Kejar WTP, Steven Kandouw Tuntut SKPD Bayar Temuan

Kandouwmanadoterkini.com, SULUT – Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menyatakan sampai saat ini ada sekitar 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Sulut yang belum menyelesaikan temuan dari Inspektorat. Hal itu disampaikan Steven Kandouw usai memimpin rapat Evaluasi bersama jajaran Kepala SKPD lingkup Pemprov, Senin (22/10/2018).

“Ada sekira 12 SKPD lingkup Pemprov Sulut yang harus menyelesaikan temuan. Jika tidak menyelesaikan temuan akan berdampak pada penilaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengevualian)” kata Kandouw.

Dia menambahkan target Pemprov sendiri harus mendapatkan penilaian opini WTP. Oleh karena itu dia meminta agar semua SKPD dapat memenuhinya.

Kandouw pun menyoroti temuan dari SKPD yang harus segera dibayarkan karena akan mempengaruhi penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendapatkan opini WTP dari BPK.

“Walaupun pemeriksaan bagus tapi penyelesaian temuan tidak bagus sangat mempengaruhi penilaian opini,” tegas Kandouw.

Namun meski beberapa SKPD didapati masih terdapat penyerapan anggaran yang sangat minim, Kandouw berharap di Bulan November ini segera terealisasi dengan baik. (Rizath)

Pencegahana Dini Kanker Serviks Kurang Diminati Kepala SKPD

manadomanadoterkini.com, SULUT – Miris, program kegiatan tentang kesehatan dari TP-PKK Sulut kurang diminati Kepala Perangkat Daerah Pemprov Sulut. Pasalnya, kegiatan pemeriksaan dini kanker serviks malalui IVA test bagi ASN wanita dirangkaikan sosialisasi donor darah kurang mendapat perhatian kepala Perangkat Daerah.

Minimnya kehadiran Kepala Perangkat Daerah (PD) serta staf ASN dan THL menjadi tanda tanya bagi first lady Rita Dondokambey Tamuntuan dan berjanji akan membicarakan hal itu dengan Gubenur Sulut Olly Dondokambey SE.

“Kegiatan ini penting untuk kesehatan kita. Kalau soal SKPD itu penilaian dari pak Gubernur, tapi saya nanti akan bicarakan juga dengan pak Gubernur,” katanya kepada wartawan usai memantau sejumlah kegiatan di Kantor Gubernur yang didampingi Ketua Dharma Wanita Sulut, Ivone Silangen Lombok.

Namun disamping itu, isteri dari Gubernur itu berharap dengan adanya kegiatan ini para ibu-ibu bisa mengetahui secara dini tentang kanker serviks dan juga diwajibkan untuk pemeriksaan, apa lagi kalau sudah diatas umur 50an harus melakukan papsmear.

“Kegiatan ini juga nantinya akan berlangsung hingga di kabupaten kota hingga ke pelosok desa karena ini juga merupakan program dari Ketua PKK Pusat,” tandas Rita.

Sebelumnya Gubernur Olly pun telah menegaskan soal kedisiplinan kehadiran, terutama dalam pelaksanaan olahraga (hari Jumat) yang juga terhitung pula dalam jam kerja.

“Iya, kepada ASN itu harusnya memberikan contoh yang baik kepada para THL, begitupun untuk THL harus taati aturannya. Bagaimana mau diangkat jadi  ASN kalau tidak taat aturannya,” tegas Gubernur, sembari mengatakan akan mencatat semua itu.

Dikatahui hadir dalam kegiatan tersebut hanya 9 Kepala SKPD serta sejumlah ASN dan THL.(red)

manadoterkini.com, MANADO – Sejumlah pimpinan Perangkat Daerah (PD) di Kota Manado, mulai mendapat sorotan. Pasalnya, mereka mulai “terlampau cerdas”, karena kebanyakan tugas luar.

“Sejak dilantik Walikota GS Vicky Lumentut, sejumlah pimpinan PD rajin melakukan perjalanan dinas. So dorang te lebe banyak tugas luar dengan Walikota deng Wawali (lebih banyak PD tugas luar dari pada Walikota dan Wawali),” ungkap sejumlah ASN Pemkot Manado yang engan namanya dipublis.

Bahkan ada oknum Kepala Dinas hampir setiap minggu melakukan tugas luar daerah, tak ubahnya orang sakit yang sudah ketergantungan obat. “Ini harus menjadi perhatian pimpinan. Karena pimpinan SKPD kebanyakan tugas luar, perlu ditelusuri keberadaanya,” ungkap tokoh masyarakat Jekson Sulangi SH kepada manadoterkini.com.

Informasi ada sejumlah kepala SKPD melakukan perjalanan dinas ke luar daerah seminggu dua kali maupun setiap minggu, sudah jadi sorotan masyarakat.

Tidak heran pengamat pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut), Taufik Tumbelaka mengingatkan agar semangat ”menggila” dari para pimpinan PD untuk melakukan perjalanan Dinas diimbangi dengan kerja konkrit melayani masyarakat.

Perjalanan Dinas, menurutnya juga perlu dilakukan namun disesuaikan dengan prioritas tidak berdasarkan ”nafsu serakah” karena mengejar target kelebihan dana Perjalanan Dinas tersebut.

”Perjalanan Dinas seyogyanya dilakukan berdasarkan urgensinya, ini penting diperhatikan dikarenakan terlalu seringnya seorang Aparat Negara termasuk Pejabat melakukan perjalanan Dinas, maka akan mengganggu pelayanan publik. Semakin cermat dan selektifnya pemilihan perjalanan Dinas akan semakin menunjukan kualitas dari Pejabat yang bersangkutan,” ujar Tumbelaka kepada wartawan, Kamis (16/3/2017).(tim/ald)

Tingkatkan Disiplin ASN, Sekda Sidak Sejumlah SKPD

rindenganmanadoterkini.com, AMURANG-Sekertaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Minahasa Selatan (Minsel) Drs Danny Rindengan MSi, Selasa (20/1) siang tadi kembali melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Di antara SKPD yang disidak antara lain, Dinas KPTSP, Dinas Kominfo, Bagian Humas dan Protokoler, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas PPKBP3, Dinas Lingkungan Hidup Dan BPBD.

Dalam kesempatan itu, Rindengan kembali mengingatkan soal disiplin pegawai. Menurut Dia, disiplin pegawai harus terus ditingkatkan, karena mempengaruhi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kedisplinan setiap pegawai dapat terus dijaga, tentu hal ini akan mempengaruhi kinejra, terutama pelayanan untuk publik, baik dari segi kualitas pelayanan maupun kehadiran pegawai dan sebagainya,” ujar Rindengan.

Dia juga mengatakan, apel pegawai yang biasanya pukul 08.00 dimajukan menjadi pukul 07.45 WITA, serta apel gabungan seluruh pegawai tetap dilakukan tiap Senin.

Dalam sidak kali ini, Sekdakab memeriksa tiap ruangan hingga ke toilet.  “Kebersihan toilet merupakan cermin dari perilaku tiap pegawai di kantor,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Rindengan juga menekankan pentingnya ruangan media centre. Kepada Kabag Humas Henri Palit SH, Dia berpesan tentang pentingnya media center ini. “Seperti di Kemendagri dan Kabupaten/kota lain yang memiliki media centre,” tandasnya.(dav)

Pejabat Mitra Dilarang Tugas Luar Daerah

farry Liwemanadoterkini.com, AIRMADIDI – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Ir Fary Liwe, memerintahkan kepada seluruh pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tidak melaksanakan tugas luar daerah dalam beberapa hari ke depan.

“Saya perintahkan dan tegaskan bagi para pejabat-pejabat di SKPD untuk tidak melaksanakan tugas di luar daerah dalam rangka persiapan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017,” tegasnya.

Lanjutnya, hal tersebut wajib dilaksanakan seluruh pejabat dalam rangka mempermudah koordinasi, guna persiapan pembahasan nanti.“Jika sewaktu-waktu ada yang perlu dikoordinasikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tidak ada kendala hanya karena ada pejabat yang keluar daerah,” ujarnya.

Dimintakannya kepada seluruh SKPD mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pembahasan tersebut. “Termasuk materi yang diperlukan saat pembahasan nanti saya harap sudah dipersiapkan oleh SKPD. Selain untuk pembahasan nantinya dengan DPRD akan dilakukan pembahasan bersama antara SKPD dan komisi-komisi,” tandasnya.(Jay)

Realisasi Anggaran Pemkab Mitra Belum Sesuai Target

langoloimanadoterkini.com, RATAHAN – Realisasi anggaran berdasarkan laporan per tanggal 31 Oktober belum sesuai dengan yang ditargetkan. Dari rapat Evaluasi Penyerapan dan Realisasi Anggaran (EPRA) yang dilaksanakan di Atrium Kantor Bupati, Selasa (08/11) data realisasi anggaran baru mencapai 57% atau baru terealisasi Rp 484.548.997.348.

“Untuk realisasinya masih cukup rendah kalau itu pada saat memasuki akhir tahun anggaran,” kata Asisten II Sekda Minahasa Tenggara Bidang Pembangunan dan Keuangan Robby Ngongoloy.

Ia menuturkan, target akhir Oktober realisasi anggaran sudah harus berada di kisaran 83%. “Makanya ada 21 SKPD yang saat ini berada di zone merah, dan bagi mereka mendapat perhatian khusus untuk realisasinya,” jelasnya.
Namun menurut Robby berbeda dengan realisasi keuangan, untuk realisasi fisik, dari data keseluruhan telah berada di kisaran 77,6%.

“Kita mintakan agar proyek-proyek yang sudah selesai segera melakukan pengajuan permintaan pembayaran, sehingga realisasi anggaran kita bisa tercapai,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekda Farry Liwe menegaskan kepada seluruh SKPD dapat memerhatikan realisasi anggaran di masing-masing instansi. “Sesuai dengan perintah Bupati dan wajib untuk ditindaklanjuti oleh semua SKPD dalam realisasi anggaran dan fisik harus segera diselesaikan menjelang akhir tahun anggaran ini,” kata Farry.

Ditambahkannya setiap hari realisasi anggaran dan fisik tersebut akan terus dievaluasi, termasuk sejumlah kegiatan yang sumber pembiayaan dengan Dana Alokasi Khsus(DAK).(Jay)

GTI Tantang Pemkot Bitung Terbuka ke Publik Terkait SPPD Keluar Daerah

Bitungmanadoterkini.com, BITUNG – Banyaknya sorotan yang datang dari masyarakat akhir-akhir ini, Terkait seringnya pejabat dijajaran pemerintah kota (pemkot) Bitung yang keluar daerah dan kurang dipublikasikan hasinya mendapat respon dari ‎aktivis penggiat anti korupsi, Rabu (8/6)‎.

Ketua Garda Tipidkor Indonesia (GTI) Kota Bitung, Refly Ombong menantang semua jajaran Pemkot Bitung terkait perjalanan dinas, terutama Walikota dan Wakil Walikota, agar dipublikasikan tujuan dan hasilnya, yang tentunya bisa berdampak positif dan langsung dirasakan manfaatnya dari perjalanan dinas tersebut. Apalagi tujuannya melobi anggaran atau melobi program.

Hal ini dikatakan Refly karena melihat kedua pimpinan tersebut sering keluar daerah dengan alasan untuk membuat kota Bitung lebih maju.

“Prinsipnya setiap kegiatan Walikota dan Wakil Walikota yang keluar daerah harus jelas hasilnya bagi kemajuan Kota Bitung dan bisa dirasakan perubahannya,” tuturnya.‎

Diera keterbukaan sekarang ini, sudah bukan jamannya lagi jika ditutup-tutupi, sebaiknya dibuka ke publik agar masyarakat juga bisa mengawasi langsung.

“Jika kita sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat, kita tidak perlu takut, contohnya gubernur DKI, Ahok, dimana semua kegiatannya bisa dipantau langsung masyarakat,” ‎

Sementara itu, Wakil Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri tetap berkomitmen agar semua yang dia lakukan khususnya terkait perjalanan Dinas akan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

“Pasti akan dipertanggung jawabkan setiap kerja kami kepada Masyarakat, karena mereka (masyarakat red) yang bisa menilai kinerja kami selama ini, sembari meminta agar masyarakat tetap memberikan dukungan sehingga bisa merubah kota Bitung menjadi lebih maju dari sebelumnya”, pungkasnya.(Redaksi)‎

Bupati VAP Murka, Pejabat Mulai Tunjukkan Sikap “Pandang Enteng”

vapmanadoterkini.com,AIRMADIDI-Baru 3 bulan perjalanan roda pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Bupati Vonnie Anneke Panambunan dan Wakil Bupati Ir Joppi Lengkong (VAP-Jo), mulai mendapati sejumlah SKPD yang menunjukan sikap “Pandang Enteng”. Dimana, sikap tak loyal dan beberapa kali mengambil keputusan sendiri, mulai ditunjukkan jajarannya.

Hal ini membuat Bupati VAP murka. Buktinya, Senin (16/5/2016) kemarin, ketika memimpin apel dan berlanjut di ruang rapat, Bupati tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya dan menyesalkan tindakan sepihak yang dilakukan oleh beberapa pejabatnya.

“Saat ini Bupati adalah Vonnie Panambunan, jangan terbawa bayang-bayang pemimpin yang lalu, dan menunjukkan sikap tak loyal, Saya lihat ada beberapa SKPD seperti itu. Lihat saja yang terjadi saat pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) di SD, tidak ada pemberitahuan kepada saya dan tiba-tiba baru diberitahukan saat akan membuka soal. Seharusnya kalau ada koordinasi tidak akan seperti itu. Dinas terkait harus memperhatikan itu, jangan seenaknya bertindak, dan ingat saat ini Saya Bupati,” tegas Panambunan dengan nada tinggi, dan terlihat marah.

Lebih lanjut, Bupati VAP juga menyesalkan beberapa jajaran lainnya, karena ketika dirinya akan berangkat keluar negeri, sudah ada sekitar 12 Kepala SKPD mengajukan izin untuk keluar daerah.

“Karena sudah tahu Saya akan berangkat, Kepala SKPD juga berbondong-bondong mau keluar daerah. Seharusnya tidak seperti itu, kalau mau keluar daerah jangan secara bergerombolan begitu. Sudah ada 12 SKPD meminta izin kepada saya, inikan seperti disengaja dan Saya tidak akan memberikan izin !. Saya sebenarnya sayang kepada kalian (SKPD, red), makanya saya menegur seperti ini. Jika ada koordinasi dan kalian loyal, ini tidak akan terjadi,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Minut Drs Sem Tirayoh menyatakan, Bupati VAP mengingatkan kepada semua SKPD agar meningkatkan koordinasi, supaya pemerintahan dapat berjalan baik.

“Ini sangat penting, agar SKPD memahami apa yang diinginkan Bupati dan harus ada koordinasi, serta harus mampu menjalankan visi dan misinya, membangun Minahasa Utara untuk lebih baik lagi,” ungkap Tirayoh, kepada wartawan.(Pow)

Tuntaskan Pemeriksaan BPK RI, Kandouw : Mulai Senin Tidak Ada Perjalanan Luar Daerah

kandouwMTerkini.com, SULUT – “Mulai hari Senin saya tidak akan menandatangani surat tugas TL (Tugas Luar-red) daerah yang diajukan oleh SKPD”. Ketegasan ini disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Drs Steven Kandouw saat memimpin apel olah raga bersama seluruh ASN lingkup Pemprov Sulut di halaman kantor Gubernur, Jumat (13/05/2016).

Larangan ini ditujukan kepada seluruh pejabat Eselon II hingga staf yang telah merencanakan perjalanan tugas luar daerah guna menghadiri kegiatan kedinasan yang digelar baik Kementerian, Badan maupun lembaga yang ada di pusat. “Mulai hari senin depan tidak ada perjalanan dinas luar daerah,” tegas Wagub.

Tujuan larangan Wagub tersebut tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan BPK RI yang sementara berlangsung di Pemprov Sulut.

“Tuntaskan dulu pemeriksaan BPK ini hingga selesai, baru bisa melakukan tugas luar daerah. Apapun hasil pemeriksaan nanti, mendapat opini WTP atau Disclamer tidak masalah,” papar mantan Ketua DPRD Sulut ini.

kandowWagub juga membeberkan, hasil pemeriksaan BPK nanti, pasti akan ketahuan mana SKPD yang menjalankan tugas dengan baik maupun tidak baik. Sebab hasil opini nanti akan menentukan penilaian pimpinan terhadap para Kepala SKPD yang ada.

Karena rincian kesalahan pengelolaan keuangan di SKPD, terhadap penilaian pimpinan bukan hanya terhadap Eselon II, akan tetapi sampai kepada staf, tegas suami tercinta dari dr Kartika Devi Kandouw Tanos.

Dia juga menyampaikan keinginan Gubernur Olly Dondokambey SE agar kedepan pemerintahan kita bisa memiliki Team Work yang kuat menuju sulut hebat.

Selain itu, Kandouw juga mengingatkan kepada seluruh ASN agar disaat di jam-jam kerja jangan hanya ngerumpi maupun main kartu. “Sebab apa yang dilakukan beberapa ASN di SKPD tertentu, rekamannya sudah ada sama saya, “pungkasnya.

Usai olah raga bersama, Wagub di yang dampingi Wakil Ketua TP PKK Sulut Dr Kartika Devi Kandouw Tanos, bersama Kaban BKD Sulut DR Femmy M Suluh MSi dan Direktur Kepatuhan Bank Sulutgo Jeffry Salilo, melakukan pemeriksaan gula-darah serta melakukan penyerahan undian berhadiah dari Bank Sulutgo kepada 30 ASN Pemprov. Hadir juga mendampingi Wagub Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Sulut Drs Jhon Palandung MSi. (alfa)

Pansus LKPJ DPRD Minsel Sesalkan Kehadiran Kepala SKPD Minim

minselMTerkini.com, AMURANG – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) sesalkan pihak eksekutif dalam hal ini sebagian besar kepala SKPD yang tidak proaktif terkait kehadiran pada hari pertama pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah periode 2010-2015.

Rapat pembahasan yang dilaksanakan diruang rapat DPRD Minsel Desa Teep Kecamatan Amurang Barat ini pada Selasa (19/4) kemarin dibuka pimpin langsung oleh Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan SE. Namun pihak eksekutif yang hadir dibawah pimpinan Asisten III James Tombokan, hanya sedikit kepala SKPD yang hadir, sebagian besar hanya diwakili staf, bahkan ada SKPD yang tidak mewakili satupun stafnya.

Selaku Pansus LKPJ, Steven Lumowa menyesalkan situasi tersebut. Meski baru sebatas pembahasan umum, namun ketidak hadiran beberapa kepala SKPD, seakan mengabaikan agenda penting ini.

Lumowa menambahkan, jika pembahasan ini bisa dipacu dengan proaktifnya pihak eksekutif, maka senin pekan depan LKPJ ini sudah bisa diparipurnakan.

“Untuk itu diharapkan kehadiran para kepala SKPD mengikuti agenda ini, yang rencananya akan dilanjutkan Rabu (20/4) hari ini sekitar pukul 09.00 WITA,” ujarnya.

Dibagian lain Asisten III Pemkab Minsel James Tombokan dalam rapat pembahasan hari pertama tersebut, saat menanggapi kekesalan para legislatif dalam hal ini Pansus LKPJ, diakhir rapat tersebut langsung mengecek kembali kehadiran para kepala SKPD, sembari menyatakan akan langsung melaporkannya ke Bupati dan Wakil Bupati.
“Hal ini akan Saya sampaikan ke Bupati dan wakil Bupati,” kuncinya.(dav)