dari Jakarta kita lihat aja sampai dimana penyelenggaraannya ini berjalan,” tutur Olly.

Seperti diketahui pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 bergeser dari 23 September 2020 ke 9 Desember 2020 karena pagebluk Covid-19.

Keputusan tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2020. (*/Rizath)

manadoterkini.com, SULUT – Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum/Kapuspen Kemendagri Dr. Drs. Bahtiar M.Si dalam rapat konsolidasi pelaksanaan sosialisasi PiIkada serentak tahun 2020 mengatakan tidak ada opsi lain, keputusan sudah diambil Pilkada dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020.

“Tahapan pelaksanaannya dimulai tanggal 15 juni 2020 dan setiap tahapan wajib menerapkan protokol standar COVID-19,” katanya melalui zoom meeting 10 Juni 2020 lalu.

Bahtiar berharap dukungan dan peran Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam menjamin ketersediaan Anggaran, menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan, menjaga netralitas ASN, serta memberikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada KPU dan mendukung penyelenggara Pemilu dalam setiap Tahapan pilkada 2020 dengan menggunakan Protokol COVID-19.

Harapan juga disampaikan agar mengoptimalkan Forkopimda, mendorong sinergitas aparat dan stakholder terkait, mengoptimalkan peran Forum Kemitraan serta mendorong peran Toga, Tomas, Todat dalam menjaga kondusifitas.

Sementara itu Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam pengatar Diskusi Webinar yang di gelar AIPI Cabang Manado bekerjasama dengan JADI mengatakan Optimis Sulawesi Utara sudah Siap melaksanakan Pilkada Damai dan Demokratis.

Kandouw berharap dukungan peran masyarakat untuk mampu bekerjasama dengan Pemerintah dan penyelenggara serta menaati semua aturan Pilkada dan aturan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan Pilkada di setiap tahapannya.

Bahkan lebih dari pada itu, di tengah pandemi ini diharapkan ada peningkatan partisipasi pemilih, sehingga sukses Pilkada bisa tercapai, harap Kandouw. (*/Rizath)

Wagub Kandouw Hadiri Rakor Pilkada Serentak 2018 di Jakarta

manadomanadoterkini.com, JAKARTA – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw, Senin (23/10/2017) kemarin, menghadiri rapat koordinasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri.

Rakor terkait pelaksanaan Pemiliham Kepala Daerah (Pilkada ) serentak 2018 dibuka  Direktur Jenderal Otonomi Daerah  Soni Sumarsono mewakili Menteri Dalam Negeri di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Pusat.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, mengatakan bahwa ada sejumlah hal yang patut diwaspadai saat berlangsungnya pilkada serentak di 171 daerah mendatang.

“Rujukan indeks kerawanan pilkada menjadi salah satu parameter dalam mewaspadai daerah yang rawan gangguan, kelompok separatis dan rawan konflik,” kata mantan Penjabat Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Sulut itu.

Sumarsono pun mengungkapkan risiko-risiko yang perlu diantisipasi. Pertama risiko umum, adanya faktor gangguan alam seperti cuaca buruk, gunung meletus, gempa bumi, banjir dan lainnya.

“Faktor keamanan adalah terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa, konflik komunal,” katanya

Faktor lain yang diungkapkan Sumarsono yakni politik dan hukum. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum selesai dianggap berpotensi menjadi masalah. Ini termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal cuti kampanye bagi petahana.

“Sedangkan gambaran distribusi logistik, rendahnya paritsipasi, netralitas penyelenggara.Juga kemungkinan adanya intervensi asing yang merugikan kepentingan Indonesia,” ujar Sumarsono.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto,  juga memberikan pembekalan pada rapat persiapan Pilkada  serentak ini yang  dihadiri oleh seluruh KPU dan Bawaslu serta 171 kepala daerah peserta Pilkada serentak 2018

Menkopolhukam Wiranto menekanan persiapan yang matang jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Menurutnya, Pilkada sejatinya sedang memilih pemimpin masa kini dan masa depan oleh sebab itu Pilkada sangat penting dan strategis.

“Karena itu pentingnya posisi Pilkada dalam eksistensi kita, maka tidak boleh main-main.  Sebab itu Pilkada harus secermat-cermatnya karena akan menentukan nasib Indonesia ke depannya,” kata  Wiranto

Wiranto memaklumi bahwa masalah yang dihadapi dalam Pilkada sangat banyak. Hal ini merupakan konsekuensi dari demokrasi yang terus berjalan dan mengatur manusia selalu dinamis.

Oleh sebab itu,  butuh koordinasi yang matang antara rakyat sebagai pemilik demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) termasuk Pemerintah sebagai penyelenggara, dan di sisi lain ada aparat kemanan.

“Dengan demikian tugas yang kita hadapi harus dikoordinasi, sinkronkan, rakyat, calon yang akan dipilih, parpol yang sebenarnya punya tugas luar biasa, merekrut, menyeleksi calon pemimpin, dan penyelenggaraan pemilu jangan sampai salah,” ujar Wiranto.

Wiranto  juga menekankan peran masing-masing pihak dalam menjalankan pemilu hendaknya dilaksanakan sungguh-sungguh dengan baik dan benar.

“Kita tahu partai politik tentu menampilkan calon-calon yang baik, tetapi parpol juga punya obsesi untuk menang,  lanjut Wiranto

Yang menjadi masalah adalah kekalahan dalam Pilkada membuat rasa sakit tersendiri sehingga kemenangan sudah menjadi harga mutlak bagi calon. “Pokoknya harus menang inilah yang jadi masalah. Saya tidak menyebut golongan-golongan mana, menampilkan calon yang punya popularitas kemenangan walaupun misalnya kompetensi jadi pemimpin sangat rendah,” ungkap Wiranto.(*/red)

HUT ke-45 Korpri, ASN Diminta Netral dan Bersikap Profesional

manadomanadoterkini.com, MANADO – Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari keluarga besar Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dituntut untuk bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

“Ingatlah, bahwa pengabdian anggota Korpri bukanlah kepada kepentingan kelompok maupun individu, melainkan pengabdian anggota Korpri hanyalah kepada negara, bangsa dan rakyat,” ungkap Walikota Manado GS Vicky Lumentut saat membacakan sambutan Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan HUT ke 45 KORPRI di Lapangan Sparta Tikala, Manado.

Untuk itu dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak beberapa daerah di Indonesia pada tahun 2017 mendatang, Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mengingatkan netralitas dan profesional dari ASN. “Jadikanlah momentum Pilkada serentak 2017 sebagai ajang ujian menerapkan Panca Prasetya Korpri,” tuturnya.

Diketahui Upacara HUT ke 45 ini berlangsung khidmat diikuti seluruh anggota Korpri dijajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Manado. Tema yang diangkat dalam peringatan HUT ke-45 Korpri tahun 2016 ini yakni bersama Korpri meneguhkan netralitas dan meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara.(ald)

Pilkada Bolmong dan Sangihe Menjadi Target PDIP

manadoterkini.com, SULUT – Sudah menjadi target Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menyapu bersih pelaksanaan Pilkada tahun 2017 mendatang. Di Sulut sendiriPilkada di Bolmong dan Sangihe, PDIP tak ingin kecolongan.

megawati
Rapat kerja daerah PDIP Indonesia Timur di Grand Kawanua

Tak heran dalamRakerda se-Indonesia Timur ratusan kader berkumpul untuk mendapatkan pembekalan strategi politik dalam pemenangan Pilkada nanti.

Kepada wartawan, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menghadapi pilkada meminta semua kader PDIP harus solid. “DPP mengingatkan kepada DPD, DPC harus jemput bola. Langkah ini untuk memperbaiki diri di kedua daerah tersebut. Karena, target kita memangkan Pilkada Bolmong-Sangihe,” ungkap Kristiyanto.

mega-odLanjut Kristiyanto, untuk Pilkada nanti semua partai tentu membutuhkan kerja sama. “Untuk Pilkada Bolmong dan Sangihe diserahkan ke DPD. Koalisi juga penting karena PDIP tidak bisa mengelola pemerintahan sendiri,” tambahnya.

Krisyanto mengakui jika ada persoalan DPP akan memfasilitasi untuk menyelesaikan. “Saya yakin, OD-SK sangat optimis memenangkan pilkada Bolmong dan Sangihe,” kata Krisyanto.

Sementara, Sekretaris DPD PDIP Sulut Frangky Wongkar mengatakan, pihaknya meminta seluruh kader bekerja keras untuk memenangkan pilkada 2017. “Yang pasti Pilkada serentak 2015 menjadi bekal momentum untuk memenangkan Pilkada 2017. Jadi, seluruh mesin partai bekerja untuk meneruskan tongkat estafet perjuangan,” aku Wongkar.‎‎(ref/mlz)

Kepala Daerah Terpilih 2015 Se-Sulut Hadiri Rapat Kerja Bersama Presiden

MTerkini.com, JAKARTA –  Kepala Daerah hasil pemilihan umum (Pemilu) tahun 2015 kemarin, Jumat (8/4/2016) pagi tadi, menghadiri rapat kerja pemerintah, yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.

OD-SK
Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw

Dari pantauan manadoterkini.com, nampak hadir pada rapat tersebut antara lain, Gubernur dan Wakil Gubernur terpiIih Olly Dondokambey SE-Drs Steven Kandouw, Bupati Minut dan Wakil Bupati terpilih Vonnie Anneke Panambunan dan Ir Joppi Lengkong, serta Bupati dan Wakil Bupati, Christiany Eugenia Paruntu-Frangky Wongkar SH.

VAP-Jo
Bupati Minut Vonny Panambunan dan Wabup Joppi Lengkong

Hadir juga Walikota dan Wakil Walikota Tomohon, Jimmy F Eman SEAk-Sherly A Sompotan, Walikota dan Wakil Walikota Bitung Max Lomban dan Maurits Mantiri, serta Bupati Boltim Sehan Landjar, serta Bupati B

PAKAR
Bupati Minsel Chritiany Eugenia Paruntu dan Wabup Franky Wongkar

olsel Herson Mayulu.

Sementara itu, dari informasi yang ada, rapat dengan Presiden tersebut membahas sinkronisasi program pemerintah pusat dengan di tingkat provinsi serta Kabupaten/Kota.(Pow)

EMAS
Walikota Tomohon Jimmy Feidy Eman dan Wawali Sherly A Sompotan
Pengamat : Aneh, Pilkada Serentak Tapi Pelantikan Digilir

Ferry LiandoMTerkini.com, SULUT – Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia yang digelar serentak merupakan terobosan baru di nusantara. Tapi pelaksanaan di tahun 2015 lalu tak lepas dari berbagai masalah, menurut Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut Dr. Ferry Daud Liando menilai terjadi semacam kejanggalan dalam pelaksanaan Pilkada, terutama pada proses hasil akhir yakni pengukuhan kepala daerah.

”Aneh Pilkada serentak tapi pelantikan digilir. Padahal motif diadakannya Pilkada serentak adalah untuk menyamakan periodisasi kepala daerah. Dilantik bersama-sama dan mengakhiri periode secara bersama-sama pula. Jika pelantikan dilaksanakan bergilir maka akhir jabatan kepala daerah akan berbeda-beda. Ingat, Pilkada serentak tujuannya adalah untuk menyamakan perodisasi kepala daerah,” ujar Liando, Jumat (29/1/2016).

Ia berpendapat juga pentingnya pemerintah merealisasikan target Pilkada sesuai harapan semua pihak yakni menyeragamkan periodesasi kepemimpinan kepala daerah, serta meminimalisir konflik politik di daerah-daerah.

Untuk menyamakan periodisasi maka cara yang dilakukan adalah diadakannya Pilkada serentak bertahap yaitu di 2015, 2017, 2018, 2019,2023 dan akhirnya pada 2027 diadakan Pilkada serentak nasional. “Oleh karena itu, banyak diangkat penjabat kepala daerah karena banyak kepala daerah yang sudah berakhir jabatan tapi belum ada Pejabat definitif baru. Semua itu karena hendak menyeragamkan periodisasi kepala daerah,” tutur Liando.

Dijelaskannya juga soal rancangan Pemilu di Indonesia sesuai ekspektasi pemerintah saat ini, bilamana semua yang ditetapkan akan terwujud, kata Liando mestinya pelantikan kepala daerah itu diseragamkan.

”Grand Disign pemilu di Indonesia ke depan adalah diwacanakannya pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional adalah memilih Presiden dan wakil, memilih DPR dan DPD. Sedangkan pemilu Lokal adalah memilih kepala daerah dan memilih DPRD. Jadi untuk menyamakan periodisasi kepala daerah se Indonesia harusnya Pilkada dilaksanakan serentak, pelantikannya pun harus serentak. “Hal itu dimaksudkan agar akhir periodenya kepala daerah baik Bupati/Wali Kota maupun Gubernur sama seluruh Indonesia” Kunci Liando (chris)

Liando : Pelantikan Harus Sejalan Dengan Pilkada Serentak

LiandoMTerkini.com, SULUT – Wacana pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada dipercepat dianggap tak sejalan dengan semangat Pilkada serentak.

Hal itu dikatakan pengamat politik asal Universitas Sam Ratulangi Manado, DR Ferry Liando beberapa waktu lalu ketika dimintai tanggapan soal wacana percepatan pelantikan pasangan calon terpilih dalam Pilkada lalu.

“Pelantikan harusnya mengikuti jadwal nasional. Apalagi tujuan Pilkada serentak adalah menyamakan periodisasi kepala saerah se-Indonesia. Sehingga jika ada daerah yang mau adakan pelantikan sendiri, maka periodisasinya akan berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Akhirnya semangat Pilkada serentak tidak terpenuhi,” kata Ferry.

Ia mengatakan, wacana yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kurang tepat karena tidak sesuai dengan tujuan yang termuat dalam Undang Undang Pilkada.

“Tujuan diadakan Pilkada serentak agar ada kesamaan periodisasi sampai tahun 2027. Ada empat tahapan pilkada serentak, yaitu tahun 2015, 2017, 2018 dan 2023,” katanya.

Tahapan itu kata dia, mengawali keserentakan di seluruh Indonesia, karena kedepan hanya akan ada dua pemilihan, yaitu pemilu presiden dan pemilu legislatif yang dilakukan bersamaan, serta pemilihan kepala daerah.

“Nah jika ada yang duluan maka tujuan dan maksut dari Pilkada serentak takkan tercapai. Jadi pelantikan harus tetap mengikuti jadwal yang sudah ada,” katanya.(tim redaksi)

Sumarsono Optimis Pilkada Manado Sebelum Natal

sumarsonoSULUT, (manadoterkini.com) – Berlarut-larutnya pembacaan putusan PTUN Makasar membuat Kisru Pilkada Manado. Bahkan sampai saat ini warga Manado menanti-nantikan kabar terkait informasi hasil putusan.

Hal ini membuat Penjabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR Soni Sumarsono MDM angkat bicara usai pelantikan Penjabat Bupati Bolses dan Bolsel, Rabu (16/12) di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado.

Kepada Wartawan Sumarsono mengatakan, Optimis Pilkada Manado akan dilaksanakan sebelum Natal 25 Desember. “Jika Pilkada Manado sampai lewat Tahun 2016, berarti suatu bentuk pelanggaran undang-undang. Karena undang-undang Pilkada serentak itu 2015. Jika ditunda sampai 2017, yang pasti ROR “berpeluang” besar,” ujarnya.

Lanjut Sumarsono, dirinya sudah berusaha semampunya agar Pilkada Manado segera dan secepatnya terlaksana. “Jika ada kelompok masyarakat yang sengaja melakukan aksi-akasi atau demonstrasi yang berpeluang mengacaukan proses pilkada manado, sesuai instruksi Kapolda tembak di tempat, “kuncinya.(alfa)